Bos BKN Bongkar Cara Berantas Penyalahgunaan Wewenang

Liputan6.com, Jakarta Keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi memiliki peran penting dalam urusan pelayanan publik. Bahkan, informasi yang transparan bisa berdampak positif bagi kelangsungan lembaga atau organisasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mencatat keterbukaan informasi punya peran penting dalam penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan ruang bagi masyarakat sebagai pengguna informasi untuk berpartispasi dalam proses pengambilan kebijakan publik," kata dia dalam Diseminasi Transparansi Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau CASN 2023, Senin (20/11/2023).

Dia mencatat, keterbukaan informasi berdampak pada pelayanan publik. Baik di internal maupun eksternal. Dalam konteks pembentukan kebijakan, keterbukaan informasi bisa menjadi tameng dari praktik penyalahgunaan wewenang.

"Secara internal dengan terbukanya informasi diharapkan dapat mengurangi hingga akhirnya dapat menghilangkan penyalaggunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat di instansi yang bersangkutan," tegasnya.

Pada saat yang sama, bisa meningkatkan kualitas dari perumusan kebijakan bagi pelayanan publik. Alhasil, diharapkan memberikan dampak positif terhadap publik.

"Selain itu diharapkan dapat meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaaan atau program instansi, karena semua informasi sudah dilakukan sejak keterbukaan, sehingga secara internal semua sudah mengetahui kondisi organisasi secara utuh," tutur Haryomo.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengecek pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS 2023 untuk formasi di lingkungan Kejaksaan Agung di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional Bali, Jumat (17/11/2023).

Anas tampak didampingi Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali R. Narendra Jatna. Anas memaparkan, tahun ini pemerintah membuka formasi CASN 2023 yang sangat besar di lingkungan Kejaksaan, yaitu mencapai 7.846 orang, terdiri atas 6.050 CPNS dan 1.796 PPPK.

"Formasi di Kejaksaan ada sekitar 7.800, sedangkan jumlah pelamarnya mencapai lebih dari 173.000. Artinya ini sangat kompetitif. Semoga semua lancar dan nantinya melahirkan talenta unggul untuk mendukung kerja-kerja Kejaksaan," papar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Anas tiba di Kantor BKN Bali ketika pelaksanaan tes belum dimulai, lalu berdialog dengan sejumlah peserta tes.

"Ini dari mana?" tanya Anas kepada peserta tes yang berada di ruang tunggu.

"Dari Jembrana, Pak," jawab peserta tes.

Sejumlah peserta juga menjawab asal daerahnya, mulai dari Denpasar, Badung, hingga Tabanan.

"Melamar di formasi apa?" tanya Anas, yang kemudian dijawab peserta dengan sejumlah formasi yang tersedia di Kejaksaan, seperti jaksa hingga pengelola penanganan perkara.

Anas lantas menyarankan kepada para peserta untuk meminta doa restu orang tua sebelum memulai tahapan tes. "Ini masih ada waktu menunggu 25 menit, bisa telepon lagi ayah atau ibunya masing-masing untuk minta doa restu," ujar Anas.

Pada 2023, pemerintah telah menetapkan sebanyak 572.496 formasi ASN, dengan rincian di 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN, dan di pemerintah daerah 493.634 ASN.

Anas memastikan semua tahapan tes berjalan transparan dan akuntabel. Masyarakat jangan percaya bila ada orang/lembaga yang mengaku dapat membantu meloloskan seleksi CASN.

"Tesnya online, Computer Assisted Test (CAT), nilai langsung keluar, live score, tanpa jeda sehingga tidak bisa diintervensi siapapun, bahkan itu ditampilkan live di Youtube. Prosesnya juga kita tambahi pakaiface recognition, sehingga tak ada lagi joki tes," jelas Anas.

Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menambahkan, titik lokasi pelaksanaan seleksi CASN 2023 kini mencapai 365 tempat, di antaranya di BKN, politeknik kesehatan di sejumlah kota, lokasi mandiri instansi, serta luar negeri.

Terjadi peningkatan ratusan persen dibanding tahun lalu sekitar 105 titik lokasi. "Penambahan titik lokasi diharapkan membuat peserta tidak terlalu jauh dalam mengakses tempat tes," ujar Haryomo.

Dia memaparkan, sejumlah hal yang telah dilakukan BKN untuk meningkatkan keamanan sistem di antaranya berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Untuk penyediaan jaringan komunikasi data, BKN bekerja sama dengan Kemenkominfo melakukan penambahan bandwidth dan penambahan backup link untuk kelancaran pelaksanaan ujian CAT," ujar Haryomo.