Pengangguran di Indonesia Sentuh 7,8 Juta Orang per Agustus 2023

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,86 juta jiwa atau 5,32 persen di periode Agustus 2023. Angka pengangguran ini turun sebesar 0,54 persen poin dibanding Agustus 2022.

"Jumlah pengangguran turun dibandingkan Agustus 2022 yang mencapai 8,42 juta jiwa," kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/11/2023).

Meski menurun, lanjut Amalia, angka pengangguran di periode Agustus 2023 tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan era sebelum pandemi Covid-19. Pada Agustus 2019, tercatat jumlah pengangguran hanya mencapai 7,10 juta jiwa.

"Jumlah dan tingkat pengangguran (Agustus 2023) ini masih relatif lebih tinggi jika dibandingkan sebelum pandemi," tegasnya.

Jumlah Angkatan Kerja

Sementara itu, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 mencapai 147,71 juta jiwa. Angka ini naik sebanyak 3,99 juta dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Adapun, lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sebesar 1,18 juta orang," pungkas Amalia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan imbas negatif bonus demografi. Salah satunya sulit mencari pekerjaan.

Jokowi mencontohkan salah satu negara di Afrika, di mana lulusan S2 lebih banyak yang menganggur. Atas permasalahan tersebut, dia meminta harus ada perencanaan, strategi dan visi taktis.

Karena berkompetisi dengan negara lain. Menurutnya, tidak ada perlu istilah absurd, seperti pengembangan atau penguatan. Terpenting, tujuan Indonesia Emas tercapai

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meyakini angka pengangguran bisa turun ditengah beragamnya jenis pekerjaan baru. Lantas, bagaimana cara untuk meningkatkan serapan kerja untuk menekan angka pengangguran tersebut?

Menaker Ida menjelaskan, titik utama agar tenaga kerja bisa terserap adalah dengan penguatan kompetensinya. Hal ini perlu didukung oleh lembaga pelatihan kerja (LPK), baik yang disediakan pemerintah maupun swasta.

LPK Swasta, Balai Latihan Kerja (BLK) pemeritah, hingga BLK Komunitas dinilai perlu meningkatkan kompetensinya untuk melatih calon tenaga kerja. Dengan begitu, angka pengangguran bisa berangsur turun.

"Tentu, itu salah satunya. Kalau menurut McKinsey kan banyak jenis pekerjaan baru yang muncul. Nah jenis pekerjaan baru yang muncul itu harus disiapkan kompetensinya," kata dia di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Minggu (15/10/2023).Pelatihan VokasiDia mencatay, hingga tahun 2023, Kemnaker memiliki modalitas kelembagaan pelatihan vokasi yang terdiri dari 292 BLK Pemerintah, 2.908 LPK Swasta, 3.757 BLK Komunitas, 79 BLK LN.

Jika dihitung, secara kumulatif lembaga pelatihan kerja itu bisa punya kapasitas pelatihan vokasi nasional sebanyak 5.778.881 orang/tahun dan kapasitas sertifikasi sebanyak 8.873.200 orang/tahun.

Dia ingin ada kerja sama antara LPK pemerintah maupun LPK swasta guna mendorong penguatan tenaga kerja tadi.

"Maka, baik pendidikan maupun pelatihan vokasi harus menjawab kebutuhan pasar kerja yang sangat dinamis, kebutuhan akan jenis pekerjaan baru yang membutuhkan kompetensi baru. Itu melakukan lembaga pelatihannya pemerintah maupun lembaga pelatihan kerja swasta," beber Ida Fauziyah.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com