Rekrutmen Guru Lewat Marketplace Mulai 2024, Apa Saja Keuntungannya?

Liputan6.com, Jakarta Dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim memaparkan rencana penataan guru honorer mulai 2024. Salah satunya dengan melakukan rekrutmen guru PPPK melalui marketplace.

Soal marketplace Guru ini, dikatakan Nadiem sudah sudah dibahas bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemendagri, dan MenpanRB.

Lantas, apa saja keuntungan yang dijanjikan Menteri Nadiem dengan sistem marketplace ini?

1. Rekrutmen Guru Tepat Sasaran

Dengan adanya marketplace Guru ini, dikatakan Nadiem, nantinya akan membantu mengatasi masalah guru honorer.

Permasalahan guru honorer selalu ada di Indonesia karena tenaga didik di sekolah bisa kapan saja pindah, pensiun, atau meninggal sewaktu-waktu.

Sehingga sekolah tidak bisa langsung merekrut guru baru, karena harus menunggu rekrutmen guru ASN terpusat.

Karena perekrutan dilakukan terpusat, terjadi siklus pemenuhan tenaga didik di sekolah yang tidak sinkron.

Terlebih pemerintah daerah (pemda) kerap tidak mengajukan formasi ASN untuk tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan data dari pusat, dengan berbagai alasan.

2. Data Guru Lebih Terpusat

Nadiem menjelaskan plartform tersebut merupakan basis data dengan dukungan teknologi untuk semua sekolah bisa mengakses calon guru untuk mengajar di sekolah.

“Ini adalah sistem dan didukung dengan teknologi satu-satunya cara untuk menghentikan perekrutan guru honorer baru, tapi memberikan kesempatan maksimal bagi semua sekolah untuk memenuhi kebutuhannya tanpa menunggu siklus perekrutan pusat," kata Nadiem Makarim seperti ditulis, Rabu (31/5/2023).

3. Guru Bisa Langsung Diangkat PNS

Dengan diimplementasikannya marketplace Guru ini, kata Nadiem, ketika guru dalam marketplace sudah terkonfirmasi direkrut oleh sekolah, guru tersebut akan otomatis diangkat sebagai ASN PPPK.

Nadiem mengeklaim mekanisme seperti itu akan sangat efisien mengisi kekosongan guru PPPK di sekolah ketimbang yang ada saat ini.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah guru non-ASN atau Aparatur Sipil Negara.

"Kita sedang mencari solusi alternatif yang terbaik bagi non-ASN, kemudian termasuk masalah guru-guru di berbagai daerah di seluruh Indonesia," ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam keteranganya, Jumat (5/5).

Azwar membeberkan per 1 Mei 2023, usulan formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diterima sebanyak 266.560 formasi.

"Ini menjadi arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) soal dasar terkait guru dan tenaga kesehatan ini bisa segera dituntaskan," jelasnya.

Sambungnya, solusi yang dicari akan diselesaikan secara bersama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Keuangan serta Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kesempatan yang sama Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim mengatakan salah satu langkah yang ditempuh pihaknya adalah mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi guru sesuai dengan kebutuhan.

"Itu yang kita ingin lebih banyak lagu guru non-ASN yang layak menjadi PPPK. Dan juga kami memikirkan bagaimana kedepannya kita menyelesaikan masalah kebutuhan guru ini secara lebih efisien," tutur Nadiem.