Jaga G20 Tak Bubar, Indonesia Gelar 100 Pertemuan Bilateral hingga Bujuk Negara Anggota

Liputan6.com, Jakarta Invasi yang dilakukan Rusia di Ukraina menjadi beban berat bagi Indonesia yang tengah memimpin Presidensi G20 tahun ini. Gonjang-ganjing forum G20 bakal bubar pun sempat berembus.

Direktur Eksekutif Bank Dunia, Wempi Saputra mengatakan untuk mencegah perpecahan, Indonesia mengadakan lebih dari 100 pertemuan bilateral dengan negara-negara anggota G20.

"Bu menteri dari Februari sampai Oktober, saya juga bantu beberapa, itu bilateral 100 kali, beliau ke menteri keuangan, saya deputi. Hanya untuk mendengar aspirasi dari mereka," kata Wempi saat ditemui di Hotel Mulia, Nusa Dua, Bali, Minggu (13/11).

Pertemuan bilateral tersebut dilakukan secara langsung oleh Indonesia sebagai pemimpin G20 tahun ini. Namun ada juga beberapa pertemuan yang dilakukan melalui virtual.

Salah satunya pertemuan dengan Rusia yang selalu dilakukan secara virtual. Baru pada rangkaian acara puncak Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 pekan ini ada pertemuan bilateral yang dilakukan secara fisik.

"Rusia pertemuannya virtual, baru fisik," kata dia.

Wempi mengatakan dalam setiap pertemuan, Indonesia membujuk negara-negara anggota untuk hadir dalam setiap pertemuan G20.

"Intinya menjaga keutuhan, kedua bareng-bareng menyelesaikan masalah global, krisis. Ketiga mereka juga memberikan kontribusi kepada kita untuk bidang kesehatan, digital energi," tuturnya.

Upaya Indonesia ini pun yang membuat Indonesia mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai negara.

"Mempertahankan forum itu sebagai salah satu keberhasilan presidensi, yang diakui semua negara G20. Mereka awalnya pesimis," kata dia.

Selain itu negara-negara anggota G20 lainnya mengakui Indonesia tidak hanya mempertahankan keutuhan G20. Sebagai pemimpin presidensi Indonesia juga menyediakan ruang dialog.

"Dulu kan enggak mau (hadir). Kalau Rusia ngomong matiin kamera. Ada Rusia di ruangan mereka walk out," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan dana pandemi atau pandemic fund. Tujuan dibentuk pandemic fund agar dunia lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi pandemi berikutnya.

“Saya ucapkan terima kasih atas kontribusinya untuk dana pandemi dan mengucap Bismillahirrohmanirrohim saya luncurkan dana pandemi hari ini,” kata Jokowi secara virtual dalam perhelatan Presidensi G20 Indonesia, Minggu (13/11/2022).

Jokowi mengatakan, dalam 3 tahun terakhir ini seluruh dunia menghadapi disrupsi terberat yang dikarenakan pandemi covid-19. Telah terbukti bahwa di dunia tidak siap menghadapi pandemi, dunia tidak mempunyai arsitektur kesehatan yang handal untuk mengelola pandemi.

“Oleh karena itu kita ketahanan komunitas internasional dalam menghadapi pandemi,” ujarnya.

Menurut Jokowi, pandemi tidak boleh lagi memakan banyak korban jiwa, pandemi tidak lagi meruntuhkan sendi-sendi perekonomian Global. Dengan semangat itulah presidensi Indonesia di G20 terus dorong penguatan arsitektur Kesehatan Global, untuk mewujudkan sistem Kesehatan Global yang lebih handal terhadap risiko, serta lebih inklusif dan berkeadilan.

“Untuk itu dalam jangka pendek Ini pertama dunia harus mempunyai kapasitas pembiayaan untuk mencegah dan menghadapi pandemi. Kedua membangun ekosistem kesehatan yang disinergikan lintas-negara,” ujarnya.

Terkait pembiayaan pandemic fund ini dibutuhkan sebesar USD 31,1 miliar setiap tahunnya untuk membiayai sistem pencegahan, persiapan dan respon terhadap pandemi di masa yang akan datang. Penghitungan tersebut berdasarkan studi yang dilakukan bank dunia dan organisasi kesehatan dunia awal tahun ini.

“Untuk itu G20 telah sepakat untuk membentuk dana pandemi bagi kepentingan pencegahan, persiapan dan respon terhadap pandemi. Saya menyampaikan terima kasih kepada para donor dari negara-negara anggota G20 dan non G20 serta dari lembaga-lembaga filantropi yang telah memberikan kontribusi,” ujarnya.

Namun, dana yang terkumpul masih belum mencukupi, Jokowi mengharapkan dukungan yang lebih besar lagi untuk dana pandemi ini. Selain kontribusi dana, Presiden Jokowi juga mengajak semua pihak untuk mendukung beberapa inisiatif.

Antara lain, pembentukan platform koordinasi penanggulangan darurat kesehatan, berbagai data Genome internasional untuk mendukung pemantauan patogen, pengembangan jaringan digital secara global, serta sertifikasi vaksin untuk memfasilitasi keamanan perjalanan internasional, dan pembentukan pusat penelitian dan Manufaktur yang lebih adil dan merata.

Komitmen dana pandemi atau Pandemic Fund kini sudah terkumpul USD 1,4 miliar. Dana tersebut disumbangkan oleh 20 negara anggota G20 plus tiga lembaga filantropi, termasuk Indonesia. 

Dalam hal ini, Indonesia telah menyetor dana sekitar USD 50 juta, atau setara Rp 774,5 miliar (kurs Rp 15.490 per dolar AS).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, angka tersebut jauh lebih besar dibanding sumbangsih banyak negara lain terhadap Pandemic Fund.

"Komitmen Indonesia USD 50 juta itu jauh lebih tinggi dibanding rata-rata negara lain. Jadi ini dilihat sebagai komitmen yang sangat dihormati dari Indonesia, karena pada saat yang sama kita juga memegang Presidensi G20," kata Sri Mulyani dalam sesi konferensi pers seusai The 2nd Joint Finance and Health Minister Meeting (JFHMM), Sabtu (12/11/2022).

Sri Mulyani menyatakan, itu sejalan dengan komitmen dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang ingin menyiapkan pendanaan agar siap menghadapi gelombang pandemi selanjutnya.

"Jadi kita ingin bisa mempercepat dan mendukung dengan cara yang kredibel kesiapan dan respon dalam menghadapi kemungkinan pandemi selanjutnya," imbuh Sri Mulyani.

"Indonesia dengan USD 50 jutanya masih jauh lebih tinggi dibanding rata-rata negara berkembang, atau bahkan bila dibanding dengan negara maju," tegasnya. 

Secara kepentingan, Indonesia disebutnya pun berhak menggunakan Pandemic Fund untuk memerangi wabah virus dan penyakit. Pemakaiannya juga bakal dipadukan dengan kemampuan anggaran negara. 

"Jadi kita bisa memakai ini digabungkan dengan komitmen dari pemerintah, dari kas negara baik dari pemerintah pusat (APBN) maupun daerah (APBD)," ujar Sri Mulyani.