Pakai Joki, Peserta CPNS Terancam Blacklist Seumur Hidup

Liputan6.com, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memberikan sanksi tegas terhadap peserta tes Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk posisi CPNS 2023 maupun PPPK yang menggunakan jasa joki. Sanksi tegas tersebut berupa blacklist seumur hidup.

"Kepada mereka mereka yang menggunakan joki atau calo secara otomatis nomor induk kependudukan (NIK) akan langsung diblokir secara permanen," kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen dalam acara webinar Keterbukaan Informasi Publik Transparansi Seleksi CASN 2023 di Jakarta, Senin (20/11).

Suharmen mencatat, pada pelaksanaan tes CPNS maupun PPPK tahun ini terdapat tiga kasus penggunaan jasa joki yang tengah ditangani pihak kepolisian. Kasus pemanfaatan jasa joki ini terjadi di Makassar, Surabaya, dan Lampung.

"Sehingga (peserta) yang bersangkutan tidak akan bisa mengikuti seleksi sesuai dengan ketentuan Kementerian PANRB," tegas Suharmen.

Peserta CASN

Oleh karena itu, Suharmen meminta kepada seluruh peserta CASN untuk tidak tergiur iming-iming janji joki lolos menjadi PNS. Mengingat, terdapat sejumlah kerugian materi dan immateril yang akan dialami oleh peserta itu sendiri.

"Jadi, yang bersangkutan bisa dipastikan akan rugi berkali-kali. Pertama rugi karena dia harus membayar joki. Kedua, dan alhamdulillah tertangkap maka yang harus dibawa ke pihak kepolisian dilaporkan ke kepolisian, dan yang bersangkutan kemudian di blokir nomor induk dudukannya sehingga tidak bisa mengikuti pelaksanaan seleksi tahap jadi ini yang kerugian yang diambil harus dialami oleh orang-orang yang kemudian tidak percaya diri," urai Suharmen.

Apalagi, BKN telah mengadopsi teknologi face recognation atau sistem deteksi wajah pada penyelenggaraan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023.

Dengan pemanfaatan teknologi tersebut, secara otomatis dapat memerangi praktik joki. Mengingat, peserta diharuskan mengerjakan soal-soal seleksi CPNS secara mandiri.

Diketahui, identitas joki seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan yang tertangkap telah terungkap. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadillah Astutik menyatakan pelaku merupakan mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB).

"Identitasnya pelaku itu, Ratna Devinta Salsabila, dia mahasiswi ITB, warga Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung," kata Kombes Umi, saat dihubungi, Rabu (15/11/2023).

Umi mengatakan, modus yang digunakan pelaku adalah memodifikasi identitas peserta CPNS yang asli.

"Modusnya, pelaku ini tertangkap tangan saat mencoba masuk ke dalam ruangan seleksi CPNS menggunakan identitas palsu. Jadi dia menggunakan identitas palsu milik peserta yang asli, yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa oleh timnya," jelas dia.

Dia menjelaskan, pelaku tidak bekerja sendiri melainkan memiliki tim.

"Pelaku ini punya tim, untuk membantu dia memodifikasi identitas palsu," kata dia.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, menyebut penyelenggaraan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk CPNS maupun PPPK 2023 telah dilengkapi sejumlah teknologi maju. Antara lain face recognation atau sistem deteksi wajah.

Dengan pemanfaatan teknologi tersebut, secara otomatis dapat memerangi praktik joki. Mengingat, peserta diharuskan mengerjakan soal-soal seleksi CPNS 2023 dan PPPk secara mandiri.

"Pemanfaatan teknologi terbaru sistem deteksi wajah sebagai bentuk validasi yang hadir pada saat ujian dan yang mengerjakan soal ujian merupakan peserta yang sudah terdaftar dalam sistem dan bukan joki yang bisa menolong orang lain untuk mengikuti seleksi CASN ini," ujarnya dalam acara webinar Keterbukaan Informasi Publik Transparansi Seleksi CASN 2023 di Jakarta, Senin (20/11).

Selain teknologi deteksi wajah, tes CPNS maupun PPPK juga masih menerapkan Computer Assisted Test (CAT) untuk memonitor langsung nilai yang mereka dapatkan peserta secara nasional. Sehingga, peserta dapat mengetahui apakah nilai yang diperoleh telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

"Seperti pendaftaran daring, CAT, dan skor nilai dapat dilihat langsung," ucap Haryomo.

Sejumlah terobosan tes CPNS tersebut, bagian dari upaya reformasi dan transparansi BKN untuk meningkatkan kualitas instansi. Keterbukaan informasi publik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, baik dari segi biaya ataupun waktu dalam pelaksanaan semua tugas organisasi.

"Sehingga hasil dari pelaksanaan keterbukaan tersebut akan membawa instansi untuk mendorong dan berkontribusi sebagai bagian dari upaya mewujudkan good governance," pungkas Haryomo.