Tak Mau Asal Pindah ke IKN, PNS Minta Jaminan Tambah Tunjangan dan Bebas Macet

Liputan6.com, Jakarta- Pemerintah tengah menyiapkan skema dan mekanisme pemindahan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Sesuai jadwal, tahap pertama pemindahan ASN ke IKN akan berlangsung pada 2024. Dalam tahap ini, jumlah ASN dan TNI/Polri yang dipindahkan mencapai 16.990 orang.

Namun, para abdi negara di pemerintahan pusat tak ingin asal pindah ke IKN Nusantara. Mereka menuntut sejumlah kepastian, mulai dari adanya tambahan tunjangan hingga jaminan bebas macet.

Suharnitik, Kepala Bagian Tata Usaha Pada Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengatakan, dirinya tidak memusingkan bila ibu kota berpindah dari Jakarta ke Kalimantan.

Namun, ia berharap itu turut dibarengi dengan adanya tambahan tunjangan bagi PNS pusat yang bakal diangkut ke sana.

"Seyogyanya diberikan tunjangan kinerja secara khusus, dan ditambah tunjangan lainnya yang dapat menarik minat dari ASN," ujar Suhartinik dalam siaran pers yang dikeluarkan Otorita IKN, Minggu (26/3/2023).

Senada, Fungsional dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Farida Dewi Maharani mengatakan, pemindahan IKN menjadi salah satu solusi untuk mengurai kemacetan Kota Jakarta. Selain itu, juga unuk mengatasi kepadatan penduduk di Jakarta, khususnya serta pemerataan ekonomi bukan hanya terpusat di Jawa.

"Momen ini menjadikan momen untuk memperbaiki kota yang lebih layak huni baik dari aspek tata kota yang lebih hijau dan rapi. Aspek pemanfaatan teknologi untuk semua sarana dan prasarana, aspek transportasi publik dan layanan publik yang lebih manusiawi," kata Dewi.

Jumlah ASN Pusat yang Pindah ke IKN

Dari sisi jumlah penduduk, menurut data BPS (2020-2022), Jakarta dihuni populasi sekitar 10 juta jiwa. Namun, banyak pekerja dari Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang setiap harinya melawat ke Jakarta.

Jika memang ada ibu kota baru, maka nantinya ada kisaran 970 ribu ASN Pusat (data BKN per Juni 2022) yang akan digeser ke IKN.

Dewi menambahkan, antusiasme PNS pindah ke Ikn dapat diukur dari seberapa siap tempat baru tersebut. Minimal kebutuhan-kebutuhan dasar hidup dapat dipenuhi, seperti pasar untuk kebutuhan makan sehari-hari, sekolah untuk ASN yang memiliki keluarga, hingga rumah sakit.

"Tentu ASN banyak berharap agar kebutuhan dasar hidup dapat terpenuhi. Dan buat yang berkeluarga, tentu juga berharap untuk mendapatkan tempat hidup yang layak bagi keluarga mereka," pungkas Dewi.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan membengkak tahun ini hingga Rp 30 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, mengatakan pembengkakan tersebut dikarenakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta tambahan anggaran. Diketahui pagu anggaran IKN tahun 2023 adalah sebesar Rp 23 triliun.

"Tambahannya kira-kira yang mereka (PUPR) sudah minta sejauh ini sekitar Rp7 triliun-Rp8 triliun. Nanti PUPR datang lagi ke kita minta tambahan," kata Isa dalam media gathering, di Ancol, Selasa (21/3/2023).

Lebih lanjut Isa menjelaskan, tambahan anggaran itu nantinya akan digunakan untuk pembebasan lahan bagi pengembang.

"Ada tambahan-tambahan baru nih, misalnya kan Pak Presiden minta tanah yang disiapkan untuk para investor disiapkan. Nah, itu nanti perlu land development," ujarnya.

Kendati demikian, Isa menegaskan rencana tambahan anggaran itu belum diputuskan secara resmi. Lantaran Kemenkeu masih menimbang dan mengkalkulasi untuk menentukan apakah tambahan anggaran itu cukup atau masih perlu ditambah.

"Tapi masih diperkirakan akan bertambah apa enggak, belum final," pungkasnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) coba mengajak Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi (Ministry of Land, Infrastructure and Transport) Korea Selatan, untuk memperkuat dan memperluas kerjasama internasional dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan telah terjalin cukup lama. Terlebih, sebelumnya Kementerian PUPR telah bekerja sama dengan K-Water yang telah memiliki pengalaman, teknologi, dan kapabilitas yang sangat baik dalam sektor pengelolaan air.

Di samping itu, Indonesia dan Korea Selatan juga memiliki Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Teknis Pemindahan dan Pembangunan IKN. Itu akan menjadi landasan mekanisme bilateral serta dasar bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan, agar secara aktif berkontribusi dalam bekerja sama membangun IKN Nusantara.

"Ini menjadi starting point kerja sama kita, terutama dalam pengembangan IKN Nusantara. Kita sudah punya MoU sebagai landasan kerja sama. Dan personally, kami sangat nyaman dan terbuka kalau bekerjasama dengan Korea Selatan," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Jumat (17/3/2023).

Dijelaskan Menteri Basuki, pada 2019 lalu Pemerintah RI telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Pemindahan ini dilakukan karena tekanan penduduk yang sangat besar, urbanisasi yang masif dan kerusakan lingkungan di Pulau Jawa, khususnya Jakarta.

"Pemerintah Indonesia sangat serius dalam mengembangkan IKN Nusantara, karena daya dukung Jakarta sebagai ibu kota negara sangatlah terbatas. Mulai dari ketersediaan air baku, penduduk, pengembangan ekonomi, transportasi dan lain-lain. Kalau kita ingin improve Jakarta dari segala hal, at all cost jauh lebih mahal daripada mengembangkan IKN Nusantara. Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga ingin lebih memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia," bebernya.