Pupuk Kaltim Target Produksi 250 Ribu Ton NPK di 2023, Tambal Kebutuhan Pupuk Subsidi?

Liputan6.com, Jakarta - PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) alias PKT target memproduksi 250 ribu ton NPK di sepanjang 2023. Rencana produksi ini menyusul Indonesia masih mengalami kekurangan jenis pupuk yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium tersebut, baik untuk kebutuhan komersil maupun pupuk subsidi.

Direktur utama Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi mengatakan, target produksi 250 ribu ton NPK itu sudah masuk rencana perseroan untuk menghasilkan 2,76 juta ton pupuk berbagai jenis di tahun ini.

"Pada 2023, PKT bertekad menggenjot produksinya untuk mencapai 2,76 juta ton amoniak, 3,39 juta ton urea, dan 250 ribu ton NPK," jelas Rahmad saat konferensi pers di The Langham, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Kebijakan impor 250 ribu ton NPK ini selaras dengan rencana PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) selaku perusahaan induk, untuk mendatangkan 20 ribu ton NPK di 2023.

Kendati begitu, Rahmad belum membeberkan apakah impor 250 ribu ton tersebut dilakukan untuk menambal kebutuhan alokasi pupuk subsidi yang mencapai sekitar 9 juta ton pada tahun ini.

Sebagai catatan, kapasitas produksi NPK dari Pupuk Indonesia group berkisar di angka 3,5 juta ton. Sementara kebutuhan NPK untuk pupuk subsidi sekitar 3,2 juta ton.

Untuk alokasi pupuk subsidi, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menerbitkan Kepmentan Nomor 734/2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023.

Dalam regulasi tersebut, ditetapkan alokasi untuk pupuk urea sebanyak 5.570.330 ton, nitrogen, posfor, dan kalium (NPK) 3.232.373 ton, serta NPK formula khusus 211.003 ton. Total, alokasi pupuk untuk 2023 sebanyak 9.013.706 ton.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengajak petani beralih ke pupuk organik atau hayati dan tidak bergantung pada penggunaan pupuk kimia.

Syahrul menjelaskan, untuk meningkatkan produktivitas pertanian diperlukan pupuk yang mencukupi. Namun, di tengah keterbatasan alokasi pupuk subsidi dan tingginya harga pupuk nonsubsidi, petani harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan pupuk tersebut.

"Sampai saat ini, untuk memenuhi ketersediaan dan kecukupan pupuk kimia sangat sulit dan mahal karena beberapa bahan bakunya masih tergantung impor dari negara lain," kata Syahrul, dalam keterangannya di Bogor, Senin (13/3/2023).

Seperti diketahui bahwa di antara tempat bahan baku maupun produksi pupuk kimia adalah Rusia dan Ukraina yang sedang berperang. Sebab itu, Kementan, mengajak para petani menggunakan pupuk organik dan hayati secara mandiri dan masif.

"Gerakan ini tidak berarti meninggalkan penggunaan pupuk anorganik sepenuhnya, melainkan boleh menggunakan pupuk kimia dengan ketentuan tidak berlebihan atau menggunakan konsep pemupukan berimbang," ucap Syahrul.

Dia berharap melalui Gerakan Tani Pro Organik (Genta Organik) yang telah dilaunching Kementan, kebutuhan pangan tetap terjaga dan berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, penghasil devisa negara, sumber pendapatan utama rumah tangga petani, dan penyedia lapangan kerja.

"Genta Organik menjadi salah satu solusi menjaga produktivitas tetap meningkat di tengah bayang-bayang krisis pangan dunia dan harga pupuk serta pestisida yang mahal," terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran pupuk subsidi tahun 2023 mencapai Rp 26 triliun. Nilai ini lebih tinggi dari subsidi pupuk tahun lalu mencapai Rp 24 triliun.

"Kalau pun alokasi anggaran subsidi pupuk naik, tapi harga pupuknya juga naik berarti ketersediaan pupuk tidak akan bertambah," kata dia.

Karenanya, solusinya adalah melalui Genta Organik organik dan membangun 1.020 titik demplot pembuatan pupuk organik, pupuk hayati, pembenah tanah, dan pestisida alami. Ini guna tidak sepenuhnya bergantung pada pupuk kimia.

"Ini akan menjadi tempat pembelajaran petani dalam mengembangkan sistem produksi pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami, sehingga dapat mengimplementasikan dan menerapkannya secara mandiri di lahan usaha taninya," tutur dia.