Tak Ingin Ciptakan Generasi Cacat, Menko Luhut Targetkan Masalah Sampah Plastik Beres 2025

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menaruh perhatian besar pada masalah sampah plastik yang potensi menciptakan generasi cacat pada penerus bangsa.

Menurut dia, Indonesia jadi salah satu negara paling maju dalam penanganan sampah plastik. Pemerintah disebutnya berkomitmen untuk memberesi itu sampai 2025.

"Kita punya komitmen, tahun 2025 70 persen sampah plastik bisa kita selesaikan. Hari ini 35,5 persen sampah plastik di laut, padahal di bawahnya masih banyak yang belum kita hitung karena plastik ini tenggelam," kata Menko Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara peresmian pabrik daur ulang plastik yang disiarkan secara daring, Rabu (8/2/2023).

Ke depan, Luhut ingin sampah plastik dibuat supaya bisa mengambang di atas perairan agar lebih mudah diambil. Pemerintah dan pelaku usaha tengah berkolaborasi untuk menciptakan teknologi itu.

"Teknologi ini lagi kita studi dan berharap bisa segera produksi. Kita harap perusahaan plastik menggunakan teknologi ini. Jadi plastik itu ketika masuk ke laut harus bisa ngambang, sehingga mudah di-collect tadi," ungkapnya.

Luhut menyatakan, akan dilakukan penambahan kapasitas tampung tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi. Saat ini, sudah ada rumah pemulihan material (RPM) sampah dari DKI Jakarta dengan kapasitas 2.000 ton per hari.

Namun, jumlah itu masih kurang karena gelontoran sampah harian dari wilayah ibukota bisa mencapai 8.000 ton. Luhut lantas mendesak adanya peningkatan kapasitas, agar tidak ikut berimbas terhadap generasi masa depan bangsa yang terancam kecacatan.

"Sampah plastik ini berbahaya, karena dia masuk ke laut dia bisa cair dimakan ikan. Lalu dikonsumsi kita, terutama ibu-ibu hamil. Anaknya bisa cacat, kita enggak mau melihat generasi cacat di Indonesia ini. Oleh karena itu saya terus terang sangat perhatikan ini," tegasnya.

Sebelumnya, masalah sampah plastik menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, hanya 10% dari 18,12% sampah jenis plastik yang dapat didaur ulang. 

Sisanya, sudah pasti tercampur dengan sampai lain atau bahkan bocor ke lingkungan hingga ke sungai dan laut. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah melakukan berbagai upaya meningkatkan rasio daur ulang plastik. 

Salah satunya adalah mendorong industri pengguna kemasan plastik untuk berinovasi lewat desain kemasan yang mudah dikumpulkan dan didaur ulang, seperti yang dilakukan Coca-Cola Europacific Partners Indonesia, melalui PT. Amandina Bumi Nusantara dan Yayasan Mahija Parahita Nusantara. 

Mereka berkolaborasi mendirikan fasilitas daur ulang plastik PET di kawasan Industri Cikarang, Jawa Barat pada Rabu (8/2). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan menghadiri acara peresmian pabrik daur ulang botol plastik. 

Dalam sambutannya, Menko Luhut berharap agar setiap upaya yang dilakukan di dunia usaha dapat bersinergi dengan program Pemerintah. Dengan begitu, masing-masing dapat mendukung pencapaian target penanganan sampah. 

"Pencapaian target penanganan sampah laut sebesar 70% pada 2025. Dalam empat tahun terakhir (2018-2022) tercatat terjadi pengurangan masuknya sampah plastik ke laut sebesar 35,5%. Pemerintah juga mendorong kerja sama dengan berbagai mitra pembangunan untuk memperbaiki tata kelola penanganan sampah domestik di tingkat pemerintah daerah," ujar Menko Luhut. 

Menko Luhut juga menjabarkan mengenai poin utama dalam kolaborasi di berbagai pihak, mulai dari elemen pemerintah, masyarakat, dunia usaha, pendaur-ulang, hingga juga produsen yang menghasilkan produk kemasan berbahan plastik. Menurutnya, kolaborasi itu diharapkan dapat  menciptakan iklim kondusif bagi pengelolaan sampah plastik yang lebih baik dan menguntungkan semua pihak, serta mendorong investasi hijau.

Selain bermanfaat untuk lingkungan terutama di Indonesia, lanjut Menko Luhut, masalah plastik juga menjadi perhatian dunia. Badan PBB yang mengurusi isu lingkungan United Nations Environment Programme (UNEP), dijelaskannya, telah  mengeluarkan resolusi yang mendorong disepakatinya instrument global yang mengatur pengurangan polusi sampah plastik, termasuk sampah plastik di laut. 

Menko Luhut juga menyampaikan pada saat menghadiri pertemuan World Economic Forum di Davos, Swiss yang lalu, dia sempat bertemu dengan beberapa Menteri Lingkungan dan perwakilan pemerintah berbagai negara serta para CEO terkemuka untuk membicarakan isu sampah plastik ini.

"Pemerintah Indonesia telah menunjukkan berbagai aksi konkrit dalam pengelolaan persampahan yang di rekognisi oleh negara lain, antara lain melalui pembangunan fasilitas RDF (Refuse Derived Fuel) dan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) dengan melibatkan juga investasi dunia usaha," jelas Menko Luhut.

Di sisi lain, Menko Luhut juga sangat mengapresiasi adanya peresmian fasilitas daur ulang plastik PET oleh Coca-Cola Europacific Partners Indonesia yang mendukung program Pemerintah dalam mendaur ulang botol plastik. Dia berharap upaya tersebut dapat menjadi contoh bagi industri-industri sejenis lain sebagai bagian dari komitmen terhadap perbaikan kualitas lingkungan.

“Para produsen diharapkan agar dapat meningkatkan komitmennya dalam melakukan pengurangan sampah plastik dengan mengedepankan prinsip ekonomi sirkular, agar kita mampu mengambil manfaat dari kegiatan daur ulang. Saya ingin menggarisbawahi bahwa masalah ini harus menjadi perhatian semua pihak, dan juga kita semua harus mampu melihat peluang atas masalah ini, karena masih banyak sampah plastik yang bisa kita optimalkan pengumpulannya untuk dimasukan ke dalam ekosistem daur ulang,” tutup Menko Luhut.