Kemenkeu: APBN Jangan Dipakai Beli Barang Impor

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan menyerukan penggunaan produk dalam negeri, khususnya dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Staf Ahli Bidang Organisasi, birokrasi dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan, Sudarto mengatakan bahwa APBN yang salah satunya didapat dari pungutan pajak kepada perusahaan dan masyarakat sebaiknya tidak digunakan untuk produk dalam negeri.

"Realisasi APBN kita tahun 2023 pagunya untuk belanja negara adalah Rp 3.061 triliun. Penyerapan realisasi hingga saat ini adalah Rp 1.225 triliun. Itu semua dibiayain dari pajak," kata Sudarto dalam acara Road Temu Bisnis Tahap VI yang disiarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat (28/7/2023).

"Pajak itu kan dari kita semua, dipungut dari perusahaan kita, penghasilan kita, transaksi jual beli kita. Lho kok diberikan ke produk impor luar negeri, aneh kan?," ucapnya.

"Ya harusnya kita beli produk kita sendiri, yang diproduksi oleh rakyat kita sendiri. Menurut saya logikanya ga masuk akal, saya sendiri dipungut pajak dan tiba tiba oleh pejabat pejabat kita dibelikan produk luar negeri (padahal) harusnya dipakai untuk membeli barang dari tetangga kita yang sudah produksi barang," ujar Sudarto.

Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo R.M Manuhutu juga mengungkapkan besarnya dampak penggunaan produk dalam negeri pada perekonomian Indonesia.

"Hasil kajian dari Bappenas dan BPS menunjukkan bahwa dampak (implementasi aksi afirmasi belanja produk dalam negeri) adalah penambahan tenaga kerja sebesar 277 ribu dan penambahan terhadap pertumbuhan ekonomi hingga 0,12 persen," bebernya, dalam acara Road Temu Bisnis Tahap VI sekaligus Indonesia Catalogue Expo and Forum.

Kementerian BUMN mencatat nilai transaksi di pembelian pembelian produk bisa tembus Rp 18 miliar. Angka itu bisa dicapai pada pelaksanaan PaDi UMKM Expo pada Juni 2023, bulan lalu.

Staf Ahli bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Loto Srinaita Ginting mengatakan angka itu bisa dicapai karena ada tambahan dari pembelian oleh perusahaan pelat merah. Sementara, untuk pelaksanaan normal di acara rutin Bazar UMKM di Sarinah sendiri rata-rata tercatat transaksi sebesar Rp 250 juta.

Enam+02:58VIDEO: Presiden Biden Promosikan Kebijakan Ekonomi 'Bidenomic' "Setiap event itu sekitar Rp 250 juta ya, setiap bulan itu sekitar 250 juta," kata Loto saat ditemui di Sarinah, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

"Tapi khusus yang expo yang kemarin bulan Juni itu bisa sampai 18 miliar karena melibatkan buyer-buyer BUMN, termasuk transaksi belanja produk produk yang relevan dengan BUMN nya. Kalau yang produk langsung seperti ini yang offline sekitar Rp 250 juta," sambungnya.

Loto menerangkan, kegiatan bertajuk Bazar UMKM untuk Indonesia ini sudah digelar sejak Januari-Juli 2023. Biasanya ajang pameran produk UMKM binaan BUMN ini dilaksanakan setiap akhir bulan.

Pada Bazar UMKM kali ini, mengambil tema kreasi anak negeri. Alasannya, sejalan dengan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli. Maka, mayoritas yang dijajakan adalah pakaian hingga mainan anak-anak. Terpantau, kali ini giliran UMKM binaan BNI dan Antam yang mejeng di lantai basement Sarinah itu.

"Iya ini kebaya kebaya anak-anak gitu ya, terus juga tadi kita dari sisi pembukaan kita mengangkat lagi mainan anak-anak yanh nggak terlalu gadget ya tapi pakai kayu kayu, terus memperkenalkan mainan anak anak ya. Tiap hari akan ada acara acara juga untuk mainan mainan yang tradisional," ungkapnya.

Loto berharap, melalui langkah ini, anak-anak sekarang bisa kembali teringat akan mainan tradisional yang tidak berorientasi pada gadget.

"Jadi supaya apa? Untuk mengingatkan kembali bahwa kita ada lho mainan yang tidak harus selalu pakai gadget ataupun pake i-Pad ya, tapi ada mainan tradisional yang bisa mereka ketahui," ujarnya.