Tugas Berat Pak Bas, Hapus 3.125 Hektare Kawasan Kumuh hingga 2024

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian PUPR memiliki tugas untuk menata lagi 3.125 hektare kawasan kumuh di Indonesia hingga akhir 2024. Kementerian PUPR Memiliki target harus membenahi 10.000 kawasan kumuh selama periode 2020-2024.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menerangkan, jumlah itu menjadi pekerjaan rumah (PR) yang tersisa dari target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"InsyaAllah (tercapai di 2024), kan kita harus bersama-sama. nanti kita mudah-mudahan bisa menyelesaikan ini semuanya," ujar Diana dalam acara Workshop Program Kota Tanpa Kumuh Tahun 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Fokus yang digenjot oleh kementerian yang dipimpin oleh Basuki Hadimuljono atau sering dipanggil Pak Bas ini adalah kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya. Guna mengejar target tersebut, dia menyebut perlu ada upaya untuk memformulasikan lagi strategi kedepan.

"Ini kan baru mau diatur, disusun. Kalau kemarin sudah kita evaluasi, dan ini yang masih harus diatur," kata dia.

Menurut bahan paparan Diana, pada RPJMN 2015-2019, ditargetkan penataan kawasan kumuh seluas 38.431 hektar. Namun, capaian hingga akhir 2022 hanya mampu tertangani seluas 32.222 per 2019.

"Terus di RPJMN 2020-2024 itu juga ditargetkan lagi penanganan kumuh, 10 ribu hektar. Dan capaiannya, sampai akhir 2022 kemarin ini sekitar 6.782 hektar, jadi yang ktia lakukan adalah 68,7 persen dari target 10 ribu hektar tadi," urainya.

Sejalan dengan itu, ada program National Slum Upgrading Project (NSUP) - Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang digarap Kementerian PUPR sejak 2016. Salah satu penopangnya adalah bantuan dari Bank Dunia.

Namun, Diana mengungkap kalau bantuan ini akan efektif berhenti pada 30 Juni 2023 mendatang. Padahal, masih ada sisa 3.125,7 hektare lahan kumuh yang harus dibenahi dalam waktu 1,5 tahun hingga akhir 2024.

"Nah program NSUP KOTAKU tadi dengan platform kolaborasi ini menempatkan pemerintah daerah itu sebagai nakhodanya. Jadi harus ada nakhodanya, ini pemeritnah daerah, yang harusnya jadi lead-nya, yang harusnya komit untuk menginikan berapa dan harus tercapai ini mudah-mudahan terus berlanjut di kabupaten kota," ujarnya.

"Walaupun memang tanggal 30 Juni tahun 2023 statusnya ini sebenarnya sudah berakhir. Ini sudah ktia perpanjang dari Bank Dunia, saya gak boleh memperpanjang lagi. Nah ini targetnya," sambung Diana.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah RI melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merayu Bank Dunia (World Bank) untuk melanjutkan kolaborasi dalam mencapai pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengapresiasi Bank Dunia atas kontribusi dan kerja samanya dalam membantu Kementerian PUPR untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"World Bank memiliki porsi pembiayaan terbesar dalam proyek pinjaman yang sedang berjalan di Kementerian PUPR. Dengan jumlah dukungan sebesar 24,71 persen, atau sekitar USD 1,68 miliar dari total pinjaman Kementerian PUPR sebesar USD 6,8 miliar," jelas Menteri Basuki, Rabu (14/6/2023).

Dari nilai pinjaman tersebut, terdapat total 10 proyek Kementerian PUPR yang didanai oleh World Bank. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 224/2011 tentang Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Pinjaman/Hibah, satu proyek dikategorikan sebagai At-Risk Projects (NUDP).

Sementara 8 proyek dikategorikan sebagai Behind-Schedule (DOISP II,SIMURP, NSUP, NUWSP, ISWMP, CSRRP, ITDP dan ITMP), dan 1 proyek baru (NUFReP) yang efektif pada April 2023.

Capaian Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur periode 2020-2022 antara lain adalah rehabilitasi dan modernisasi 826.531 Ha sistem irigasi, peningkatan operasional dan prosedur keselamatan untuk lebih dari 163 bendungan.

Kemudian, penyediaan akses ke air minum dengan kecepatan 2.988 liter per detik, pembangunan dan perbaikan terhadap 546.561 rumah swadaya, dan membantu penyaluran terhadap 25.176 KK dalam kepemilikan rumah layak huni yang terjangkau.

"Pencapaian tersebut tentunya didukung melalui implementasi pinjaman berkelanjutan dari proyek-proyek dari Bank Dunia yaitu DOISP II, SIMURP, NUWSP, serta proyek closed loan seperti PAMSIMAS dan NAHP," imbuh Menteri Basuki.