Bank Sumut Incar Ekspansi Kredit Lewat Dana IPO

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk (Bank Sumut) akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mematok harga penawaran pada rentang Rp350 hingga Rp510 per saham.

oleh Liputan6.com diperbarui 19 Jan 2023, 21:04 WIB
Diterbitkan 19 Jan 2023, 21:03 WIB
Ilustrasi Bank
Ilustrasi Bank. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk (Bank Sumut) akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mematok harga penawaran pada rentang Rp350 hingga Rp510 per saham.

 

Liputan6.com, Jakarta PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk (Bank Sumut) akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mematok harga penawaran pada rentang Rp350 hingga Rp510 per saham, sehingga perseroan berpotensi meraup dana Rp1,02 triliun hingga maksimal Rp1,49 triliun.

“Dana IPO itu nanti akan digunakan untuk modal kerja, salah satunya dengan ekspansi penyaluran kredit serta meningkatkan infrastruktur teknologi kita. Yang paling penting lagi, dengan IPO, proses bisnis akan makin baik,” ujar Plt Direktur Utama Bank Sumut Hadi Sucipto dikutip dari Antara, Kamis (19/1/2023).

Sesuai prospektus, bank daerah milik Provinsi Sumatera Utara ini telah menggelar penawaran awal atau bookbuilding sebanyak-banyaknya 2,93 miliar saham atau 23 persen dari total saham usai IPO, yang dimulai Kamis (5/1/2023) hingga Rabu (18/1/2023).

Calon emiten yang akan melantai di bursa dengan kode perdagangan saham BSMT ini mencatatkan margin bunga bersih atau NIM sebesar 6,84 persen pada triwulan III-2022, atau naik dari 6,73 persen pada periode sama tahun 2021.

Sementara itu, rata-rata NIM bank BUMN dan bank umum swasta nasional masing-masing sebesar 5,52 persen dan 4,29 persen.

“Bank Sumut mencatatkan NIM atau margin bunga bersih di atas rata-rata bank daerah, bank BUMN, dan bahkan bank umum swasta nasional,” ujar Hadi.

Bank Sumut mencatatkan pendapatan bunga dan pendapatan syariah bersih sebesar Rp1,84 triliun per 30 September 2022, atau naik dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,65 triliun.

 

 

 

Kinerja

Ilustrasi bank
Ilustrasi bank (Sumber: Istockphoto)

Berdasarkan kinerja penghimpunan dana, Bank Sumut mengantongi dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp33,38 triliun hingga September 2022, atau naik 1,11 persen year on year (yoy) dari sebelumnya Rp33,01 triliun.

Secara keseluruhan, Bank Sumut Membukukan laba bersih Rp520,57 miliar pada September 2022, atau tumbuh 17,44 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp443,29 miliar.

Dari sisi profitabilitas, return on equity (ROE) atau tingkat pengembalian ekuitas Bank Sumut sebesar 17,38 persen pada triwulan III- 2022, atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 16,10 persen.

Sedangkan, return on asset (ROA) atau tingkat pengembalian aset sebesar 2,17 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 2,06 persen.

Jokowi Geram, Dana Pemda yang Parkir di Bank Capai Rp 123 Triliun di Akhir 2022

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam konferensi pers Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dalam YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (18/1/2023).
Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam konferensi pers Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dalam YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (18/1/2023).

Presiden Joko Widodo atau jokowi kembali melemparkan kekesalannya kepada para kepala daerah. Hal ini karena masih banyak dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan.

Dalam catatan Jokowi, dana pemda yang parkir di bank mencapai Rp 123 triliun hingga akhir 2022. 

"APBD terakhir yang ada di bank akhir tahun 2022 berada di angka Rp 123 trilliun. Udah jangan ditepuktangani," kata Presiden Jokowi saat membuka acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).

Sebagai kepala negara saat ini, dia bisa melihat arus masuk dan keluar setiap APBD di daerah. Bahkan, Jokowi memiliki data kota/kabupaten atau provinsi yang belum menyerap APBD mereka .

"Sekarang saya bisa lihat, secara harian uang provinsi berapa, kota berapa, paling banyak di kota/kabupaten yang mana," kata dia.

Tingginya dana mengendap di daerah ini seharusnya bisa diantisipasi. Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) dan dana bagi hasil (DBH) yang besar semestinya memiliki program khusus sebelum tahun berjalan. Sehingga dana yang masuk bisa diolah untuk program lain dan tidak menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

"Artinya daerah yang pajak parkir, hotel dan restorannya besar harus buat desain program atau merencanakan program sebelum tahun berjalan. Jangan sampai jadi SiLPA," ungkap Jokowi.

Infografis: Deretan Bank Digital di Indonesia (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis: Deretan Bank Digital di Indonesia (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya