ASIAN BUSINESS REVIEW NOBATKAN BANK MANDIRI SEBAGAI DIGITAL EXPERIENCE OF THE YEAR

Banyak PNS Gadaikan SK Pengangkatan, Habis Itu Terlilit Utang

Gaji rata-rata PNS sudah di atas rata-rata pendapatan masyarakat. Seharusnya dengan pendapatan tersebut mereka bisa mengelolanya dan menghindari pinjaman bank yang sifatnya konsumtif.

oleh Liputan6.com diperbarui 30 Jan 2023, 13:49 WIB

Diterbitkan 30 Jan 2023, 13:49 WIB

Menpan RB Abdullah Azwar Anas pada acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, Selasa (6/12/2022). Di sini dia membahas nasib tenaga non ASN atau honorer.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas mengatakan, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) terjebak utang karena minimnya literasi keuangan. Banyak dari PNS ini yang menyekolahkan atau menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan untuk mendapatkan kredit dari bank atau lembaga keuangan non-bank.

Azwar Anas mengakui literasi keuangan PNS perlu ditingkatkan. Hal ini agar para PNS tersebut tidal langsung menggadaikan SK usai diangkat menjadi aparatur sipil. “Jangan sampai baru dilantik, SK-nya sudah di bank,” ungkap Anas saat ditemui di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).

Padahal, Anas menyebut gaji rata-rata ASN sudah di atas rata-rata pendapatan masyarakat. Seharusnya dengan pendapatan tersebut mereka bisa mengelolanya dan menghindari pinjaman bank yang sifatnya konsumtif.

“(Literasi keuangan) ini juga jadi masukan buat PAN RB bagaimana bisa meminjam pihak ketiga,” kata dia.

Sebelumnya, Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, pemerintah perlu memberikan literasi keuangan kepada para ASN. Apalagi terkait utang konsumsi yang memiliki risiko besar jika tidak bisa dikendalikan.

"Harusnya ada edukasi keuangan ke PNS bahwa utang konsumsi itu punya risiko," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, pada Sabtu 28 Januari 2023.

Adanya literasi keuangan ini bisa membuat para PNS lebih mempertimbangkan lagi pengajuan kredit atau utang yang sifatnya hanya konsumtif. Apalagi kalau utang tersebut digunakan untuk memenuhi gengsi gaya hidup PNS yang menyandang predikat mapan.

"Jadi (PNS) lebih hati-hati dalam meminjam utang," kata dia.

Harus diakui, berstatus PNS bagi kalangan masyarakat masih identik dengan golongan yang mapan. Sehingga bila mereka hidup sederhana, malah dianggap sebelah mata atau bahkan aneh di masyarakat.

"Jadi ketika ada PNS handphone-nya biasa, motornya sederhana, rumahnya kontrak itu dianggap aneh di mata masyarakat kita," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

DPR Was-Was, Banyak Utang Picu PNS Lakukan Korupsi

Hari Pertama Masuk, PNS DKI Jakarta Langsung Aktif Bekerja

Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta melakukan tugas dinasnya di Balaikota, Jakarta, Senin (10/6/2019). PNS kembali berdinas di masing-masing instansinya pada hari pertama kerja usai libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus mengaku prihatin dengan fenomena aparatur sipil negara (ASN) atau PNS terlilit pinjaman kredit. Dirinya khawatir, banyaknya PNS yang kesulitan membayar cicilan kredit akan memicu tindakan korupsi.

"Kita merasa prihatin banyaknya PNS yang terlilit hutang. Dan tentu akan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum apakah dia korupsi," kata Guspardi saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Jumat (27/1).

Guspardi menilai banyak PNS yang terlilit pinjaman kredit akibat demi memenuhi gaya hidup. Sehingga, mereka tak menyadari telah banyak menarik pinjaman dari kredit.

"Ini lebih gaya hidup untuk memenuhi keinginan daripada kebutuhan yang dia perlukan," ujar Guspardi.

Atas fenomena tersebut, Guspardi meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) untuk membina para PNS terkait pentingnya perencanaan keuangan. Dengan cara ini diharapkan keuangan para PNS akan lebih jauh sehat untuk meningkatkan performa kerja.

"Artinya para PNS harus menatap masa depan itu agar ada kepastian bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Kalau ini kan menjadi fikiran untuk membayar utang-utang dengan cara jangan membeli itu berdasarkan keinginan, tetapi kebutuhan," ucap Guspardi.