5 Juta Produk Mejeng di E-Katalog, Transaksi Tembus Rp 89 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat jumlah produk yang tayang di katalog elektronik atau e-katalog telah mencapai lebih dari 5 juta produk per 19 Juni 2023.

Hingga minggu ketiga Juni 2023 jumlah produk yang tayang dalam katalog elektronik mencapai 5.034.134 produk, atau melampaui target jumlah tayang produk di katalog elektronik yang ditetapkan untuk 2023 sebanyak 5 juta.

“Dari jumlah produk yang ada saat ini, nilai transaksinya sudah mencapai Rp89 triliun. Memang masih jauh dari target, namun ini masih pertengahan tahun dan saya yakin target yang ada dapat kami capai di akhir tahun,” kata Kepala LKPP Hendrar Prihadi dikutip dari Antara, Selasa (20/6/2023).

Hendi, sapaan akrabnya, menyampaikan capaian tersebut saat memberikan arahan dalam acara Pembubuhan Paraf Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik (RUU PBJ Publik) di Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan itu, Hendi mengungkapkan RUU PBJ Publik yang naskahnya telah rampung disusun oleh Tim Panitia Antar Kementerian (PAK) akan mendorong pengadaan yang pro usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK-Koperasi), produk dalam negeri (PDN) dan digitalisasi pengadaan.

Dukungan tersebut diyakininya akan mampu menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang lebih maju.

"Pada hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu sekalian karena kita bisa melalui proses yang sedemikian rupa, hingga sampai pada proses pemarafan RUU PBJ Publik oleh panitia antar kementerian pada hari ini," ungkapnya.

Hendi berharap undang-undang pengadaan barang/jasa publik itu bisa segera disahkan oleh DPR RI.

Mantan Wali Kota Semarang itu juga menambahkan bahwa dengan disahkannya RUU PBJ Publik, target-target terkait pengadaan barang/jasa yang telah diamanatkan oleh Presiden Jokowi akan dapat dicapai.

Hendi menyampaikan bahwa proses realisasi belanja pada 2023 telah mencapai pengadaan 29 persen atau sekitar Rp309 triliun dengan total belanja produk dalam negeri telah mencapai 88 persen.

Sebelumnya, Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi memulai peluncuran inisiasi konsolidasi pengadaan pemerintah untuk tahun anggaran 2023 beberapa waktu lalu. Konsolidasi pengadaan tersebut diinisiasi untuk dapat mengupayakan efisiensi belanja pemerintah melalui penggabungan paket produk sejenis yang ada di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Sejumlah produk yang masuk dalam rencana pengadaan pemerintah pun disasar untuk diupayakan efisiensi, mulai dari laptop perkantoran, laptop media pendidikan, pupuk, alat kesehatan, hingga kebutuhan akomodasi pemerintah seperti tiket pesawat juga kamar hotel. "Kami mengumpulkan semua rencana pengadaan yang bersumber dari APBN dan APBD. Sehingga harganya bisa ditekan karena potensi pembeliannya dalam jumlah besar," tutur pria yang akrab disapa Hendi ini.

Untuk yang pertama, dirinya bersama LKPP RI fokus pada konsolidasi pengadaan laptop. Tak tanggung-tanggung melalui strategi konsolidasi pengadaan tersebut LKPP RI dapat mengupayakan efisiensi belanja hingga 49,52%, yaitu untuk pengadaan laptop administrasi perkantoran.

"Untuk produk ini harganya semula adalah Rp 15,75 juta. Tapi setelah kita kumpulkan semuanya, ternyata anggaran pemerintah untuk ini mencapai Rp 637,45 miliar," terang mantan Walikota Semarang dua periode itu.

"Jadi kita konsolidasikan dan kemudian dari penyedia harganya bisa turun jadi Rp 7,95 juta. Sehingga total ada sekitar Rp 315,69 miliar anggaran pemerintah yang bisa dihemat," lanjutnya.

Tak hanya itu, pada kesempatan yang sama LKPP RI juga melakukan konsolidasi pengadaan untuk laptop media pendidikan yang merupakan dana alokasi khusus fisik pendidikan.

"Kalau yang ini kita bisa capai efisiensi sampai 40,12% atau setara Rp 311,07 miliar karena yang semula harga satunya Rp 8,35 juta, setelah dilakukan konsolidasi pengadaan harganya bisa turun sampai 5 juta rupiah," terang Hendi.

Di sisi lain, Hendi dalam kapasitasnya sebagai Kepala LKPP RI menekankan jika semua jenis laptop yang dikonsolidasikan merupakan produk dalam negeri.

"Laptopnya semua produk dalam negeri, ini bagian dari amanah bapak Presiden Jokowi kepada LKPP RI untuk fokus memaksimalkan belanja pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri," pungkasnya.

Hendi pun menyebut bahwa inisiasi konsolidasi pengadaan sendiri masuk dalam strategi penyerapan anggaran pemerintah oleh LKPP RI. Hal itu tertuang pada Surat Edaran Kepala LKPP RI nomor 17 tahun 2022 yang meminta Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah melaksanakan 4 hal, yaitu Tender Dini, Kontrak Payung, Konsolidasi Pengadaan, dan memaksimalkan penggunaan metode E-Purchasing.