Sri Mulyani: 99 PLTU Ikut Perdagangan Karbon Tahun Ini

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap akan ada 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara yang berpotensi ikut perdagangan karbon tahun ini. Jumlah ini setara dengan 86 persen dari total PLTU Batu Bara yang beroperasi di Indonesia.

Skema yang dijalankan adalah emission trading system (ETS) yang sudah disusun sebelumnya. Sri Mulyani yang merupakan Bendahara Negara ini menyebut, perdagangan karbon jadi satu upaya untuk menurunkan tingkat emisi karbon, dengan dimulai dari sektor energi.

"Peraturan Menteri ESDM nomor 16/2022 sudah dikeluarkan untuk menetapkan hal itu. Pada tahun 2023 ini ada 99 PLTU berbasis coal yang berpotensi untuk mengikuti emission trading system atau ETS dimana total kapasitas dari PLTU tersebut adalah 33.565 MW," ujarnya dalam Bisnis Indonesia Green Forum 2023, Selasa (6/6/2023).

Sri Mulyani menilai, dengan porsi yang cukup besar ini akan berkontribusi pada upaya menurunkan emisi karbon kedepannya. Mengingat, sektor pembangkit listrik jadi salah satu target utama dalam menekan emisi karbon.

"Ini adalah kemajuan, karena berarti para PLTU ini memahami bahwa mereka menghasilkan energi yang dibutuhkan ekonomi dan masyarakat namun mereka juga menghasilkan CO2 yang memperburuk kondisi perubahan iklim dunia," kata dia.

"Oleh karena itu, secara bertahap untuk mampu memasukkan faktor CO2 ini adalah dengan mandatory carbon trading melalui emission trading system yang sudah ditetapkan pemerintah," sambungnya.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, upaya ini sejalan untuk mengejar target Nol Emisi Karbon atau Net Zero Emission di 2060 mendatang. Setelah diterapkan di sektor energi atau pembangkit listrik, baru perdagangan karbon selanjutnya akan menyasar sektor lain.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengungkap, 99 PLTU tadi akan melakukan perdagangan karbon secara tertutup. Artinya, transaksi dilakukan antar perusahaan PLTU.

Transaksi ini akan mengacu pada batas-batas emisi karbon yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Langkah ini dilakukan sambil menunggu bursa karbon untuk ditetapkan di Indonesia.

"Perdagangan karbon tersebut dilakukan secara langsung antara PLTU dimana mereka sudah ditetapkan berapa mandatory CO2 nya yang diperbolehkan," ungkapnya.

"Mereka melakukan transaksi dengan membuat atau berpartisipasi dalam aplikasi penghitungan dan pelaporan emisi ketenagalistriklah atau Apel Gatrik belum melalui bursa karbon yang akan di launch di capital msrket kita. Jadi ini adalah trading yang sifatnya tertutup antar para pelaku PLTU," kata Sri Mulyani menjelaskan.

Dia menegaskan saat ini sistem perdagangan karbon yang mandatory atau emission trading system baru diterapkan di sektor energi. Salah satu yang jadi perhatian adalah dampaknya terhadap ekonomi sosial masyarakat.

"Jangan lupa untuk melakukan transformasi energi ke hijau itu tidak semudah membalikkan tangan, meskipun tujuannya baik yaitu untuk meningkatkan perekonomian agar konsisten dengan komitmen, penurunan CO2 ini tetap harus dilakukan secara hati-hati karena sebuah perubahan pasti menimbulkan shock," bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mendukung Indonesia Carbon Capture and Storage Center (ICCSC). Pemerintah pun akan terus mendorong inovasi dan kerjasama dalam penerapan Carbon Capture and Storage (CCS).

ICCSC merupakan organisasi baru yang mengembangkan solusi inovatif untuk pengembangan CCS, percepatan transisi energi, dan pembangunan iklim yang optimal.

"Ini untuk mencapai tujuan besar kita menjadikan Indonesia sebagai CCS Hub di regional," kata Menko Luhut dalam acara Grand Launching of the International and Indonesia CCS Forum 2023 and Launching of ICCS di hotel Mulia, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Disisi lain pemerintah juga akan terus mendorong inovasi, investasi, dan kerjasama dalam penerapan CCS guna meningkatkan efektivitas dan pertumbuhan CCS di Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa CCS akan menjadi jalan baru dalam pengembangan bisnis rendah karbon di masa depan, termasuk dalam pengembangan hidrogen, amonia biru dan hijau, serta metanol biru dan hijau.

Kata Luhut di samping itu, Indonesia tentu akan menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan dan penerapan CCS yang tepat dan berkelanjutan.

Beberapa faktor penting yang membutuhkan kolaborasi dari semua pihak termasuk pengaturan dan kebijakan, infrastruktur dan teknologi, keuangan dan pembiayaan, serta kesadaran dan dukungan masyarakat.

"Untuk itu, inisiasi dan penyelenggaraan acara International and Indonesia CCS Forum 2023 diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah disebutkan sebelumnya sebagai tempat berkumpul dan katalisator dalam penerapan CCS. Saya berharap semua penyelenggara tetap bersemangat dan berkomitmen tinggi dalam persiapan kegiatan IICCS Forum 2023," ujarnya.

Adapun Indonesia memiliki potensi besar dalam kapasitas penyimpanan CO2. Berdasarkan beberapa penelitian, kapasitas yang dimiliki Indonesia bisa mencapai 400 Gt untuk penerapan teknologi CCS.

"Dengan demikian, terdapat potensi bisnis dan investasi yang besar bagi Indonesia, sekaligus peran CCS dalam mengurangi emisi karbon," pungkas Luhut.