Liputan6.com, Jakarta Mobil sedan yang dinaiki Presiden Joko Widodo atau Jokowi terlihat melintasi jalan tampak berkubang di Jalan Terusan Ryacudu, Kota Baru, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, yang terlihat berkubang, dalam video yang diambil oleh Fotografer Kepresidenan, Jumat.
Dikutip dari Antara, Jumat (5/5/2023), dalam video dari tim fotografer kepresidenan itu, tampak sebuah mobil sedan hitam berpelat merah "Indonesia 1" itu tampak melintas pada terjalnya jalan di Jalan Terusan Ryacudu itu. Jalanan dalam video itu tampak berlubang dan tidak beraspal, sehingga mobil sedan yang ditumpangi Jokowi itu berguncang saat melintasi jalan.
Baca Juga
Kondisi jalan yang dilewati sebagian besar rusak parah karena banyaknya kubangan besar di bagian kiri dan kanan jalan.
Advertisement
Saat melintas, jendela mobil juga tidak tertutup sehingga terlihat Jokowi meninjau jalan rusak tersebut, sembari membagikan cenderamata kepada penduduk setempat.
Sehari sebelum kedatangan Jokowi, sejumlah titik yang rusak di Jalan Terusan Ryacudu, Lampung, telah ditimbun dengan bebatuan koral. Berdasarkan pantauan ANTARA, timbunan lubang oleh batu koral tersebut terlihat berada di depan Kantor Polda Lampung dan juga ​​​​​​​Itera.
Bahkan, saat ini sudah terpasang spanduk imbauan berwarna kuning bertuliskan "Hati-hati Jalan Berlubang" di sebelah kiri jalan. Kemudian, menuju pintu Tol Kota Baru Itera, terlihat terdapat pengerjaan perbaikan jalan rusak dengan rigid beton.
Sementara itu, memasuki Kota Baru, di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, jalan yang terlihat bagus dengan rigid beton kurang lebih 500 meter dihitung dari perempatan lampu merah menuju pintu Tol Itera. Setelah itu, sisanya hingga menuju ke lokasi bangunan perkantoran yang terbengkalai di Kota Baru, terlihat rusak parah.
Kunjungan kerja Jokowi ke Lampung untuk memastikan kebenaran banyaknya jalan rusak yang videonya tersebar di dunia maya. Jokowi menyatakan Pemerintah saat ini sedang memulai upaya mengumpulkan data-data mengenai jalan-jalan rusak parah di kabupaten, kota, dan provinsi.
Jokowi meyakini hal itu terjadi karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, tidak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
Â
Pemprov Tak Sanggup, Jokowi Bakal Ambil Alih Perbaikan Jalan Rusak di Lampung
Presiden Jokowi hari ini mengunjungi Provinsi Lampung. Tujuannya untuk memastikan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan rusak yang selama ini viral di media sosial.
Jokowi mewanti-wanti kepada pemerintah daerah untuk segera merespon keluhan dari warganya tersebut. Bahkan, jika pemda tidak mampu, Jokowi melalui Kementerian PUPR siap mengambil alih perbaikannya.
"Kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, Kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PUPR. Utamanya jalan rusak parah," jelas Jokowi usai meninjau Pasar Natar Provinsi Lampung, Jumat (5/5/2023).
Jokowi menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur jalan untuk mendukung mobilitas orang dan barang. Jokowi menyampaikan biaya logistik akan tergantung pada infrastruktur yang ada di Lampung.
"Ini melihat inflasi, lihat harga-harga tapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan, karena ini menjadi kunci biaya logistik itu sangat bergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki," kata Jokowi.
Â
Advertisement
Pemerintah Pusat Kumpulkan Data
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan kunjungannya ke Lampung untuk mengecek soal jalan rusak di yang viral di media sosial beberapa waktu lalu.
"Saya ingin memastikan, mau lihat betul apakah yang ada di video, apakah yang ada di media itu benar atau enggak bener," kata Jokowi di Sarinah Jakarta, Kamis (4/5/2023).
Menurut dia, pemerintah baru mengumpulkan data-data soal jalan rusak parah yang ada di kabupaten/kota maupun provinsi. Jokowi menyadari anggaran di provinsi dan kabupaten/kota hanya sedikit yang ditujukan untuk infrastruktur.
"Jadi kita baru mengumpulkan data-data jalan-jalan kabupaten dan kota, jalan-jalan provinsi yang rusak parah karena anggaran yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota tidak banyak mengarahkan pada pembangunan infrastruktur," jelasnya.