Menkominfo Akui Kecepatan Internet Indonesia Masih Lemot, Kalah Jauh dari Brunei

Liputan6.com, Jakarta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengakui bahwa kecepatan layanan internet di Indonesia masih lambat. Dia mencatat, rata-rata kecepatan internet hanya mencapai 23,3 Mbps.

"Ini yang selalu saya keluhkan ke banyak temen ekosistem telekomunikasi. Kecepatan internet kita masih rendah, masih 23,3 Mbps. Walaupun di Jakarta lebih tinggi, Ini PR kita soal kecepatan," kata Menteri Budi dalam acara Groundbreaking Pusat Data BBDC Tier IV di Kawasan Vhdara Cina, Jakarta Timur, Selasa (21/11).

Padahal, kecepatan internet menjadi kunci penting untuk mendukung tranformasi ekonomi digital Indonesia. Oleh karena itu, percepatan layanan internet di berbagai wilayah Indonesia harus segera ditingkatkan melalui perluasan jaringan 5G.

"Karena itu akan mendukung ekosistem digital yang lain, kayak e-commerce. Begitu kecepatan internet meningkat, semua akan berjalan baik dan merupakan prasyarat sebagai negara maju," ujarnya.

Insentif

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menyiapkan insentif untuk perluasan implementasi teknologi jaringan telekomunikasi 5G di Indonesia. Pemberian insentif ini untuk mendorong kecepatan layanan internet di berbagai wilayah Indonesia.

"Jadi, insentif 5G ini input dari ekosistem seluler yang tergabung dari asosiasi seluler Indonesia. Mereka bicara, meminta insentif agar industrinya sehat dan masyarakat terlayani.

Udah tiga minggu lalu (pembicaraan)," ungkap Menteri Budi.

Adapun, bentuk program insentif jaringan 5G kepada para pelaku usaha seluler berupa diskon insentif biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi maupun bantuan regulasi cost yang dikeluarkan pelaku usaha seluler. Meski demikian, Budi belum mau mengungkap besaran potongan BHP frekuensi 5G.

"Macam-macam (insentif), bisa kemurahan, artinya frekuensinya dipermurah," bebernya.

Sebelumnya, laporan Ookla pada bulan Februari 2023 menunjukkan kecepatan internet di sejumlah negara. Dalam laporan Speedtest Global Index itu, ranking kecepatan internet Indonesia meningkat, tapi masih menjadi yang paling lemot di Asia Tenggara.

Berikut daftar kecepatan mobile internet dan fixed broadband internet di Asia Tenggara per Februari 2023 berdasarkan laporan Ookla:

Internet Mobile

1. Brunei (16) - 85,13 Mbps
2. Singapura (22) - 75,71 Mbps
3. Malaysia (46) - 44,22 Mbps
4. Vietnam (52) - 42,67 Mbps
5. Thailand (54) - 40,10 Mbps
6. Laos (68) - 30,61 Mbps
7. Myanmar (75) - 26,70 Mbps
8. Filipina (80) - 24,58 Mbps
9. Kamboja (96) - 21,09 Mbps
10. Indonesia (103) - 20,17 Mbps 

Sebelumnya, transformasi digital telah banyak mengubah pola bisnis di Indonesia. Kebanyakan pengusaha tak lagi mengincar lapak tradisional untuk menjual produk barang atau jasanya, tapi langsung menyasar pasar online. 

Regional Head and Managing Director for Stripe in Southeast Asia Sarita Singh menilai, pola itu berkebalikan dengan apa yang terjadi di belahan dunia bagian barat, yang memulai geliat bisnisnya dari pasar offline.

"Sebagian besar negara maju ada kebarat-baratan biasanya memulai bisnis offline. Misalnya, saya sebagai retailer pasti memulainya secara offline, baru nantinya membangun bisnis digital," ungkapnya di Stripe Tour di Singapura, Rabu (27/9/2023).

"Yang berbeda dari Asia Tenggara adalah banyak bisnis yang juga baru dibangun dalam 10-15 tahun terakhir. Mereka memulainya sebagai digital natives, baru kemudian menjamah offline," kata Sarita. 

Menurut dia, kebalikan tren bisnis tersebut jadi suatu pola yang menarik. Pasalnya, saat ini banyak pengusaha-pengusaha digital yang memulai bisnisnya di media sosial, seperti Instagram dan TikTok Shop juga tak ingin ketinggalan pasar offline. 

"Banyak bisnis yang dimulai di Instagram, atau di semua jenis platform lainnya. Namun kemudian, seiring pertumbuhannya, mereka berpindah dari online ke offline," kata Sarita. 

Tak mau ketinggalan, Stripe selaku platform pemrosesan pembayaran turut memanfaatkan momentum tersebut. "Ini sangat penting untuk pasar-pasar tersebut, dan kami semakin banyak menghadirkan solusi offline, karena kami memiliki pembayaran online, pembayaran digital, dll," ungkapnya. 

"Jadi kedua tren tersebut sebenarnya lebih banyak mendorong otomasi bisnis di tingkat middle dan back office. Itu kemudian yang menjadi tanggung jawab kami," ujar Sarita. 

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkap dampak dari proses transformasi digital di lingkup usaha. Nyatanya, penerapan teknologi belum maksimal mendorong keuntungan bagi UMKM.

Teten mencatat, saat ini Indonesia belum memiliki badan yang mengatur strategi nasional transformasi digital. Walhasil, dia dan para menteri lainnya mengaku tak memiliki acuan yang jelas, padahal transformasi digital melibatkan banyak aspek.

Di Indonesia transformasi digital hanya berkembang di sektor perdagangan (e-commerce) di sektor hilir bukan di sektor produksi," kata dia kepada media, Sabtu (16/9/2023)."Makanya produksi nasional kalah dengan produk dari luar yang lebih murah, karena produksinya lebih efisien dan berkualitas," imbuhnya.

Teten mengatakan, pada sisi platform dagang digital pun, pemerintah seakan terlambat menghadirkan aturan. Utamanya yang mengatur platform e-commerce dan social commerce.

"Akibatnya kita didikte platform digital global. UMKM produsen kita tidak punya kemampuan teknologi digital. Aplikasi-aplikasi digital untuk membantu supply chain UMKM masih sedikit," ungkap Teten Masduki.