Zulkifli Hasan Jawab Isu Impor Telur Ayam: Tidak Ada

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim Indonesia saat ini tidak mengimpor telur sebagaimana disampaikan anggota DPR RI. Zulkifli Hasan juga memastikan harga telur akan kembali stabil dalam waktu dekat.

“Tidak ada itu impor telur,” kata Zulhas saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).

Terkait kenaikan harga telur jelang Idul Adha, Zulhas mengatakan, harga telur dan ayam akan kembali stabil dalam dua pekan ke depan. Sebab, beberapa waktu lalu dia menyebut harga ayam masih terlalu murah.

“Mudah-mudahan dua minggu lagi harganya stabil. Karena pada kemarin itu harga ayam terlalu murah, untuk sampai Lebaran itu harganya Rp 34 ribu sampai Rp 33 ribu. Padahal, kalau mau survive harganya itu harus Rp 36.000, Rp 37.000, Rp 38.000. Telur kalau mau untung itu Rp 28 ribu, dijual Rp 25.000 artinya cutting,” ungkapnya.

“Ayamnya induk sudah dijual saja, agar harganya naik. Telurnya kurang, harganya naik, kan. Juga begitu termasuk ayam, belum menetas saja sudah dipecahin dan itu namanya di-cutting," sambungnya.

Selanjutnya, Ketua Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menyampaikan hal serupa. Dia menampik laporan bahwa pemerintah telah mengimpor telur. Ia juga meminta DPR melakukan pemeriksaan ulang terhadap impor tersebut.

“Setahu saya kita tidak impor telur, tolong dicek apakah telur atau tepung telur untuk industri," ucap Arief saat dihubungi awak media, Kamis (15/6/2023).

Anggota Komisi IV DPR Dwita Ria Gunadi sebelumnya, meminta Kementerian Pertanian terbuka soal impor telur ayam. DPR mempertanyakan urgensi impor telur karena harga telur yang tinggi.

Merujuk data BPS, Dwita menjelaskan Indonesia mengimpor telur burung sebanyak 165.234 kilogram (kg) pada Februari 2023.

“Mengenai impor telur unggas, BPS mencatat Indonesia masih impor telur unggas sebanyak 165.234 kilogram pada Februari 2023,” kata dia dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog, Selasa (13/6/2023).

Kemudian, Anggota DPR dari Fraksi Gerindra itu kemudian meminta data impor lengkap dari pemerintah. Selain itu, Kementerian Pertanian dimintai informasi kebutuhan telur Indonesia.

“Oleh sebab itu, kami meminta data impor telur selama 2022 dan semester 2023 dan meminta penjelasan berapa ketersediaan telur dalam negeri agar tidak terjadi impor telur unggas," ungkap Dwita.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang hadir dalam rapat memutuskan memberikan tanggapan tertulis kepada DPR. Menurut informasi dari Pusat Informasi Strategis Harga Pangan (PIHPS), rata-rata harga telur adalah Rp 31.800 per kilogram.

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah mengatakan inflasi Indonesia terkendali di level 4,3 persen, dan menunjukkan tren penurunan sejak awal tahun ini.

Kemudian, memasuki Ramadhani bulan lalu, inflasi terkendali di level 5 persen. Kendati begitu, terdapat beberapa kebutuhan bahan pokok yang melonjak tinggi, salah satunya telur.

Diketahui, kenaikan harga telur baru-baru ini tengah menjadi perbincangan hangat di antara masyarakat Indonesia. Harga telur hari ini sudah berada di kisaran Rp 25 ribu hingga Rp 40 ribu per kilogram. Said Abdullah pun meminta kepada Pemerintah agar segera mengantisipasi kenaikan harga telur.

"Beberapa barang konsumsi saat ini yang melambung tinggi seperti telur ayam perlu segera diantisipasi oleh pemerintah, sehingga segera ada pasokan untuk stabilisasi harga," kata Said Abdullah, di Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Disamping melonjaknya salah satu kebutuhan pokok yakni telur ayam, sejauh ini pada kuartal I-2023 menunjukkan kinerja ekonomi nasional memuaskan. Perekonomian Indonesia bisa tumbuh 5,03 persen (yoy).

"Capaian ini lebih baik dibandingkan negara negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korsel, Zona Eropa. Pertumbuhan ekonomi mereka masih tertahan rata rata dibawah 2 persen," ujarnya.

Geliat pertumbuhan ekonomi paling tampak di sektor transportasi dan pergudangan hingga mencapai 15,9 persen, hotel dan restoran 11,6 persen. Pertumbuhan kedua sektor tersebut tentu saja efek dari kegiatan mudik lebaran 2023 dan dicabutnya kebijakan pembatasan sosial oleh pemerintah.

Kendati demikian, tantangan kedepan pemerintah harus bisa memacu lebih pertumbuhan sektor pertanian yang hanya 0,3 persen, padahal bagian dari sektor primer Indonesia didorong untuk memperkuat kemandirian pangan.

Kata Said, sejak tiga tahun terakhir pemerintah telah menggelontorkan anggaran ketahanan pangan yang terus meningkat seperti pembangunan bendungan, perbaikan jaringan irigasi, subsidi pupuk, dan lain-lain.

Menurut Said, Pemerintah juga perlu memacu sektor manufaktur. Meski manufaktur tumbuh di level 4,4 persen, namun lebih rendah dari tahun lalu 4,9 persen. Padahal manufaktur penting untuk melihat dampak lebih jauh dari kebijakan hilirisasi yang terus digelorakan oleh Presiden Jokowi.

"Agenda strategis ini harus menjadi perhatian kita bersama, mengingat akan memberikan nilai tambah yang besar terhadap ekonomi dan lapangan kerja," pungkasnya.