16 Rusun Pekerja IKN Nusantara Selesai Dibangun

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan rumah susun (Rusun) untuk hunian pekerja konstruksi (HPK) di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, dari target 22 Rusun HPK, saat ini sudah terdapat 16 Rusun yang sudah terbangun dan dalam proses penyelesaian kelistrikan dan pemasangan dinding dan toilet bagi pekerja.

"Pembangunan Rusun untuk hunian pekerja konstruksi di IKN terus berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Kami akan berupaya agar proses pembangunannya bisa segera diselesaikan secepatnya. Saat ini progresnya sudah mencapai 71,06 persen," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto di Jakarta, dikutip Sabtu (17/12/2022).

Dikatakan Iwan, pembangunan Rusun HPK telah dimulai sejak 29 Agustus 2022 dan ditargetkan selesai pada akhir Januari 2023 mendatang. Proses pengerjaannya dilaksanakan oleh PT. Wijaya Karya Gedung - PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, KSO dengan nilai kontrak Rp 567,008 miliar.

Dalam proses pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi, imbuh Iwan, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).

"Pertama adalah environmental atau lingkungan dengan menerapkan lean construction dan green construction,kedua adalah social atau sosial yang bertujuan memberikan fasilitas yang lebih layak bagi para pekerja konstruksi yang membangun IKN. Selanjutnya yang ketiga adalah governance atau tata kelola perusahaan yakni membangun tata kelola konstruksi yang lebih rapi, sehat, efisiensi dan efektif," ujar Iwan.

Dengan demikian, menurut Iwan, pemanfaatan teknologi konstruksi modular pada pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai kriteria ESG tersebut dan menjadi prototipe lean and green construction di Indonesia.

Di kompleks Rusun HPK IKN, kata Iwan,  juga akan dibangun fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti mesjid, mess hall, klinik, dan kantor perwakilan pengelola.

"Setiap Rusun akan memiliki kamar tipe barak untuk pekerja dilengkapi tempat tidur dan kamar mandi sehingga para pekerja bisa tinggal dengan nyaman serta fokus dalam bekerja membangun infrastruktur di IKN Nusantara," kata Iwan.

Berdasarkan laporan pembangunan pada pertengahan Desember 2022, tercatat saat ini proses pekerjaan di lapangan difokuskan penyelesaian kelistrikan dan pemasangan dinding dan toilet bagi pekerja serta persiapan struktur modular Rusun yang lain. 

Pemerintah akan membangun 4 kantor kementerian koordinator di kawasan sekitar Istana Negara IKN Nusantara. Keempatnya yakni 4 bangunan Kementerian Koordinator (Kemenko) yakni Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, dan Kemenko PolHuKam.

Bangunan kantor kemenko di IKN didesain terdiri dari 4 tower, yang masing-masing mempunyai 5-6 lantai di setiap bangunan.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi melaksanakan kunjungan lapangan (Kunlap) ke kawasan Ibu Kota Negara (IKN), Panajam Paser Utara, Kamis, 15 Desember 2022.

“Kita lihat bagaimana perkembangan pembangunan IKN ini yang mana dalam waktu dekat akan segera menyelesaikan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan diberikan batas waktu sebelum 17 Agustus tahun 2024 sudah ada yang pindah ke sini dan 17 Agustus-an di sini terutama yang kawasan Istana Negara,” kata Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Pengembangan Wilayah Djoko Hartoyo, Jumat (16/12/2022).

Kunlap bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan IKN dengan salah satunya terkait kesiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk dihuni tahun 2024.

Dia pun menjabarkan rencana keberadaan kantor kementerian di IKN. “Nah nanti untuk di awal perpindahan sambil menunggu penyelesaian pembangunan, Kemenko dengan kementerian di bawahnya nanti akan jadi satu lokasi dahulu. Jadi sama-sama dulu di situ. Sehingga untuk pertama pindahan, tidak semua langsung pindah,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Asdep Djoko, untuk sementara nama-nama yang melakukan pindahan ke IKN tersebut ditunjuk sesuai dengan Surat Keputusan (SK).

“Setneg (Sekretariat Negara) sudah ada nama-namanya, nanti kita (Kemenko Marves) akan menetapkan pegawai yang akan pindah lebih awal. Jadi nanti akan ada SK nya mengenai itu dengan area KIPP atau area pemerintah itu sendiri sekitar 6,671ha dari kawasan IKN sekitar 56,180 ha, dan belum lagi kawasan pengembangan sekitar 199,962 ha dan kawasan lautan sekirar 68,188 ha,” jelasnya.

Terkait pembangunan tersebut, Sekretariat Deputi (Sesdep) Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Lukijanto menambahkan bahwa banyak investor yang tertarik untuk melaksanakan pembangunan di IKN.

“Awal bulan Desember 2022 saya bersama Pak Deputi (Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin) dan Pak Djoko mengikuti market sounding di Kuala Lumpur dengan hadir Menteri PUPR juga (Basuki Hadimuljono) dan banyak sekali investor tertarik untuk melakukan pembangunan infrakstuktur di IKN,” ujar Sesdep Lukijanto.

Acara yang bertemakan forum Investasi ‘Townhall Session and the Working Luncheon on the Development of the Republic of Indonesia's Nusantara Capital City' yang diselenggarakan KBRI Kuala Lumpur bersama Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia (MITI) di Kuala Lumpur, 30 November 2022 ini telah berlangsung dengan sukses.

Kehadiran sekitar 187 calon investor Malaysia beserta komitmennya untuk turut serta dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan forum ini. Dalam forum ini beberapa direksi dari BUMN Karya juga turut hadir, diantarnya Hutama Karya, PP, Waskita dan WIKA.

Diketahui mengenai Market Sounding ini sendiri, Presiden mendorong para Investor untuk berinvestasi pada proyek pengembangan dan pembangunan Ibu Kota Negara dan sesuai amanat Kepmensesneg Nomor 105 Tahun 2022 di mana Deputi Rachmat sebagai Wakil Ketua Bidang Koordinasi Investasi dalam Tim Transisi Ibu Kota Negara.

"Untuk perkembangannya, yang jelas saat ini pemerintah memfokuskan terlebih dahulu paket KIPP kawasan 1A, yakni Istana, Kemenko, dan sebagainya,” ujarnya.