Ternyata, Ini Alasan Pemerintah Tak Segera Bangun Jembatan Selat Sunda

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberi tanggapan soal wacana pembangunan Jembatan Selat Sunda. Wacana pembangunan proyek raksasa ini sudah lama mengemuka sejak 1960.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, proses pembangunan Jembatan Selat Sunda pastinya akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

"Ya kalau sekarang kita sambungkan Selat Sunda, itu selesainya bapak-bapak jenggotan," ujar Hedy sambil tertawa kecil di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, dikutip Selasa (20/9/2022).

Pemerintah lebih memilih untuk mengembangkan infrastruktur di Pulau Sumatera terlebih dahulu sebelum mengkoneksikan ya dengan kawasan luar.

Pasalnya, bila Jembatan Selat Sunda sudah eksisting namun belum ditunjang oleh infrastruktur di dalam Sumatera, nanti akan semakin banyak warganya yang memilih hijrah ke Jawa dibanding bertahan di tempat asalnya.

"Kalau kita koneksikan Sumatera dengan Jakarta tanpa Sumateranya kita kembangkan dulu, semuanya menjadi orientasinya ke Jakarta. Jadi kita ingin Sumateranya mandiri dulu, baru dikoneksikan. Sehingga (jadi) dua magnet yang nyambung," tuturnya.

"Kalau Sumateranya belum berkembang, magnetnya ini di Jakarta. Enggak sehat. Sumatera jadi satelitnya, jadi kebunnya lagi. Makanya dibanding kita bangun untuk jembatan kita bangun untuk jalan tol di Sumatera. Tujuannya itu," ungkapnya.

Alasan yang sama ia utarakan guna menanggapi usulan Malaysia yang ingin menghidupkan rencana lama, membangun Jembatan Malaka-Dumai Sepanjang 120 km.

Menurut dia, Pemerintah RI sejauh ini belum menerima tawaran resmi dari Malaysia untuk pembangunan proyek Jembatan Malaka-Dumai.

"Belum, secara resmi belum ada apa-apa," kata Hedy singkat.

Kementerian PUPR disebutnya belum berpikir untuk membuka konektivitas jalan ke negara luar, termasuk negeri tetangga semisal Malaysia. Dibanding menerima ajakan tersebut, Kementerian PUPR lebih suka fokus membangun jaringan jalan penyambung antar wilayah di dalam negeri hingga jalur perbatasan.

Pasalnya, kekayaan sumber daya alam Tanah Air rentan dicomot negara lain bilamana sektor perekonomian di daerah tersebut belum kuat

"Saya kira masih belum lah. Itu kan baru ada inisiatif dari Malaysia. Tapi kita fokus membangun jaringan jalan yang connectivity-nya jadi bagus di Sumatera," tegas Hedy.

"Karena kalau Sumateranya enggak berkembang ekonominya, disambung ke Malaysia malah jadi kebunnya orang," pungkas dia.

Sebelumnya, Pemerintah Malaysia menghidupkan rencana lama membangun Jembatan Malaka-Dumai Sepanjang 120 kilometer (km). Proyek raksasa ini akan dikembangkan bekerjasama dengan pihak swasta.

Menerima tawaran tersebut, apakah Pemerintah RI setuju?

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan, Pemerintah RI sejauh ini belum menerima tawaran resmi dari Malaysia untuk pembangunan proyek Jembatan Malaka-Dumai.

"Belum, secara resmi belum ada apa-apa," ujar Hedy di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Hedy menilai, Kementerian PUPR belum berpikir untuk membuka konektivitas jalan ke negara luar, termasuk negeri tetangga semisal Malaysia.

Dibanding menerima ajakan tersebut, Kementerian PUPR disebutnya lebih suka fokus membangun jaringan jalan penyambung antar wilayah di dalam negeri hingga jalur perbatasan.

Pasalnya, kekayaan sumber daya alam Tanah Air rentan dicomot negara lain bilamana sektor perekonomian di daerah tersebut belum kuat

"Saya kira masih belum lah. Itu kan baru ada inisiatif dari Malaysia. Tapi kita fokus membangun jaringan jalan yang connectivity-nya jadi bagus di Sumatera," tegas Hedy.

"Karena kalau Sumateranya enggak berkembang ekonominya, disambung ke Malaysia malah jadi kebunnya orang," pungkas dia.