Pembangunan SPBU Nelayan Dikebut, Jual Solar Rp 6.800 per liter

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan akan mempercepat pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk Nelayan (SPBUN). Sebab hal itu sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan bagi nelayan dalam mendapatkan solar bersubsidi.

Oleh karena itu, KemenKopUKM bekerjasama dengan Kementerian Negara BUMN, Pertamina, dan BRI dalam menghadirkan SPBUN Program Solar untuk Koperasi (Solusi).

“Program SPBUN merupakan solusi bagi nelayan yang memiliki kapal ukuran 10 GT ke bawah untuk mendapatkan harga solar sesuai dengan harga resmi Rp6.800/liter. Sebab, data menunjukkan nelayan kecil menghabiskan biaya produksi 60 persen untuk membeli solar dan nelayan membelinya dengan harga mahal Rp11.000 sampai Rp12.000 sehingga pengeluaran nelayan tinggi dan kesejahteraannya tergerus,” kata MenKopUKM Teten Masduki, dalam keterangannya, Sabtu (10/6/2023).

Menteri Teten mencatat dari 11.000 desa nelayan, hanya ada 388 SPBU bersubsidi akibatnya sebagian besar nelayan membeli solar dengan harga di atas harga pasar, sehingga nelayan sangat membutuhkan hadirnya SPBUN di daerahnya.

Saat ini, kata MenKopUKM, baru ada tujuh SPBUN sebagai piloting, namun Presiden Jokowi telah meminta untuk membangun 250 SPBUN. Dengan nilai pembangunan satu SPBUN sebesar Rp250 juta, target pembangunan 250 SPBUN diharapkan dapat segera tercapai menggandeng BRI dan Pertamina.

Kendati demikian, MenKopUKM mengingatkan, SPBUN Solusi hanya dikelola oleh koperasi dan meminta nelayan-nelayan dapat berkonsolidasi dalam sebuah koperasi.

“Lewat SPBUN, nelayan dapat membeli solar bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina. Dengan demikian nelayan punya jatah solarnya di SPBUN, karena datanya sudah terekam by name, by address, by volume. Tidak akan ada lagi nelayan yang membeli solar di tengah laut,” kata MenKopUKM.

Sebelumnya, Menteri Teten telah meresmikan pembangunan SPBUN Solusi di Teupin Gaki Tuan, Gampong Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar pada Mei 2023 yang menjadi bagian dari piloting Program SPBUN Solusi.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menginginkan SPBU khusus nelayan dibangun di tiap titik pusat permukiman nelayan. Tujuannya, memudahkan akses bahan bakar yang harganya terjangkau.

Teten mencatat ada 11 ribu titik desa nelayan yang tersebar di Indonesia. Namun, hingga saat ini baru terbangun 338 SPBU Nelayan. Maka, menurutnya pom bensin khusus nelayan ini perlu lebih diperbanyak lagi ke depannya.

"Ada 11 ribu desa nelayan, tapi baru ada 338 SPBU. Maka Pemerintah akan bangun secara bertahap SPBU mini supaya pasokan BBM dekat dengan desa nelayan," ungkapnya saat Peresmian SPBUN Koperasi Tunas Usaha Sejahtera sekaligus Mukernas IV Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Lhoknga, Aceh, mengutip keterangan resmi, Senin (15/4/2023).

Teten mengatakan perluasan SPBU nelayan lewat program Solar subsidi untuk Koperasi (Solusi) Nelayan ini merupakan program kerja sama. Diantaranya, kerja sama bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dia menegaskan program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan sekaligus membenahi bisnis model perikanan di Indonesia.

"Kami melihat pentingnya kita membangun jaringan SPBU mini untuk nelayan. Kami menyadari 60 persen biaya produksi nelayan habis hanya untuk membeli bahan bakar. Selama ini nelayan membeli BBM di pasar eceran yang mahal antara Rp10 ribu sampai Rp12 ribu. Persoalan ini harus segera diselesaikan," kata dia.

Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan saat ini sudah ada 7 SPBU Nelayan yang hadir melalui program Solusi yakni di Lhoknga, Deli Serdang, Indramayu, Pekalongan, Semarang, Surabaya, dan Lombok Timur.

Dia memastikan pemerintah akan memperbanyak SPBUN melalui program Solusi di Indonesia. Program ini sendiri merupakan kemitraan antara Pertamina sebagai penyuplai, dan koperasi sebagai pengelola di titik SPBU Nelayan.

"Tahun ini ada 7 piloting dan bahkan Presiden meminta diperbanyak menjadi 250. InsyaAllah kita akan kejar target itu," ujarnya.

Menurut Menteri Teten, sektor kelautan Indonesia sebenarnya memiliki potensi keunggulan dengan keragaman sumber daya laut yang besar. Namun, pengembangannya saat ini belum dilakukan secara optimal.

"Saya selalu menyebut contohnya Norwegia yang menjadikan budi daya salmon sebagai sumber pendapatan utama negaranya. Sementara kita punya beragam komoditas potensial seperti tuna, kerapu, udang, dan banyak lainnya. Kalau itu bisa dikelola dengan baik, kita bisa menjadikan sumber daya ekonomi kelautan sebagai keunggulan domestik," kata Menteri Teten.