Sederet Jurus OJK Terapkan Tata Kelola Berkelanjutan di Industri Jasa Keuangan

Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penerapan tata kelola (governance) perusahaan yang mendukung pembangunan berkelanjutan pada Industri Jasa Keuangan sesuai dengan tujuan Pemerintah.

“Dalam kaitannya dengan isu berkelanjutan, peran governance adalah untuk mencoba menangkap peluang yang muncul dan untuk menghindari konsekuensi yang berdampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan,” kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam Kongres XIV Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Seminar Internasional dengan tema Strategic Role of Accountancy Profession to Maintain Trust and Integrity in the Era of Sustainability di Jakarta, Selasa (13/12).

Dalam paparannya, Sophia Wattimena mengatakan implementasi governance berkelanjutan di Indonesia adalah tanggung jawab bersama, dan tidak bisa dilakukana sendirian.

Sehingga perlu upaya keras dan kolaborasi dari seluruh pihak, baik industri, profesi, serta regulator untuk dapat mencapai ekosistem industri dan pelaporan keuangan yang sehat dan berkelanjutan, khususnya di sektor jasa keuangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, menurutnya OJK telah melakukan beberapa upaya dalam penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia dimulai dengan menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap 1 untuk tahun 2015-2019, mengembangkan Sustainable Finance Information Hub dan Pilot Project Bali Center for Sustainable Finance dengan Universitas Udayana pada tahun 2016, menerbitkan peraturan terkait Implementasi Sustainable Finance (POJK 51/2017) & Green Bond (POJK 60/2017), penerbitan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II tahun 2021-2025, sampai penerbitan Taksonomi Hijau Indonesia yang akan terus disempurnakan.

OJK juga telah membentuk Task Force Keuangan Berkelanjutan yang beranggotakan 47 Lembaga Jasa Keuangan untuk menjadi forum kerja sama dan koordinasi dengan industri dalam merespons perkembangan isu keuangan berkelanjutan di forum nasional, regional dan global.

Beberapa inisiatif strategis yang dikerjakan task force tersebut antara lain mempersiapkan pembentukan bursa karbon, mengembangkan sistem pelaporan IJK untuk pembiayaan hijau (green financing), mengembangkan kerangka manajemen risiko untuk IJK dan pedoman pengawasan berbasis risiko untuk pengawas, mengembangkan skema pembiayaan serta meningkatkan awareness dan capacity building bagi seluruh pemangku kepentingan.

Terkait dengan Laporan Berkelanjutan (Sustainability Reporting), OJK telah mengeluarkan SEOJK 16/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik yang mengatur penyajian Laporan Keberlanjutan sebagai bagian dari Laporan Tahunan.

Namun demikian, pengungkapan informasi dalam Laporan Keberlanjutan dapat diperluas sesuai kebutuhan, termasuk dengan mengacu pada standar internasional.

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mengatakan inflasi sudah terlihat mulai ada tanda-tanda penurunan walaupun belum signifikan. Namun dia mengingatkan untuk jangan terlalu bersenang terlebih dahulu.

"Inflasinya itu sudah ada mulai tanda-tanda turun, belum signifikan jadi kita jangan terlalu gembira dulu tapi sudah mulai ada tanda-tanda moderating," ujar Mirza dalam acara Bisnis Indonesia Business Challenges 2023, Kamis (15/12).

Menurut Mirza kemungkinan suku bunga di tahun 2023 akan mulai turun. "Bulan Mei masih akan naik tetap mulai bulan Juni atau September atau bulan November suku bunga Amerika di tahun 2023 kemungkinan sudah mulai turun," jelasnya.

"Jadi disatu sisi kita masih menghadapi kenaikan suku bunga tetapi jika inflasinya terkendali," lanjutnya.

Lanjutnya, tentu inflasi terkendali tersebut ada faktor yang sangat tidak diperkirakan yaitu faktor Rusia dan Ukraina. Apabila perangnya merasa maka harga komoditi akan turun terus secara bertahan. Maka tekanan inflasi akan mulai turun sehingga tidak perlu lagi menaikan suku bunga lebih tinggi.

"Artinya bisa saj setelah suku bunga naik menjadi 5 persen atau 5,25 persen untuk Fed fund rate kemudian di akhir tahun 2023 akan terjadi mulai ada penurunan suku bunga," jelasnya.

Apabila Amerika Serikat terus menaikan suku bunga maka, mungkin indonesia masih akan harus menaikan suku bunga untuk mempertahankan stabilitas rupiah. Oleh karena itu ada risiko terhadap debitur-debitur yang menghadapi floating rate, misalnya terkait KPR.

"Negara seperti Indonesia maka sekitar 60 persen dari KPR di Indonesia itu floating rate jadi pasti bunga kpr juga akan meningkat. maka dari itu kepada debitur maupun kepada perbankan juga harus memonitor terkait daya beli dari debitur daya beli masyarakat dan juga daya bayar," tutup dia.

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan inflasi akan turun ke level 1,5 persen sampai 3,5 persen pada tahun 2024, setelah kemungkinan berada dalam kisaran 2 persen sampai 4 persen pada 2023.

Adapun saat ini inflasi Indonesia berada pada level 5,42 persen per November 2022 dibanding periode sama tahun lalu (year-on-year/yoy).

"Perkiraan ini didukung oleh adanya sinergi erat antara pemerintah dengan bank sentral," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Seminar Nasional Outlook Perekonomian Jakarta 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Dia menyebutkan sinergi meredam inflasi didorong oleh subsidi energi oleh pemerintah, kenaikan suku bunga BI yang terukur, langkah-langkah stabilisasi rupiah oleh BI, dan eratnya Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), termasuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Sinergi, koordinasi, dan kerja sama, lanjut Perry Warjiyo, menjadi kunci Indonesia selama ini bisa terhindar dari krisis, khususnya saat pandemi COVID-19 melanda dan akan mendukung keberlanjutan proses pemulihan ekonomi nasional.

Dengan sinergi yang ada, Gubernur BI itu optimistis proses pemulihan ekonomi domestik akan terus membaik di tengah gejolak global.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 akan cukup baik, sekitar 4,5 persen (yoy) sampai 5,3 persen (yoy) dan akan meningkat lebih tinggi menjadi 4,7 persen (yoy) sampai 5,5 persen (yoy) pada 2024.

"Selain ekspor, kenaikan konsumsi dan investasi akan menjadi daya dukung pemulihan ekonomi nasional, serta didukung oleh program hilirisasi, pembangunan infrastruktur, masuknya penanaman modal asing, dan berkembangnya pariwisata," ucap Perry Warjiyo.