Duet Bank Sentral ASEAN dan Bank of England Bangun Sistem Pembayaran di Era Digital

Liputan6.com, Jakarta Sebagai rangkaian Keketuaan ASEAN Indonesia 2023, Bank Indonesia (BI) bersama Bank of England (BOE) menyelenggarakan BI-BOE ASEAN Central Banks Workshop on Enhancing Real Time Gross Settlement (RTGS), Integrating Cross-Border Payment Systems, and Exploring Central Bank Digital Currencies (CBDC) pada 8-10 Maret secara hybrid di Jakarta.

Kegiatan ini didukung kolaborasi erat dengan bank sentral ASEAN yaitu Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT). 

Workshop ini dilaksanakan sebagai wujud sinergi bank sentral dalam menggaungkan upaya tindak lanjut salah satu agenda prioritas G20 terkait Sektor Keuangan dan Sistem Pembayaran di Digital Era yang diturunkan menjadi Priority Economic Deliverables (PED) Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023.

"Penyelenggaraan workshop tersebut juga merupakan salah satu implementasi program kerja sama Structured Bilateral Cooperation (SBC) BI-BOE yang telah berlangsung sejak tahun 2019 dengan didukung The Foreign, Commonwealth and Development Office, United Kingdom," kata Direkrut Departemen Komunikasi Bank Indonesia Fadjar Majardi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (9/3/2023).

Berbagi Pengalaman Sistem Pembayaran

Bank sentral melalui forum ini saling berbagi pengalaman dalam melakukan pengembangan konektivitas pembayaran dan keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Topik yang dibahas selama tiga hari workshop dimaksud meliputi berbagai isu terkini yang terkait dengan sistem pembayaran dan digitalisasi keuangan baik di tataran global maupun regional, mencakup inovasi dan pengembangan RTGS terkini, pengembangan CBDC di beberapa negara, termasuk pemilihan teknologi pendukung CBDC dan CBDC dari sudut pandang kebijakan, serta pembayaran lintas negara.

Kegiatan workshop menghadirkan Rudi B. Hutabarat, Kepala Departemen Internasional, Owen Jenkins, British Ambassador, Victoria Cleland, Executive Director, BOE, dan para pembicara dari BOE, BI dan bank sentral ASEAN 5 lainnya yaitu MAS, BOT, BSP, dan BNM, Reserve Bank of India, BIS Innovation Hub London, dan Finmark Trust.

Tantangan global seperti dampak perang Ukraina-Rusia, kerawanan energi dan pangan menuntut respons berupa kebijakan yang lebih inovatif. Inovasi Bank Indonesia, di antaranya pada kebijakan moneter dan sistem pembayaran dapat memperkuat ketahanan ekonomi. Implementasinya, dilakukan melalui inovasi kebijakan moneter yang ditargetkan untuk stabilitas.

Sejalan dengan itu, inovasi kebijakan sistem pembayaran untuk pertumbuhan diwujudkan melalui digitalisasi dalam inovasi pembayaran (QRIS, fast payment, Local Currency Transaction, Standar Nasional Open API), serta pengembangan Rupiah Digital. 

Enam+24:38VIDEO: The Power of Consumers in 2023 Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, pada Kuliah (open lecture) Inovasi Kebijakan Publik bagi Ketahanan Ekonomi Indonesia di Al Qasimia University (AQU), Sharjah, Uni Emirat Arab (UEA) (8/3/2023).

Diawali dengan courtesy meeting kepada Rektor AQU, Prof. DR. Awad Al-Khalaf, kuliah umum dipandu oleh Dekan Fakultas Ekonomi AQU, Mohamed Alshami PhD, dan dihadiri oleh pengajar dan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Manajemen serta Fakultas Komunikasi.

Dalam kuliah itu, lebih dari 80 mahasiswa internasional mendapatkan bekal mengenai bagaimana merumuskan kebijakan publik untuk mendukung pemulihan ekonomi yang terus berlangsung.

Gubernur Perry mengawali pengajaran dengan pemaparan mengenai kondisi ekonomi Indonesia yaitu pemulihan ekonomi yang terus berlangsung dengan fundamental ekonomi yang kuat dan akselerasi digital yang tinggi. Fundamental ini tercermin dari prospek pertumbuhan ekonomi yang baik, terkendalinya inflasi, defisit neraca perdagangan yang terkelola, dan intermediasi perbankan yang berkembang.

Seiring hal tersebut, perkembangan digital ekonomi baik pada perdaganan online, uang elektronik, dan perbankan digital yang tumbuh signifikan, turut dipacu oleh QRIS, digital banking, SNAP dan BI-FAST. Selain itu, ASEAN Cross Border Connectivity dan Local Currency Transaction telah mempermudah transaksi ekonomi lintas negara.

Gubernur Perry memaparkan resep capaian kinerja ekonomi tersebut. Dalam perumusan kebijakan publik diperlukan koordinasi yang kuat. Hal ini dilakukan dalam bauran kebijakan nasional yang terdiri atas 5 respons, yaitu koordinasi moneter-fiskal, akselerasi transformasi keuangan, akselerasi sektor riil, digitalisasi ekonomi keuangan, dan ekonomi inklusif-hijau.

Potensi Ekonomi Indonesia

Untuk mendukung potensi ekonomi Indonesia, sambung Gubernur Perry, diperlukan adanya reformasi struktural. Reformasi ini dapat diwujudkan melalui hilirisasi SDA menjadi ekosistem industri yang bernilai tambah, misalnya melalui pemanfaatan nikel Indonesia menjadi baterai mobil listrik di masa depan.

Tiga kunci ketahanan ekonomi suatu bangsa adalah energi, pangan dan digitalisasi. Dalam ketahanan energi diperlukan pengembangan energi hijau, sementara ketahanan pangan dapat didorong dengan urban farming, dan digitalisasi diperlukan inovasi yang terus menerus.

“Membaca dan memahami di sepanjang usia adalah dasar untuk mempelajari seluruh fenomena di dunia yang bermanfaat bagi perumusan kebijakan," pesan Gubernur Perry bagi para mahasiswa.

Sharjah, tempat berdirinya AQU, merupakan kota pusat pendidikan dan budaya di Uni Emirat Arab. AQU telah bekerja sama dengan Universitas Islam Intersional (UIII) Depok untuk memperkuat pertukaran di bidang akademik dan budaya. Terdapat 82 mahasiswa Indonesia di kampus ini yang menempuh program sarjana di Fakultas Arab (Sastra), Ekonomi, Komunikasi, Al Quran dan Syariah.

Bank Indonesia terus mendukung ranah pendidikan baik melalui edukasi maupun pembekalan internal BI, mahasiswa dan pelajar baik di Indonesia maupun dunia internasional. Sektor pendidikan menjadi hal krusial yang perlu senantiasa dibarukan untuk mempersiapkan perumus kebijakan masa depan.

Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan wilayah Kepulauan Riau (Kepri), kembali melepas Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat ke Pulau terluar. Tim gabungan yang melaut menggunakan KRI Kapitan Pattimura milik TNI AL ini mengangkut uang kertas dengan berbagai pecahan senilai Rp 12 miliar yang nantinya akan ditukar untuk masyarakat di wilayan pesisir. 

Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Kepulauan Riau Suryono mengatakan, ekspedisi ini sebagai kontribusi pada perekonomian nasional dan upaya menjaga kedaulatan NKRI. BI berkomitmen menyediakan uang dalam jumlah yang cukup dan kondisi yang layak edar di seluruh pelosok tanah air, khususnya wilayah terdepan, terluar dan terpencil (3T).

Upaya ini memerlukan sinergi dengan berbagai pihak, khususnya TNI AL yang merupakan salah satu elemen bangsa dan menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan NKRI.

"Dengan kekuatan armada yang dimiliki dan operasi rutin yang menjangkau seluruh pelosok tanah air, misi menjaga kedaulatan NKRI baik dari sisi pertahanan maupun perekonomian akan semakin optimal," kata Suryono di Bintan, seperti ditulis Minggu (5/3/2023).

Suryono menyebutkan Kepri kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan kas keliling di wilayah 3T. Hal ini menjadi suatu kebanggaan bagi Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjuk sebagai salah satu dari 17 provinsi tujuan dengan target 85 pulau-pulau disekitarnya.

"Program yang telah digagas sejak 2011 oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan TNI AL terus mengusung tema 'Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2023' dengan periode ekspedisi yang dimulai sejak tanggal 4 sampai dengan 10 Maret 2023," ucap Suryono. 

KRI Pattimura-371 dari TNI AL , membawa tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2023 dalam mendistribusikan uang sebanyak Rp 12 miliar uang layak edar ke 5 pulau, yaitu: Tarempa, Kab. Anambas, Midai dan Subi Besar, Kab. Natuna, Tambelan Besar, Kab. Bintan, dan Singkep, Kab. Lingga.

"Masyarakat di kelima pulau di provinsi Kepulauan Riau dapat langsung menukarkan uang lusuh yang dimiliki dengan uang layak edar, termasuk uang tahun emisi terbaru. Bank Indonesia juga menerapkan metode penukaran wholesale kepada retailer, instansi pemerintah/swasta, dan perbankan untuk memperkuat kecukupan uang di wilayah tujuan," tuturnya.