Menko Luhut: Indonesia Katanya Negara Hebat, tapi Masih Saja OTT

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyinggung soal operasi tangkap tangan (OTT). Menurutnya, tindak OTT menjadi bukti kalau sistem yang dijalankan masih belum berjalan dengan baik.

"Bukan soal berani tidak berani nangkap OTT ya, kalau membuat OTT-OTT itu saya kira bagus, tapi kan kalau terus-terus begitu, kita nanti jadi negara apa dibilang orang. 'Ini negara katanya hebat tapi masih OTT aja' kenapa? Berarti sistem kita ndak baik," ujar Luhut dalam Greenports Award 2022, di Kemenko Marves, Rabu (28/12/2022).

"Jadi sistem kita harus dibangun, jadi saya minta supaya jangan salah ngerti dengan membangun siatem digitalisasi kita akan mengurangi tadi, inefisiensi," tambahnya.

Kali ini, pernyataan Menko Luhut ditujukan pada sistem digitalisasi yang tengah dibangun. Khususnya digitalisasi pelabuhan di Indonesia, dimana mayoritas juga dikelola oleh PT Pelindo.

Menurutnya, dengan digitalisasi pelabuhan, hal itu bisa mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi yang berujung OTT KPK. Di sisi lain digitalisasi jadi bukti sistem sudah mampu berjalan secara profesional dan efisien.

"Membuat efisiensi, menambah penerimaan negara, membuat kita lebih disiplin. Tapi penting tentu kita awasi jangan nanti ada sistem down dibuat orang lain. Itu penting, jadi itu pencegahan namanya," ungkap Menko Luhut.

"Kita nih jangan jadi senang melihat orang lain menderita. Saya terus terang orang yang gak suka melihat itu. Pada dasarnya kan manusia itu punya sifat jahat, makanya (ada) sifat jahat-sifat baik, makanya agama diturunkan, peraturan perundang-undangan dibuat, segala macam untuk membuat koridor supaya ktia tidak membuat anu (perbuatan jahat)," sambungnya.

Pada kesempatan itu, Menko Luhut menekankan pentingnya digitalisasi di pelabuhan. Sebagai contoh, sistem pembayaran yang dilakukan. Dia mengisahkan kalau sebelumnya, transaksi dilakukan secara konvensional dengan uang tunai.

Namun, hal itu membuka celah adanya tindakan korupsi yang berujung OTT. Maka, dengan adanya digitalisasi, praktik-praktik tersebut bisa dikurangi.

"Vendor juga dulu masih membayar cash dan hari ini vendor tidak ada yang bayar cash semua digitalisasi dan itu juga mengurangi korupsi , mengurangi inefisiensi, mengurangi juga OTT yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini," kata dia.

Lebih lagi, Menko Luhut merujuk pada perkembangan digitalisasi di negara maju yang lebih siap dengan digitalisasi. Kata Luhut, negara maju dan bermartabat itu sudah tidak lagi menerapkan OTT.

"Sebenarnya kita tidak ingin negara kita masuk ke dalam negara (yang menerapkan) OTT, karena kita lihat negara yang bermartabat dan maju hampir tidak ada lagi yang OTT, kenapa itu bisa? karena sistemnya bagus, sekarang kita membangun sistem jangan sampai ada lagi orang yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan tidak terpuji tadi," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, Menko Marves Luhut Panjaitan tengah menjadi sorotan publik usai pernyataannya soal OTT KPK menuai kontroversi. Dalam sebuah acara, Luhut meminta KPK tidak sering-sering menggelar OTT. Operasi senyap itu dinilainya hanya akan merusak citra negara.

"Kita enggak usah bicara tinggi-tinggi lah, OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget, gitu," ujar Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Desember 2022.

Luhut meminta KPK lebih menggencarkan upaya pencegahan dan pendidikan ketimbang OTT. Dia menilai dua tindakan itu dianggap lebih baik dalam memberantas korupsi ketimbang melakukan penindakan.

"Kita mau bersih-bersih amat, di surga saja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap, tangkap itu enggak bagus juga, ya, lihat-lihatlah," kata Luhut.

Belum lama ini, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut operasi tangkap tangan atau OTT KPK terkait dengan kasus korupsi tidak baik dillakukan lantaran mencoreng nama baik Indonesia.

Namun dalam pernyataan terbarunya, Luhut mengatakan digitalisasi pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat mencegah korupsi dan membangun efisiensi.

“SPBE ini untuk mencegah korupsi dan menghilangkan hal yang tidak efisien, dan sekarang efisiensi kita semakin baik,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (23/12/2022).

Luhut menilai, langkah pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan penggunaan e-Catalog, dimana aktivitas transaksi pengadaan pemerintah akan terekam secara digital, karena sudah berbasis SPBE.

"Sehingga sifat nakal yang terdapat dalam diri pejabat sebagai manusia bisa dicegah," imbuh Luhut.