Ada Demo Buruh, Produksi Kawasan Industri MM2100 Turun 20%

Liputan6.com, Jakarta - Pengelola Kawasan Industri MM2100 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengaku mengalami penurunan produksi imbas demo buruh yang berlangsung beberapa hari ini. Tak tanggung-tanggung, penurunan produksinya mencapai 20%.

Aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum yang dilakukan buruh menyebabkan akses keluar dan masuk Kawasan Industri MM2100 lumpuh.

"Aksi buruh bagi kami pengelola kawasan industri MM2100 sangat disayangkan karena bagaimana pun juga aksi yang dilaksanakan kemarin mengganggu sistem supply chain dari industri-industri," kata GM Operation Kawasan industri MM2100 Darwoto dikutip dari Antara, Jumat (1/12/2023).

Dia mengatakan bukan hanya Kawasan Industri MM2100 saja yang lumpuh akibat aksi unjuk rasa buruh melainkan sejumlah kawasan industri lain di Kabupaten Bekasi hingga Kabupaten Karawang mengalami kondisi serupa.

Darwoto mengaku penurunan produksi hingga mencapai 20 persen tersebut disebabkan akses keluar dan masuk bahan baku produksi maupun karyawan yang terganggu.

"Total ada 370 lebih perusahaan di MM2100. 65 persen investor Negara Jepang, ada juga ekspor. Kerugian masih dalam penghitungan, tapi jika dihitung secara umum itu sekitar 20 persen dari total produksi alami penurunan akibat demo," ucapnya.

Pihaknya meminta agar para pekerja tidak lagi melakukan aksi unjuk rasa yang sampai menutup akses keluar dan masuk kawasan industri.

Ia pun menyarankan massa demo buruh untuk menempuh jalur hukum lain melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila merasa tidak terima dengan penetapan Upah Minimum Kota atau Kabupaten (UMK) 2024 berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat.

"Serikat pekerja yang belum sependapat dengan SK gubernur dapat melakukan langkah hukum melalui PTUN. Itu jauh lebih baik dibandingkan turun ke jalan karena dengan turun ke jalan akan mengganggu akses keluar masuk kawasan, termasuk mengganggu mobilitas masyarakat," kata dia.

Sebelumnya, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2024 Jawa Barat telah ditetapkan dan diumumkan hari ini Kamis 30 November 2023. Terdapat 27 kabupaten dan kota di wilayah ini. Pengumuman tersebut dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin di Gedung Sate, Bandung.

"Hari ini saya telah menandatangani Keputusan Gubernur terkait UMK 2024 di Jawa Barat, dan tadi juga saya sudah menerima aspirasi perwakilan Serikat Pekerja dan keputusan sudah ditandatangani. UMK yang tertinggi Kota Bekasi," kata Bey dikutip dari Antara, Kamis (30/11/2023). 

Keputusan gubernur nomor 561.7/Kep.804-Kesra/2023 terkait UMK Jawa Barat tahun 2024 itu, memakai Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2023 tentang Pengupahan sebagai dasar pengambilan keputusan meski ada 14 kabupaten/kota yang merekomendasikan kenaikan di atas aturan tersebut.

"PP nomor 51 tahun 2023 itu menjadi dasar kami, karena kami hanya bisa di koridor itu, memang betul beberapa daerah menyerahkan di atas PP nomor 51, kami pertimbangkan, namun harus sesuai dengan PP nomor 51 tahun 2023, dan tetap ada kenaikan," kata Bey.

Perhitungan koefisien khusus (alfa) antara 0,1 sampai 0,3 yang dipakai, kata Bey, berbeda-beda disesuaikan dengan karakter daerah dengan mempertimbangkan inflasi Jabar per September secara tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 2,35 persen dan pertumbuhan ekonomi tiap daerah.

"Dengan demikian, UMK tertinggi di Kota Bekasi Rp5.343.430 dan memang di jawa barat ini kan range-nya UMK itu dari Rp2 juta sampai Rp5 juta, (untuk yang terendah) Kota Banjar Rp2.070.192," ucapnya.

Lebih lanjut, Bey Machmudin menjelaskan, UMK 2024 yang ditetapkan hanya bagi buruh atau pekerja di bawah satu tahun, sementara untuk pekerja yang telah lebih di atas satu tahun, perhitungan kenaikan mengikuti instrumen struktur skala upah.

"Ini hanya untuk buruh yang bekerja di bawah satu tahun. Saya minta kepada Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat untuk memantau, memonitoring pelaksanaan struktur skala upah. Kalau ada yang melanggar, saya bisa tindak perusahaan itu," tuturnya.

Dengan kenaikan UMK yang berdasarkan PP Nomor 51 tahun 2023, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto mengancam akan melakukan mogok kerja dan menegaskan pimpinan serikat buruh tidak bertanggungjawab, bila bakal ada aksi massa yang lebih besar dari para buruh.

Padahal, lanjut dia, bupati dan walikota dari 27 kabupaten/kota telah memberikan rekomendasi usulan UMK, dimana rerata kenaikan hampir 17 persen, bahkan pihaknya pun telah menawarkan win-win solution, yang hanya meminta kenaikan 7,25 persen, mengikuti pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Jawa Barat.

"Kita sudah menawarkan solusi. Tetap Pj Gubernur menegaskan bahwa akan memakai PP 51. Sehingga kita anggap bahwa Pemerintah Jawa Barat memaksakan kehendak untuk memiskinkan kaum buruh, dengan menggunakan PP 51 yang kenaikannya hanya Rp13 ribu. Serikat Buruh tidak bertanggungjawab apapun yang terjadi. Kita akan siapkan mogok (kerja)," ujar Roy usai audiensi bersama Bey Machmudin di Gedung Sate.

Hasil audiensi bersama Pemprov Jabar ini sambung dia, akan disampaikan kepada buruh dan memasrahkan keputusan kepada mereka terkait penetapan UMK 2024.

"Buruh mau ngambil langkah seperti apa, kita serahkan kepada pemegang kedaulatan rakyat dan buruh terkait hal itu. Karena Penjabat Gubernur Jawa Barat sudah tidak mau diajak berdiskusi," ucapnya.