Erick Thohir Bocorkan Kunci Bisnis BUMN Melesat, Meski Utang Rp 1.640 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, kinerja BUMN secara konsolidasi melesat signifikan sepanjang 2022 meski masih terbelit utang. Efisiensi jadi kunci perusahaan pelat merah dalam menjalankan bisnisnya pada tahun lalu.

Salah satu indikator peningkatan kinerja tercermin dari penurunan rasio utang BUMN terhadap investasi, yang turun dari 36,2 persen jadi 34,2 persen.

"Ada yang bilang utang naik tapi kan tentunya ekuitasnya juga naik. Ini yang kita tekankan bahwa BUMN banyak utang tidak dijaga dengan ekuitas yang baik itu salah," kata Erick Thohir saat menjelaskan kepada Komisi VI DPR RI dalam Rapat Kerja di Jakarta, Senin (13/2/2023).

Erick memaparkan, modal BUMN pada 2022 yang mencapai Rp 3.150 triliun, jauh lebih besar ketimbang utang yang sebesar Rp 1.640 triliun. Utang BUMN disebutnya akan terus berkurang, antara lain karena Erick juga mendorong percepatan pembayaran utang seperti di PLN dan pembayaran utang tepat waktu.

"Salah satu efisiensi yang ada di PLN itu bagaimana Capex (Belanja Modal) yang kita tekan targetnya 50 persen sudah mencapai 40 persen. Itu ada perbaikan penurunan utang sampai Rp 96 triliun, jadi sekarang tinggal Rp 404 triliun," jelas Erick.

Erick Thohir menambahkan bahwa Pertamina juga sukses melakukan efisiensi USD 2,4 miliar, terdiri atas berbagai sumber belanja modalnya.

Pada kesempatan sama, ia juga memaparkan laba konsolidasi BUMN diproyeksikan mencapai Rp 303,7 triliun pada 2022, atau naik Rp 179 triliun dari laba bersih konsolidasi pada 2021. Angka tersebut merupakan laba unaudited (belum diaudit).

"Insya Allah nanti kalau diaudit pasti ada kurang lebihnya sekitar Rp 303,7 triliun, artinya ada peningkatan yang sangat signifikan sebesar Rp 179 triliun," terangnya.

Total laba konsolidasi BUMN tersebut sudah termasuk laba nontunai Garuda Indonesia yang mencapai Rp 55,7 triliun.

Bukti lain, kinerja bagus BUMN secara konsolidasi juga terindikasi dari peningkatan aset dari Rp 8.978 triliun pada 2021 menjadi Rp 9.867 triliun. Sementara, ekuitas BUMN secara keseluruhan mencapai Rp 3.150 triliun pada 2022, melonjak dari Rp 2.778 triliun di 2021.

Hasilnya dari bisnis BUMN juga tumbuh positif, antara lain karena terlihat dari pendapatan yang mencapai Rp 2.613 triliun pada 2022 dari sebelumnya yang sebesar Rp 2.292 triliun pada tahun sebelumnya.

Komisi VI DPR-RI meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk memerintahkan Garuda Indonesia tidak melarang pramugari mengenakan jilbab saat bertugas di kabin pesawat. Apalagi aturan di internal maskapai milik negara ini hampir selesai.

“Saya ingin Pak Menteri eksekusi segera kebijakan (yang mengizinkan) penggunaan jilbab bagi pramugari yang ada di Garuda karena saat ini aturan kebijakannya sudah hampir final,”  kata Anggota Komisi VI DPR-RI, Andre Rosiade dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/2). 

Lantaran kebijakan ini tinggal menunggu diresmikan, Andre meminta Erick sebagai pembina Garuda Indonesia segera mengeksekusi. Dia menyebut, banyak pegawai pemerintah yang sudah diperbolehkan menggunakan jilbab, semisal tentara wanita, polisi wanita hingga Pegawai Negeri Sipil  (PNS/ASN). 

“TNI dan Polisi saja sudah bisa berjilbab. PNS juga boleh. Kenapa pramugari Garuda belum boleh,” kata dia. 

Padahal, lanjut Andre, berbagai maskapai penerbangan swasta telah mengizinkan pra awak kabin perempuan untuk menggunakan jilbab saat bekerja. Mulai dari Citilink, Sriwijaya Air hingga Lion Air Group. 

“Padahal Citilink sudah, Sriwijaya sudah, dan bahkan Lion Air juga boleh, Kenapa Garuda belum?,” ungkapnya. 

Untuk itu, Andre mendesak Erick Thohir untuk turun tangan agar kebijakan yang dibuat Garuda Indonesia ini segera bisa terealisasi. Mengingat tidak adanya aturan secara umum yang melarang pramugari menggunakan jilbab saat bertugas. 

“Agar pramugari-pramugari Garuda Indonesia yang ingin melaksanakan kewajibannya sebagai umat islam dengan menutup aurat ini bisa dilaksanakan,” kata pungkas Andre. 

Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan, utang BUMN secara konsolidasi pada 2022 mencapai angka Rp 1.640 triliun (unaudited). Angka tersebut naik dari utang BUMN 2021 sebesar Rp 1.580 triliun.

Namun, Erick Thohir menyatakan, rasio utang perusahaan pelat merah justru turun dari 36,2 persen menjadi 34,2 persen. Itu lantaran modal atau ekuitas perusahaan BUMN yang mengalami kenaikan.

"Ada yang bilang utangnya naik. Tapi di sisi lain ekuitasnya juga naik. Ini yang kita tekankan, bahwa persepsi BUMN banyak utang tidak dijaga dengan ekuitas yang baik itu salah. Bisa kita lihat, modal kita itu Rp 3.150 triliun. Dibandingkan utang jauh lebih kecil utangnya," kata Erick Thohir dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (13/2/2023).

Erick lantas mencontohkan efisiensi bisnis yang dilakukan PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero), yang sukses menggenjot investasi untuk sektor pendanaan ketimbang utang.

PLN disebut berhasil menurunkan utang dari jumlah total Rp 96 triliun, dan menekan belanja modal alias capital expenditure (capex).

"Penekanan ini yang kita dorong, bagaimana utang pun harus lebih sehat. Pertamina sudah ada efisiensi hampir USD 2,4 miliar. Itu terbagi dari beberapa, tentu penekanan daripada capex-nya," ungkapnya.

"Jadi, rasio utang terhadap investasi, ini yang bisa apple to apple kita bandingkan," tegas Erick Thohir.