IKN Nusantara Sudah Rayu 19 Negara untuk Investasi, Kini Giliran Kazakhstan

Liputan6.com, Jakarta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajak para investor dari Kazakhstan untuk berpartisipasi dalam membangun ibu kota baru Indonesia, IKN Nusantara.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyebutkan, ketertarikan dunia investasi per 28 Juni 2023 tercatat 256 Letter of Intent (LoI) yang diterima OIKN di berbagai sektor, dan menurutnya angka ini akan terus meningkat.

"Ketertarikan investasi ini berasal dari 19 negara, dengan 5 negara teratas yang berminat berinvestasi yakni Jepang, Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, dan China, atau terbilang sekitar 50 persen dari perusahaan asing," jelas Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu (5/7/2023).

Bambang menyampaikan kepada para investor dari Kazakhstan, bahwa Pemerintah Indonesia terus membuka berbagai peluang untuk para investor dari luar negeri untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara.

"Otorita menyambut kontribusi dalam berbagai bentuk investasi langsung dan public-private partnership (PPP). Kami juga terbuka untuk mengeksplorasi berbagai jenis pembiayaan kreatif, seperti blended financing dan mekanisme crowd funding," ungkap Bambang.

Pemerintah juga sudah menyiapkan sejumlah insentif untuk meningkatkan minat investasi, meliputi tax holiday dan skema tax deduction. "Saya dapat meyakinkan Anda bahwa ini adalah insentif terbaik di Indonesia," ujar Bambang.

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan terkait pembangunan IKN Nusantara yang inklusif sebagai kota hutan yang cerdas dan berkelanjutan. Luas total IKN Nusantara mencakup luas daratan lebih dari 256.000 ha. Itu empat kali lebih besar dari Jakarta, dan tiga setengah kali lebih besar dari Astana, ibu kota Kazakhstan.

Strategi inti pengembangan Nusantara (IKN) difokuskan untuk menjadikannya sebagai kota hutan yang cerdas dan berkelanjutan, yang akan menjadi kota pertama dengan konsep seperti itu (sustainable forest city) di dunia.

"Konsep ini berpijak pada fakta bahwa 65 persen luas daratan Nusantara akan berubah dari hutan produksi menjadi hutan tropis. Penciptaan hutan tropis dilakukan melalui program reboisasi, atau penanaman kembali kawasan dengan tanaman asli. Kawasan hutan juga akan menyediakan kota dengan solusi berbasis alam, karena akan meningkatkan penyerapan air, mengurangi risiko banjir, dan berperan sebagai penyerap karbon," terangnya.

Di samping itu, IKN Nusantara juga dirancang sebagai kota cerdas dengan berfokus pada penggunaan teknologi, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas hidup tetapi juga untuk mengendalikan lingkungan perkotaan.

Fitur pintar Nusantara akan berkontribusi pada pembentukan lingkungan binaan berkualitas tinggi dan regeneratif, yang dimodelkan dengan ekonomi sirkular dengan dampak positif terhadap lingkungan.

"Dengan semua fitur tersebut, IKN Nusantara bertujuan untuk menjadi kota netral karbon pada tahun 2045. Hal ini melampaui target net zero nasional Indonesia pada tahun 2060," pungkas Bambang.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai inisiatif Ibu Kota Negara dengan Gubernur Astana, Zhenis Kassymbek. Astana sendiri merupakan ibu kota Kazakhstan menggantikan Almaty sejak 1997.

Duta Besar RI untuk Kazakhstan Fadjroel Rachman menilai, kolaborasi ini jadi langkah awal kerja sama sister capital city antara Astana dengan IKN Nusantara. Adapun kerjasama ini mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, energi, transportasi, pengelolaan kota, dan budaya.

"Terimakasih kepada semua pihak yang bekerja tak kenal lelah, serta Gubernur Astana Zhenis Kassymbek dan Akimat Astana yang sangat aktif dan bekerja efektif hingga Sister City Nusantara-Astana ini terwujud. Ini adalah hadiah terindah 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Kazakhstan," ujar Fadjroel dalam keterangan tertulis, Selasa (4/7/2023).

Sementara Bambang Susantono menyampaikan, ia telah memperoleh penjelasan detail dan berdiskusi mengenai latar belakang sejarah serta tahapan pembangunan kota Astana dari Chikanayev Amanzhol, ahli desain tata kota senior yang terlibat dalam pembangunan ibu kota Astana.

"Sebelum penandatanganan MoU, saya bersama para delegasi berkesempatan mengunjungi pusat pemantauan (monitoring center) untuk melihat lalu lintas kota Astana, keamanan kota, serta ke pusat perencanaan tata kota Astana," imbuhnya.

Dalam atensinya Gubernur Astana Zhenis Kassymbek memaparkan pengalamannya membangun ibu kota baru Kazakhstan telah dilakukan 25 tahun, dari yang dulunya di Kota Almaty.

"Kesuksesan pembangunan ini tentunya dapat di terapkan di Indonesia dalam membangun Nusantara. Penandatanganan MoU ini bernilai simbolis, sekaligus menegaskan hubungan bilateral yang semakin erat antara Indonesia-Kazakhstan selama 30 tahun," tuturnya. 

Progres pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sekarang ini telah mencapai 30 persen dari yang ditargetkan. Semua kementerian dan lembaga bahu-membahu membangun IKN Nusantara. 

Salah satunya adalah Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 60,26 miliar ke LMAN untuk mendukung pembangunan ibu kota nusantara. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk LMAN mencapai Rp 112,39 triliun per Mei 2023. Anggaran tersebut digunakan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), yang termasuk didalamnya untuk IKN Nusantara yang sebesar Rp  Rp 60,26 miliar.

Pendanaan yang dilakukan oleh LMAN berfokus pada pembelian lahan-lahan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan PSN.

Sri Mulyani melanjutkan, total pendanaan untuk Proyek Strategis Nasional mencapai Rp 112 triliun sampai dengan Mei 2023.

“Sampai dengan Mei 2023, telah dilakukan pendanaan untuk Proyek Strategis Negara senilai Rp 112,39 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juni 2023, dikutip Jumat (30/6/2023).

Mulai dari jalan tol (Rp95,49 triliun), bendungan (Rp12,19 triliun), pelabuhan (Rp800 miliar), irigasi (Rp610 miliar), air baku (Rp64 miliar), jalur kereta api (Rp3,08 triliun) , Ibu Kota Negara (Rp60,26 miliar) dan kawasan strategis pariwisata nasional (Rp85,24 miliar).

Secara umum, APBN 2023 mengalokasikan anggaran Rp176,3 triliun untuk pembiayaan investasi.

Terdiri dari klaster infrastruktur Rp 85,3 triliun, klaster pendidikan Rp 20 triliun, klaster perlindungan masyarakat Rp 4,3 triliun, klaster pangan dan lingkungan hidup Rp 4,8 triliun, klaster kerja sama internasional Rp 3,5 triliun, klaster lainnya Rp 58 triliun dan kewajiban penjaminan Rp330 miliar.

Namun sampai dengan 31 Mei 2023, pemerintah baru mencairkan anggaran Rp 39 triliun atau hanya 22,12 persen dari alokasinya. Adapun rinciannya yakni klaster infrastruktur Rp 22 triliun, klaster pendidikan baru Rp 15 triliun dan klaster kerja sama internasional Rp 2 triliun.