Menteri Basuki: Istri Pejabat Pegang Peran Vital Pencegahan Korupsi

Liputan6.com, Jakarta- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melalui Inspektorat Jenderal bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) terus mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi. Itu dilakukan melalui Internalisasi Penguatan Peran Perempuan dalam Pembangunan Budaya Integritas di lingkungan Kementerian PUPR.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, budaya integritas sangat menentukan keberhasilan program pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama yang diamanahkan kepada Kementerian PUPR.

"Kita diamanahi anggaran yang sangat besar dari uang negara, uang rakyat. Tugas Kementerian PUPR hanya membelanjakan. Tugas belanja itulah yang saya ingin ibu-ibu mendampingi bapak-bapaknya sebagai bentengnya," ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Selasa (7/3/2023).

Basuki menjelaskan para Kepala Balai, Kepala Satuan Kerja (Satker), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa pasti diamanahi dengan uang yang tidak sedikit.

Mengubah Karakter

Jika tidak hati-hati, uang yang tidak sedikit tersebut dapat mengubah karakter seseorang, sehingga terdorong untuk berperilaku koruptif. Apalagi, jika ditambah dengan godaan dari orang lain seperti penyedia jasa yang ingin memenangkan tender.

"Maka saya memohon bantuan ibu-ibu istri sekalian untuk mendampingi suaminya dengan baik. Ingatkan bahwa suami punya keluarga, jangan sampai berpikir apalagi berbuat yang tercela. Ingatkan bapak-bapaknya dalam membelanjakan uang negara, itu bukan uang nenek moyang kita. Itu adalah uang rakyat yang harus kita pertanggungjawabkan di dunia dan akhirat," ungkapnya.

Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T Iskandar menyatakan, peran keluarga dianggap sentral untuk menghindari tindakan korupsi. Terutama peran ibu sebagai figur utama dalam membina keluarga, karena sebagian besar waktu dan pikiran ibu dicurahkan untuk mendidik anak dan mendampingi suami.

"Sehingga saya harap para ibu-ibu yang mengikuti acara ini akan mendapatkan wawasan budaya integritas dan berperan lebih aktif dalam menjaga keluarga masing-masing," kata Iskandar.

Sebagai informasi, kegiatan Pembangunan Budaya Integritas bertujuan untuk melakukan pembinaan integritas kepada para istri pejabat di Kementerian PUPR agar dapat melindungi serta membentengi suami dan keluarganya dari praktik dan perilaku korupsi, melalui nilai-nilai kejujuran dan anti korupsi.

Kegiatan serupa juga telah diadakan sejak 2019 yang dikenal dengan Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK).

Kegiatan ini akan diikuti oleh total sebanyak 2.299 orang yang terdiri dari para istri Kepala Balai, Kepala Satker, dan PPK di lingkungan Kementerian PUPR. Adapun kegiatan internalisasi ini akan dilaksanakan secara bertahap, mulai Februari hingga November 2023, dengan dihadiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku narasumber.

Acara internalisasi yang pertama telah dilaksanakan di Jakarta pada 22 Februari 2023 dihadiri paguyuban istri dari Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan sebanyak 183 peserta.

Sedangkan acara kedua dilaksanakan pada 23 Februari 2023 di Jakarta juga yang dihadiri 189 peserta dari paguyuban Bengkulu, Lampung, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.