Cara Pemda Maksimalkan Penggadaan Baran Jasa Lewat Marketplace Mitra LKPP

Liputan6.com, Jakarta Mbizmarket bersama pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah menggelar kegiatan dialog bersama tentang praktik terbaik dalam pemanfaatan Toko Daring sebagai metode pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah.

Kegiatan ini merupakan ajang saling bertukar informasi di kalangan praktisi pejabat pengadaan pemerintah, khususnya terkait pengalaman dalam pemanfaatan Mbizmarket mitra Toko Daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP).

“Kami akui, berbicara mengenai e-katalog lokal, memang proses pengadaan barang/jasanya agak susah.  Sehingga dengan adanya Mbizmarket ini, saya berharap belanja melalui Toko Daring akan menjadi lebih sederhana, sehingga hal ini dapat menjadi pilihan bagi rekan-rekan kami di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat melakukan pengadaan barang/ jasa melalui Mbizmarket mitra Toko Daring LKPP” ujar Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kota Magelang Wahyu Tri Prasetyo dikutip Jumat (7/4/2023).

Pada kesempatan tersebut Kepala Bagian PBJ Kabupaten Jepara, Hasanudin Hermawan yang hadir sebagai narasumber, berbagi kiat bagaimana Kabupaten Jepara mengelola pengadaan barang/jasa di daerahnya, hingga dapat menduduki peringkat pertama transaksi di Toko Daring LKPP kabupaten/kota se-tanah air dengan belanja pengadaan senilai lebih dari Rp 35 miliar.

Menurut Hassanudin, Kabupaten Jepara telah secara maksimal mengupayakan dan mendorong belanja pengadaan pemerintah melalui marketplace mitra Toko Daring LKPP, di antaranya yaitu melalui sosialisasi kepada para OPD, sosialisasi dan pendampingan ke penyedia, dan  juga membuka coaching clinic bagi para penyedia yang membutuhkan bimbingan dan arahan, bagaimana cara membuka dan mendaftarkan serta mempromosikan akun dan barang/ jasa yang mereka jajakan  di marketplace agar dibeli oleh kalangan pemerintah.

Sementara itu, Kota Magelang berencana untuk kembali segera mengundang pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah terdata di PBJ untuk didaftarkan di Mbizmarket.

Sehingga OPD-OPD di Kota Magelang dapat berbelanja atau melakukan pengadaan di Mbizmarket dengan lebih maksimal lagi.  Semua kebutuhan barang dan jasa yang nilainya hingga maksimum Rp 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) per transaksi, penyedianya harus didaftarkan di marketplace. 

Terkait hal ini Kota Magelang memprioritaskan penyedia lokal untuk mendaftar di marketplace, sesuai kategori barang atau jasa yang telah ditetapkan oleh LKPP.

Menurut Wahyu,  Kota Magelang berupaya untuk meningkatkan  Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) LKPP, setelah berkonsultasi dengan LKPP beberapa waktu yang lalu.  ITKP yang tinggi dapat dicapai salah satunya dengan memaksimalkan pengadaan barang/jasa melalui marketplace mitra Toko Daring LKPP.

Mbizmarket  merupakan mitra resmi dan terdaftar di Toko Daring yang dikelola oleh  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sejak November 2020 hingga Maret 2023, Mbizmarket  telah membukukan transaksi lebih dari  Rp 1.5 triliun.  Pencapaian tersebut menjadikan  Mbizmarket sebagai platform dengan kontribusi terbesar pada pengadaan Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui Toko Daring.

“Mbizmarket selaku Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) mitra Toko Daring LKPP, secara terus menerus melakukan sosialisasi pemanfaatan Toko Daring, yang diharapkan  akan mempermudah bagian pengadaan barang/Jasa dalam melaksanakan pengawasan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/Jasa secara elektronik, serta lebih menjamin akuntabilitas pengadaan.  Sebagai mitra Toko Daring LKPP, kami berkomitmen untuk terus berinovasi, terutama dalam memberikan kemudahan dalam mendukung pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah dengan mengikuti dan mengakomodasi tuntutan perubahan yang terjadi, yang tentunya sesuai dengan kebutuhan terkini, dan bermanfaat bagi kita semua” ujar  Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, CEO Mbiz, dalam keterangan persnya, Rabu (5/4/2023)

Mbizmarket secara konsisten menyediakan dan memutakhirkan platform solusi e-procurement-nya yang  berbasis web dan mobile application yang kini telah dimanfaatkan oleh 31 pemerintah provinsi  di Indonesia, untuk mendukung pengelolaan pasokan, manajemen penyedia dengan lebih baik, mengontrol transaksi pengadaan yang transparan dan akuntabel, serta untuk mencapai efisiensi, penghematan biaya, serta peningkatan proses pengadaan secara keseluruhan.