Proyek Investasi China di Afrika Sebabkan Kerusakan Lingkungan, Ahli Sorot Dampaknya

Liputan6.com, Beijing - Dalam satu dekade terakhir, kehadiran China di Afrika semakin mencolok. Di balik janji investasi dan pembangunan, pengamat menilai banyak proyek yang justru meninggalkan jejak kerusakan lingkungan yang dalam, dengan regulasi longgar dan penegakan hukum yang lemah sebagai celah yang dimanfaatkan.

Salah satu kasus yang baru-baru ini menarik perhatian dunia terjadi di Zambia. Sebuah tambang tembaga milik perusahaan China, Sino-Metals Leach Zambia, mengalami bencana lingkungan besar ketika bendungan tailing milik mereka runtuh di dekat Kitwe, Distrik Chambishi.

Hasilnya, lebih dari 50 juta liter limbah asam tercemar logam berat tumpah ke sungai yang mengalir ke Sungai Kafue — sumber air penting bagi jutaan warga Zambia, dikutip dari laman Monitor, Selasa (22/4/2025).

Air tercemar ini merusak ekosistem sungai sepanjang lebih dari 100 kilometer. Warga yang mengandalkan sungai untuk minum, bertani, dan menangkap ikan pun terdampak langsung.

Pemerintah Zambia bertindak cepat dengan menutup tambang dan menuntut kompensasi dari perusahaan. Namun, insiden ini menjadi pengingat akan pola kerusakan yang lebih luas, terkait proyek-proyek China di Afrika.

Kasus Zambia bukan satu-satunya. Di berbagai negara Afrika, dari Gambia hingga Mali, investasi China di sektor seperti perikanan, kehutanan, hingga infrastruktur kerap diiringi oleh degradasi lingkungan yang parah.

Lihat saja apa yang terjadi di Gambia. Sebuah pabrik tepung ikan milik China yang dibangun dekat Pantai Gunjur pada 2016 membuang limbah langsung ke laut, mengakibatkan kematian massal biota laut dan rusaknya ekosistem pantai.

Protes warga tidak membuahkan hasil. Pabrik tetap beroperasi, tanpa akuntabilitas yang jelas.

Contoh lain datang dari Sierra Leone. Sebuah proyek pelabuhan perikanan senilai 55 juta dolar AS yang dibiayai China menuai kritik karena desain dan operasionalnya dianggap membahayakan laut dan memperburuk krisis pangan.

Di Mali, meski ada larangan resmi, ekspor kayu rosewood tetap berlangsung. Antara 2017 hingga 2022, lebih dari setengah juta batang kayu kosso mengalir ke China lewat jalur ilegal — dibantu praktik suap dan jaringan informal. Akibatnya, deforestasi terjadi di tengah situasi politik yang sudah rapuh.

Secara keseluruhan, investasi China di Afrika sering kali minim transparansi, lemah dalam kepatuhan lingkungan, dan jarang disertai mekanisme ganti rugi yang memadai. Organisasi internasional seperti International Rivers mencatat bahwa perusahaan-perusahaan milik negara China kerap melanggar atau menghindari standar sosial dan lingkungan — terutama di negara-negara yang lembaga hukumnya belum kokoh.

Dari proyek pembangkit listrik tenaga air di Uganda, hingga eksploitasi sumber daya di wilayah Sungai Sassandra, Pantai Gading — polanya berulang: pembangunan besar-besaran, tapi mengabaikan keberlanjutan jangka panjang.

Karena itu, insiden di Zambia seharusnya menjadi peringatan keras. Negara-negara Afrika perlu mengevaluasi ulang bagaimana mereka menjalin hubungan ekonomi dengan China. Di tengah ketergantungan pada ekspor komoditas dan institusi yang masih rentan, biaya ekologis dari arus modal jangka pendek kini semakin sulit diabaikan.

Jika pola seperti ini terus berlanjut, kehadiran China di Afrika bisa dikenang bukan karena kontribusinya terhadap pembangunan, melainkan karena jejak kerusakan lingkungan yang ditinggalkannya.