Keren! Sri Mulyani Masuk Daftar Forbes Perempuan Sukses Berusia di Atas 50 Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Kerja keras Sri Mulyani dalam menjalani tugasnya sebagai Menteri Keuangan RI menghasilkan apreasi dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk media internasional ternama, Forbes.

Majalah finansial dan ekonomi asal Amerika Serikat itu memasukkan nama Sri Mulyani dalam daftar 50 over 50 di Asia tahun 2023. 

Melansir laman resminya Forbes.com, Rabu (18/1/2023) daftar 50 over 50 ini mengulas 50 tokoh yang mencakup pengusaha, pejabat tinggi, dan berbagai figur lainnya yang berhasil menjadi inspirasi para perempuan berusia di atas usia 50 tahun.

"Memperkenalkan 50 perempuan berusia di atas 50 tahun dari kawasan Asia-Pasifik yang meraih pencapaian baru dalam industrinya dan menginspirasi generasi berikutnya di kawasan ini. Disusun dalam kemitraan dengan Mika Brzezinski dan Know Your Value, temui para perempuan yang bekerja di bidang teknologi, farmasi, seni, dan politik, dan lainnya yang membuktikan bahwa kesuksesan datang pada usia berapa pun," tulis Forbes.

Forbes menyoroti peran Sri Mulyani ketika ditunjuk kembali sebagai Menteri Keuangan Indonesia pada tahun 2016, pada usia 54 tahun, dan dikenal secara internasional karena mempromosikan keragaman gender dan antikorupsi.

Selama masa jabatan pertama Sri Mulyani pada periode 2005-2010, devisa Indonesia mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar USD 50 miliar, mengurangi utang publik hingga 30 persen dari PDB.

Majalah itu juga memuji keberhasilan Sri Mulyani dalam mengawasi reformasi yang memposisikan Indonesia sebagai salah satu dari tiga negara berkembang yang tumbuh lebih cepat dari 4 persen pada tahun 2009.

Adapun prestasi Sri Mulyani lainnya pada tahun 2010-2016, ketika dia menjadi direktur pelaksana dan COO di Bank Dunia. 

Tak hanya itu, pada Tahun 2018, Sri Mulyani juga dianugerahi "Menteri Terbaik di Dunia" pada World Government Summit di Dubai, dan pada tahun 2020 dianugerahi Menteri Keuangan Tahun Ini untuk Asia Timur Pasifik oleh majalah Global Markets atas perannya dalam membimbing Indonesia melalui pandemi global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan kinerja APBN selama tahun 2022. 

Dia mengatakan, APBN 2022 menjadi instrumen penting melindungi rakyat dan ekonomi (shock absorber dan counter cyclical) sejak pandemi dan masa pemulihan, ditambah dengan kondisi ekonomi dunia yang menantang dan kompleks. 

Indonesia pun berhasil melalui tahun 2022 dengan pemulihan ekonomi yang kuat, tumbuh 5,7 persen di kuartal III 2022.

"APBN 2022 memberikan bansos hingga Rp. 461 Triliun dan subsidi BBM Listrik dan LPG mencapai Rp. 555 Triliun. Anggaran sangat besar tersebut untuk melindungi rakyat dari guncangan global," tulis Sri Mulyani di Instagram, dikutip Selasa (17/1/2023). 

"APBN 2022 juga mulai pulih dan sehat. Penerimaan Negara naik Rp 615 Triliun (tumbuh 30,6 persen) mencapai Rp. 2626,4 triliun atau 115 persen dari target," sambung Menkeu, dalam unggahan potret kehadirannya di Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin (16/1) tentang evaluasi kinerja APBN 2022 dan Pelaksanaan APBN 2023.

Adapun Belanja Negara yang mencapai Rp. 3091 Triliun atau naik 10 persen, dan defisit menurun tajam sebesar Rp. 310,7 triliun menjadi 2,38 persen PDB jauh lebih rendah dari rencana awal 4,5 persen PDB dan turun dibawah 3 persen PDB lebih cepat satu tahun dari aturan UU 2/2020.

Menkeu optimis, "APBN 2023 tetap akan menjadi instrumen penting menjaga ekonomi dan rakyat dari resiko resesi dunia dan guncangan geopolitik".

"Anggaran pendidikan mencapai Rp 612 triliun - Perlindungan sosial Rp 476 triliun, Kesehatan Rp 178 triliun, Ketahan Energi Rp 341 triliun, Ketahanan Pangan 104 triliun, Infrastruktur Rp 392 triliun," ungkapnya.

Sri Mulyani juga menyerukan agar semua Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah semakin baik dan tepat mengelola anggarannya - tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan akuntabel, serta tidak ada korupsi.

"Insyallah 2023 dapat kita kelola dengan baik dengan sikap OPTIMIS namun WASPADA. APBN adalah #uangkita - dari Pajak yang anda bayar dan untuk membangun seluruh Indonesia,"' tutup Sri Mulyani.

 

 

 

View this post on Instagram

A post shared by Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati)

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) akan ikut hadir membantu penanganan kasus kekerasan pada perempuan. 

Hal itu disampaikan Sri Mulyani setelah menghadiri pertemuan dengan Komnas Perempuan pada Rabu (11/1).

Isu-isu kekerasan terhadap perempuan harus ditangani dan disudahi!," tulis Sri Mulyani melalui unggahan di akun Instagramnya @smindrawati, dikutip Kamis (12/1/2023).

"Saya menyimak penjelasan saat bertemu dengan @komnasperempuan Rabu siang (11/1) bahwa jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang mencapai 3.600 kasus sepanjang 2022," lanjut Menkeu.

Sri Mulyani mengungkapkan, ada beragam bentuk kekerasan terhadap perempuan, di mana mayoritas merupakan kasus KDRT. Di berbagai daerah, terlihat penanganan pasca bencana tidak memperhatikan gender.

Selain itu, perempuan pekerja informal seperti PRT dan pekerja rumahan juga belum mendapat perlindungan. Adapun kesenjangan penghasilan antara pekerja laki-laki dan perempuan.

Menkeu juga menyebut, banyaknya kasus kekerasan seksual di tempat kerja, salah satunya yang berbasis gender online. 

"Hal ini tentu sangat memprihatinkan dan #APBNKita harus hadir memberikan perhatian khusus untuk mendukung penangan dan pencegahan terhadap kekerasan ini," jelasnya.

 

 

 

View this post on Instagram

A post shared by Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati)

Sri Mulyani melanjutkan, ia mendukung gagasan agar instrumen APBN #UangKita melalui program LPDP dapat mengakomodasi kebutuhan akan tenaga konseling dari isu kekerasan.

"Begitu juga perbaikan fasilitas seperti call center untuk pengaduan dan penanganan korban kekerasan dan fasilitas perkantoran lainnya," sambungnya. 

Kementerian Keuangan sendiri telah menerbitkan Surat Edaran mengenai zona bebas kekerasan dan pelecehan di lingkungan kerja.

"Saya harap inisiatif serupa juga dilaksanakan secara baik di instansi pemerintah maupun swasta," ujar Sri Mulyani.

"Dari pertemuan ini saya juga belajar bahwa meningkatnya jumlah pengaduan kasus ini menandakan perempuan kini semakin memiliki kesadaran dan keberanian dalam mengungkapkan kasus kekerasan yang dialami," katanya.

"Mari bersama kita berjuang melawan dan menghentikan kekerasan terhadap perempuan!," tutup Sri Mulyani.