Erick Thohir Ingatkan 41 Direksi Dana Pensiun BUMN: Jangan Bikin Masalah seperti ASABRI dan Jiwasraya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir mengumpulkan 41 direksi lembaga dana pensiun (Dapen) lingungan BUMN. Dia menekankan jangan sampai ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para direksi ini.

Wanti-wanti Erick ini menyusul temuannya soal 65 persen dana pensiun BUMN bermasalah. Artinya, ada sistem pengelolaan dapen BUMN yang perlu dibenahi.

Erick mengingatkan agar para direksi mewarisi kebaikan, bukan malah meninggalkan masalah, seperti yang telah terjadi dengan ASABRI dan Jiwasraya.

Hadir pada kesempatan ini, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan.

"Sebagai profesional, dengan amanah Merah Putih, kita wajib jaga legacy ini," ujar Erick dalam keterangannya, Kamis (12/1/2023).

Mengutip Pahala, Erick kembali menegaskan bahwa pencegahan korupsi yang terbaik, harus terbaik dimulai dari orang dalam. "Dari awal, saya memiliki kesepakatan dengan KPK. Dan kita juga memproses hukum di Kejaksaan," katanya.

Erick merasa para direksi penting untuk datang karena ia ingin menekankan pada mereka dua hal. Pertama adalah pencegahan korupsi dan kedua, perbaikan sistem. Kedua hal ini perlu untuk memperkuat Transformasi BUMN yang dalam tiga tahun terakhir terbukti membawa BUMN ke jalan yang lebih baik.

Perbaikan positif ini terlihat dari beberapa indikator seperti pertumbuhan aset, ekuitas, pendapatan usaha, dan laba bersih yang terus meningkat.

"Insya Allah dengan sistem yang baik dan insan BUMN yang bertanggung jawab, BUMN bisa terus memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat dan berkontribusi untuk negara," kata Erick.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengingatkan, saat ini dana pensiun BUMN tidak dapat lagi dikelola seperti dulu yang cenderung tidak transparan, akuntabel dan sering bocor. Pria kelahiran Jakarta ini juga menekankan perlunya direksi yang hadir untuk sadar bahwa Indonesia sedang berusaha menarik kepercayaan investor.

"Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan atau dana yang dikorupsi. Sekarang saya bekerjasama dengan BPKP untuk menyusun blacklist, siapa saja direksi yang korup, akan masuk daftar ini. Dan yang bisa mencabut dari blacklist hanya Presiden Republik Indonesia. Kita baru selesai dengan ASABRI dan Jiwasraya," tegas Erick.

Belum lama ini, Erick sempat menyampaikan laporan yang dia terima terkait Dana Pensiun BUMN. Berdasarkan laporan yang diterimanya, sebesar 65 persen dana pensiun di perusahaan pelat merah bermasalah.

Hanya 35 persen saja perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik. "Saya mau bersih-bersih, mumpung masih ada waktu," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan kalau ada 65 persen dari pengelolaan dana pensiun (dapen) di BUMN yang perlu perhatian khusus. Sisanya, sekitar 35 persen diakuinya dalam kondisi sehat.

Hal ini merujuk pada keinginan Erick terkait pengelolaan dapen BUMN secara profesional. Lagi-lagi, dia tak ingin ada kasus-kasus serupa Jiwasraya maupun Asabri di pengelolaan dapen BUMN lainnya.

"Nah ini yang menjadi concern, jangan sampai Komisi VI mendorong yang namanya pembukaan kasus-kasus daripada Asabri dan Jiwasraya, tetapi di dana pensiun BUMN kita tidak sempat merapatkan," tutur Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (5/12/2022).

Pengelolaan dapen BUMN saat ini diserahkan pada masing-masing perusahaan. Menurut temuannya, hanya ada 35 persen pengelolaan dapen BUMN dalam kondisi sehat.

"Karena kan ini seusia aturan masing-masing BUMN boleh punya dana pensiun sendiri. Dan ini yang saya rasa mengkhawatirkan, kalau deteksi awal, ini tidak menakut-nakuti, tapi 35 persen yang sehat, 65 persen harus ada perhatian khusus. Nah perhatian khusus dulu," sambung Erick.

Langkah perbaikan ini, menurutnya sebagai salah satu ancang-ancang agar kejadian dari Asabri dan Jiwasraya tak terulang kedepannya. Termasuk dalam hal pemanfaatan aset milik perusahaan pelat merah.

"Nah ini kita mau coba diperbaikin jangan sampai pensiunan daripada pegawai BUMN ini justri menjadi maslaah kedepan. Dan juga jangan sampai aset-aset BUMN yang ada di tentu, tadi, akhirnya hilang atau tidak dimaksimalkan," tambah Erick.

Di samping itu, merujuk kasis Asabri-Jiwasraya, adanya penyelewengan dana investasi jadi perhatian Erick. Dia tak ingin hal ini kembali terulang, maka jawabannya adalah pengelolaan dapen secara profesional.

"Yang kita inginkan bahwa para pensiunan ini mendapat kepastian tetapi pengelolaannya harus profesional. Karena kembali sama kasusnya sengan Jiwasraya-Asabri adalah penempatan investasi yang tentu ini tak punya standar sehingga bisa terjadi, masih bilang bisa, kita gak boleh menduga-duga, bisa terjadi tentu penyelewengan," bebernya.

Untuk mengantisipasi hal itu, dia mengaku sudah memanggil jajaran direksi di seluruh BUMN. Salah satunya menegaskan langkah yang akan diambil jika ditemukan kasus serupa Jiwasraya-Asabri.

"Inilah kenapa kita sudah mengkonsolidasi, memanggil seluruh direksi kita bilang, kalau ini ada temuan hal yang lain-lain ya pasti kita akan tindak keras seperti yang kita lakukan di Asabri-Jiwasraya," kata dia.

"Karena ini total potensi yang luar biasa, dan mumpung kita punya waktu untuk oenyelesaian, benchmarking yang ada di Jiwasraya Asabri ataupun ini yang ktia lajukan nmbenchmarking yang sudah kita lakukan dengan Singapura dan juga Kanada," imbuhnya.