Menko Luhut Ancam Cabut Izin Perusahaan Jika Abaikan Kelestarian Lingkungan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan komitmennya dalam hilirisasi produk tambang. Pada prosesnya, Menko Luhutmeminta untuk memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitar.

Bagi Luhut, aspek lingkungan adalah hal paling penting dalam pengembangan industri di Indonesia. Dia tak segan-segan mengancam akan membubarkan perusahaan yang tak ikut menjaga lingkungan.

Dia mencontoh kan salah satu kejadian beberapa waktu lalu yang menyangkut industri yang menggarap proyek di Sulawesi. Kendati, dia tak merinci kawasan industri mana yang dimaksud.

"Kita lihat beberapa waktu kebelakang, kita mendapat isu, kita ada masalah dengan beberapa industri di Sulawesi, terkait lingkungan," kata dia dalam Indonesia Leading Economic Forum 2023, Selasa (14/3/2023).

Menanggapi masalah itu, Menko Luhut tak tinggal diam. Dia berkisah, langsung memanggil sekitar 10 perusahaan di kawasan industri terintegrasi di sana. Dia menegaskan kalau Indonesia memiliki aturan dan harus dipatuhi, termasuk menjaga kelestarian lingkungan.

"itu 2 pekan lalu saya mengundang sekitar 10 industri, integrated industries disana, saya ingatkan lagi 'kamu harus ikut aturan apa yang sudah dibuat. Dalam 2 bulan, kalau gak ikutin, saya bakal tutup industrinya'," tegas Menko Luhut.

"Kita harus berani mengatakan itu. Negara ini bukan bangsa yang terbengkalai negara ini punya regulasi," sambungnya.

Lebih lanjut, Menko Luhut menegaskan kalau aspek lingkungan menjadi prioritas utama. Meski dia juga menyadari setidaknya bakal berdampak ke pendapatan walaupun tidak besar.

"Mungkin kita bisa tekan sedikit dari pendapatan, tapi kita tidak ingin industri berdampak buruk ke lingkungan. Lingkungana adalah hal paling penting," tuturnya.

Tak hanya itu, Menko Luhut kembali mewanti-wanti setiap perusahaan yang ingin mengerjakan proyeknya di Indonesia. Dia juga mengarahkan peringatannya ke investor yang ingin menanamkan modalnya.

"Untuk semua investor, jangan remehkan pemerintah Indonesia dalam mengambil langkah, perusahaan apapun yang tak ikut regulasi kita, kita gak akan menyerah untuk setiap negara yang mau merusak lingkungan kita, lingkungan adalah hal paling penting di Indoensia," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta presiden Indonesia berikutnya berani melanjutkan hilirisasi di segala sektor, apapun risikonya. Pasalnya, kata dia, hilirisasi berhasil membuka 10,5 juta lapangan pekerjaan di Indonesia.

"Apapun risikonya, pemimpin Indonesia berikutnya harus berani dan tetep hilirisasi ini diteruskan karena membuka lapangan kerja 10,5 juta," kata Jokowi saat menghadiri Rakornas Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN) di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/2/2023).

Dia mengatakan saat ini pemerintah telah menghentikan ekspor bahan mentah (raw material), meski Indonesia dimusuhi oleh negara-negara lain. Jokowi meminta presiden berikutnya untuk tidak menghentikan kebijakan hilirisasi ini.

"Jangan sampai berbelok lagi, yang namanya ekspor bahan mentah kita geser jadi ekspor barang setengah jadi atau barang jadi. Meskipun risikonya kita banyak dimusuhi negara-negara lain. Karena pabrik-pabrik disana, industri di sana menjadi stop karena bahan mentahnya tidak kita ekspor. Itu yang namanya hilirisasi," ujarnya.

Adapun pemerintah telah menghentikan kebijakan ekspor bahan mentah nikel pada 2020 lalu. Hal ini membuat Indonesia digugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Kendati kalah dalam gugatan ini, Jokowi menekankan Indonesia tidak boleh mundur dan ragu dengan kebijaan penghentian ekspor bahan mentah. Dia meyakini Indonesia tak akan bisa menjadi negara maju apabila kembali membuka ekspor bahan mentah.

"Kalah jangan mundur. Kalau kita kalah kemudian kita ragu dan berbelok lagi ekspor bahan mentah, sampai kapan pun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Itu selalu saya ulang ulang kepada menteri. Ya kita kalah, tapi terus maju," tutur Jokowi.