Kisruh Status Tanah di Pinggiran Depo Pertamina Plumpang, Menteri ATR Turun Tangan

Liputan6.com, Jakarta Kisruh status tanah di pinggiran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara menjadi perhatian banyak pihak. Zona aman dan zona bahaya harus dipertegas demi memberi keselamatan para warga yang tinggal di pinggir Depo Pertamina.

Sebagian besar warga menolak untuk direlokasi dari wilayah zona bahaya. Namun, Menko Luhut menegaskan bahwa mereka tinggal di tanah yang bukan menjadi hak mereka.

Setelah Menko Luhut, kini Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atau Menteri ATR Hadi Tjahjanto turut menanggapi. 

Hadi mengaku akan berkoordinasi kepada Pertamina terkait lahan tanah milik Depo Pertamina Plumpang yang saat ini masih diperbincangkan.

Hak Pertamina

Dia menjelaskan, Pertamina memiliki peta yang mana ada zona berbahaya dan zona aman. Nantinya zona aman tersebut akan dikoordinasi, apakah bisa diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL), sehingga Pertamina tidak kehilangan aset dan kekayaannya, tapi masyarakat menerima manfaat.

"Kita lihat, karena zona itu kita lihat di Pertamina ya, Pertamina itu punya mana zona berbahaya dan mana zona aman. Kalo itu termasuk zona aman milik Pertamina bisa tidak zona aman ini kita berikan HGB di atas HPL," ujar Hadi kepada Media, Jakarta, Selasa (7/3).

Menurut Hadi, nantinya akan menggunakan prosedur dengan konsolidasi tanah yang akan diatur, seperti untuk jalan, fasilitas umum, fasilitas sosial, rumah vertikal.

"Kita bisa dengan prosedur nanti dengan konsolidasi tanah, kita atur mana jalan, mana fasilitas umum, mana fasilitas sosial, rumahnya juga tidak landed, tapi vertikal," terang dia.

Jarak Aman

Sebagai informasi, Pengamat Tata Ruang Kota Nirwono Joga mengatakan, jarak ideal antara pemukiman warga dan kawasan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depo Pertamina adalah 500 meter hingga 1 kilometer. Dia mengungkapkan, saat ini jarak lokasi Depo Plumpang dan pemukiman warga hanya 5-6 meter.

"Iya jaraknya minimal harus 500 meter hingga 1 kilometer dari pemukiman warga. Depo Pertamina, sejak awal 1974 memang masih daerah kosong, sehingga tidak ada masalah," ujar Nirwono kepada Merdeka.com, Senin (6/3).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara mengenai kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Menko Luhut menilai, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Depo di Jalan Tanah Merah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara yang direlokasi.

"Jangan dibalik-balik. Plumpang dibuat sana ada daerah kosong, buffer zone untuk tidak ada kejadian, Jangan ini (depo-red) yang disuruh pindah. Orang yang tak berhak di situ yang harus disuruh pindah,” ujar Menko Luhutdikutip dari salah satu video siaran televisi swasta, Selasa (7/3/2023).

Ia menuturkan, pemerintah akan mengkaji kompensasi jika masyarakat yang akan direlokasi.”Setiap waktu akan begitu, tak boleh. Pemerintah akan kaji berikan kompensasi. Tak boleh terulang,” tutur dia.

Menko Luhut menuturkan, pihak yang memberikan izin kepada warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang itu tidak benar. "Yang berikan izin itu tidak benar, karena itu, tanggung jawab nyawa yang hilang itu,” ujar dia.

Sebelumnya berdasarkan data BPBD DKI Jakarta Senin, 6 Maret 2023 pukul 06.00 WIB, korban meninggal dunia ada 18 jiwa. 39 jiwa sedang dalam penangangan tim medis di 9 rumah sakit. Sementara itu, 172 korban terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Rawa Badak Seladan, Jakarta masih mengungsi.

Sebelumnya, Plh Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta M Ridwan Ibrahim menyatakan, masih ada 39 warga yang dirawat di rumah sakit di Jakarta, akibat kebakaran depo Pertamina Plumpang pada Jumat 3 Maret lalu.

Selain itu, BPBD DKI juga mencatat 172 warga masih mengungsi di sejumlah lokasi penampungan. Antara lain Kantor PMI Jakarta Utara dan di RPTRA Rasella. 

Ridwan menyatakan, pihaknya terus bersiaga untuk memastikan kondisi korban dan pengungsi kebakaran depo Pertamina Plumpang, mendapatkan bantuan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian.

“Bantuan yang disalurkan ini terdiri dari makanan, pakaian, dan obat-obatan. Bantuan ini akan terus diupayakan untuk disalurkan secara optimal dan kontinyu," kata dia, Selasa (7/3/2023).

Selain itu, bantuan berupa air mineral, sarung, selimut, mukena, terpal, matras, family kit, kidsware, sandang, kantong jenazah, sabun batangan, wipol, hand sanitizer, masker, kipas angin, alas tenda dan megaphone juga telah disalurkan kepada warga di pengungsian.

Ridwan menyampaikan bahwa juga tersedia pelayanan data kependudukan di dua tempat pengungsian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta. Warga dilayani untuk keperluan cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) hingga permohonan akta lahir.

"Posko PMI Jakarta Utara dan RPTRA Rasela telah melayani 166 layanan, di antaranya cetak KTP, cetak Kartu Keluarga (KK), pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD), permohonan akta lahir, dan konsultasi," terang Ridwan.

Reporter: Siti Ayu Rachma

Sumber: Merdeka.com