Mentan Sebut Penyaluran Pupuk Subsidi Belum Tepat Sasaran, Ini Buktinya

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan penyaluran pupuk bersubsidi dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Dibuktikannya, banyak petani sebagai penerima pupuk subsidi belum mengantongi kartu tani. Alhasil, sejumlah petani itu tak bisa mengakses pupuk subsidi.

"Jadi gini, di lapangan nih yang tidak punya kartu tani, kemudian daerah pegunungan jauh dari kota, ini yang sulit mendapatkan pupuk dan tidak punya kartu. Bahkan, maaf, pendidikan rendah sehingga tidak mampu mengakses, memproses, dan seterusnya. Sehingga dia tidak dapat pupuk," ungkapnya di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Mentan Amran turut merespons temuan Ombudsman Republik Indonesia soal distribusi pupuk subsidi. Salah satu poinnya adalah belum transparannya proses penunjukan distributor dan pengecer resmi.

"Nah, ini biasa digunakan. Mungkin ini maksudnya Ombudsman, karena saya baru pulang dari Sulawesi Tengah, ini biasa digunakan oleh pihak ketiga. Kemudian dia jual lebih tinggi. Insyaallah ke depan tidak ada," urainya.

Pertanyakan Data Penerima Pupuk Subsidi

Dia mengatakan, data penerima pupuk subsidi juga menjadi sorotan. Ini ada kaitannya dengan petani yang memegang kartu tani.

"Kemarin kami dari lapangan, (stok) pupuk ada 1 juta (ton), tapi di sisi lain petani berteriak. Artinya, ada yang miss, ada yang tidak sinkron," ujarnya.

16 Persen Petani Tak Pegang Kartu Tani

Dia mengatakan, ada 16 persen dari total data calon penerima pupuk subsidi yang tak memiliki kartu tani. Dia pun segera menyusun regulasi untuk memperbaiki data tersebut. Diketahui, ada sekitar 17 juta petani sebagai calon penerima pupuk subsidi.

"Aku cek beberapa persen, 16 persen. Ini yang kita carikan solusi, solusinya dalam waktu dekat satu atau dua minggu, kita buatkan regulasi," tegasnya.

Dalam pembaruan data ini, pihaknya menggandeng Kementerian BUMN yang dalam hal ini dihadiri oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko. Termasuk diikuti oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi.

Mentan Amran membuka kemungkinan adanya penyederhanaan aturan yang memungkinkan petani mendapat pupuk subsidi selain pemegang kartu tani.

"Karena masalahnya sekarang ada petani kita tidak mampu mengakses dengan kartu tani, sehingga kita buat regulasi nantinya petani yang tidak memiliki kartu tani bisa langsung mengakses," paparnya.

Pastikan Kebutuhan Petani Terpenuhi

Pada kesempatan yang sama, Wamen Tiko mengatakan pihaknya akan memastikan kebutuhan petani terpenuhi. Utamanya untuk pupuk subsidi yang disebar oleh Pupuk Indonesia Holding Company.

Ini jadi hasil diskusi yang sudah digelar antara dia bersama Mentan Amran dan Dirut Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi.

"Intinya kita kerja sama ke depan untuk memastikan bahwa kebutuhan petani terpenuhi di sisi pupuk, di sisi bibit, dan sebagainya, dan memastikan juga bahwa produksi pertanian ke depan bisa meningkat," katanya.

Menjelang musim tanam, PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama Kementerian Pertanian mengecek kesiapan distribusi dan stok pupuk bersubsidi di Jawa Barat, Kamis (12/10/2023).

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mendampingi Plt. Menteri Pertanian, Arief Prasetyo mengunjungi gudang dan sejumlah kios yang ada di Kabupaten Karawang.

“Dari kunjungan kita tadi, kesimpulannya adalah untuk pupuk baik subsidi maupun pupuk komersial itu tersedia di kios,” demikian ungkap Arief, Jumat (13/10/2023).Meski pupuk ada, Arief meminta Pupuk Indonesia tetap menjaga ketersediaan stok pupuk bersubsidi maupun non subsidi untuk memenuhi kebutuhan petani pada musim tanam.

Aplikasi Distribusi PupukDia juga menyampaikan bahwa aplikasi i-Pubers akan digunakan oleh seluruh kios pupuk di Indonesia. Sistem digital ini bertujuan memudahkan petani dalam menebus pupuk bersubsidi di kios.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyebutkan bahwa pihaknya akan mendukung penuh upaya Kementan dalam penyediaan pupuk menjelang musim tanam. Selain menyediakan pupuk bersubsidi sesuai alokasi pemerintah, Pupuk Indonesia juga akan menjaga ketersediaan pupuk non-subsidi.

“Sepanjang jalan kami diberikan arahan yang sangat tegas, lugas dari Pak Menteri untuk memastikan ketersediaan pupuk di seluruh outlet kami baik pupuk subsidi maupun non subsidi, dan itu menjadi komitmen kami dari Pupuk Indonesia untuk menyambut musim tanam,” kata Rahmad.

Stok pupuk bersubsidi yang saat ini, mulai dari Gudang Lini I sampai Lini III, tersedia sebanyak 1.442.553 ton. Stok per tanggal 10 Oktober 2023 ini setara dengan 263 persen dari ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah. Rinciannya, urea sebanyak 941.712 ton, NPK 500.841 ton.

“Sekarang ini stok itu cukup banyak, untuk pupuk subsidi saja hampir 3 kali lipat dari ketentuan, dan serapannya sekarang sudah mencapai 70 persen. Karena ada penundaan musim tanam maka akan ada penyerapan di bulan November. Maka dari itu seperti yang diingatkan oleh pak Menteri, Oktober ini stok di seluruh kios sudah tersedia dan Insha Allah akan kami lakukan. Pak Menteri minta di 26.000 kios pupuk subsidi harus tersedia juga pupuk nonsubsidi, dan kita akan all out, sekarang sudah 60 persen kios juga menyediakan pupuk non subsidi,” tambahnya.

Pupuk Indonesia memastikan pupuk bersubsidi akan terdistribusi dengan baik dari produsen ke kios-kios resmi. Dalam pendistribusian, Pupuk Indonesia menggunakan 13 kapal dengan 179 rute, 8.107 truk sewa dengan 1.049 rute, serta mengoperasikan 4 komplek pelabuhan khusus. Seluruh jaringan distribusi tersebut terpantau secara digital dan realtime.