Ada Pemilu, Belanja Pemerintah Bengkak hingga Rp 2.631,2 Triliun di 2024

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan telah menganggarkan alokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp2.400,7 triliun – Rp2.631,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan besarnya anggaran belanja tahun depan karena pemerintah harus mengalokasikan dana untuk hajatan besar pemilu. 

“Ini termasuk di dalamnya untuk pemilu yang memang tahun depan cukup dominan baik untuk pemilu pilkada dan pemilihan legislasi,” kata Sri Mulyani dalam  Rapat Kerja Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Selasa (30/5/2023). 

Meski begitu, Sri Mulyani enggan membeberkan anggaran yang dialokasikan untuk pemilu tahun depan. Dia menegaskan detail anggaran belanja tahun 2024 akan disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembacaan Nota Keuangan untuk Rancangan Undang-Undang APBN 2024 pada 16 Agustus 2023 mendatang. 

“Detail anggaran baru akan disampaikan Bapak Presiden Agustus,” kata dia. 

Diakomodir Pemerintah

Bendahara negara ini memastikan semua keperluan untuk pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden akan diakomodir pemerintah. 

“Kebutuhan pemilu pasti dipenuhi melalui berbagai skenario, pilpres pileg pilkada, semua sudah masuk desain Rancangan APBN 2024,” kata Sri Mulyani. 

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan anggaran belanja tahun 2024 sebesar Rp44,53 triliun untuk keperluan pemilu tahun depan. Namun anggaran tersebut tidak termasuk pilpres putaran kedua. 

Sebagai informasi dilansir dari laman kpu.go.id, kebutuhan anggaran pemilu serentak 2024 sebesar Rp76 triliun yang dicairkan pada 3 tahun. Tahun pertama pada 2022 anggaran pemilu serentak dari APBN sebesar Rp8,06 triliun.

Di tahun kedua, pada 2023 anggaran yang dialokasikan APBN sebesar Rp23,85 triliun. Sedangkan di tahun 2024, APBN bakal menganggarkan Rp44,73 triliun. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan oleh KPU di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat kinerja APBN per April 2023 masih terjaga positif. Bahkan APBN mengalami surplus Rp 234,7 triliun atau 1,12 persen dari PDB, dan keseimbangan primer APBN juga surplus sebesar Rp 374,3 triliun.

"Jadi, dalam empat bulan pertama dari APBN Kita, kita mengalami surplus baik dikeseimbangan primer maupun total overall balance dari APBN Kita," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers: APBN KITA Mei 2023, Senin (22/5/2023).

Disamping itu, Menkeu mencatat penerimaan negara mencapai Rp 1.000,5 triliun hingga April 2023. Angka tersebut sudah mencapai 40,6 persen dari target APBN.

"Ini artinya 40,6 persen dari APBN sudah dikumpulkan dalam 4 bulan. Kenaikan 17,3 persen dibandingkan tahun lalu," ujarnya.

Sementara, untuk belanja negara telah direalisasikan sebanyak Rp 765,8 triliun atau 25 persen dari total belanja tahun ini.

Disisi lain, Menkeu melihat kinerja Purchasing Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur global berlangsung mengalami kontraksi selama 8 bulan berturut-turut.

Menkeu mencatat, mayoritas 52 negara yang diobservasi semuanya mengalami kontraksi, misalnya Jepang, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Eropa, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Brazil, Afrika Selatan, dan Korea Selatan.

"13 persen dari negara yang dilakukan observasi mengalami ekspansi diatas 50 namun melambat seperti Rusia, Singapura, dan Filipina," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Menkeu, hanya 34,8 persen dari negara yang diobservasi mengalami ekspansi diatas 50 dan akselerasi naik dibandingkan bulan sebelumnya, dalam kategori ini diantaranya Indonesia, India, Thailand, Turki, Kanada, Amerika Serikat, Arab Saudi dan Meksiko.

"Dalam hal ini 8 bulan berturut-turut PMI global mengalami kontraksi, 13 persen atau beberapa negara mengalami ekspansi namun melambat, Indonesia termasuk dalam 34 persen yang ekspansi dan akselerasi, ini menggambarkan posisi Indonesia yang resilience terhadap kenaikan suku bunga yang sangat tinggi dari berbagai negara dan bahkan di Indonesia, dan kita masih bertahan. Ini hal positif yang kita jaga," pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com