Disinggung Jarang Naikkan Gaji TNI dan Polri, Jokowi Beri Alasan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons pernyataan dari salah satu calon presiden (capres) yang menyebutkan bahwa pemerintahannya jarang menaikkan gaji TNI dan Polri ketimbang presiden sebelumnya.

Menurut Jokowi, kenaikan gaji TNI/Polri pada suatu zaman tidak bisa diperbandingkan begitu saja. Sebab, tiap zaman memiliki situasi dan kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda.

"Ya situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan kenaikan atau tidak menaikkan itu semua pasti dengan pertimbangan pertimbangan yang matang," ujar Jokowi usai meresmikan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor di Kota Depok, Senin (8/1/2024).

Jokowi menegaskan, pemerintah tidak bisa seenaknya menaikan gaji aparatur sipil negara tanpa memperhatikan kondisi kantong negara. Terlebih sejumlah krisis terjadi di era pemerintahannya, mulai dari pandemi Covid-19 hingga konflik geopolitik.

"Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh covid, kemudian boleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi kalkulasi yang matang," tuturnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga mengaku telah meneken surat keputusan terbaru terkait kenaikan gaji TNI/Polri. Itu disebutnya akan segera keluar dalam waktu dekat.

"Seingat saya sudah. Secepatnya akan keluar," imbuh dia.

RI 1 berharap, kenaikan gaji TNI/Polri bakal turut mendongkrak kesejahteraan dan ekonomi para abdi negara tersebut.

"Kita harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan daya beli dan juga berimbas kepada ekonomi yang ada," pungkas Jokowi.

Sebelumnya, Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan menyoroti soal kesejahteraan dan kenaikan gaji anggota TNI dan Polri. Hal tersebut diungkapkan dalam Debat Capres 2024 Ketiga malam ini.

"TNI, tentara dan polisi kita semua bekerja luar biasa di lapangan, kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih karena mereka mengerjakan hal-hal sulit dan berat," kata Anies Baswedan.

 Namun menurut dia, ada perbandingan signifikan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal kenaikan gaji TNI/Polri. Selama era SBY misalnya, anggota TNI/Polri mendapatkan kenaikan gaji hingga 9 kali. Sedangkan di era Jokowi hanya 3 kali.

"Tetapi dari sisi kebijakan lebih parah, kenapa? Di era Pak SBY kenaikan gaji terjadi 9 kali, selama era ini (Jokowi) hanya naik gaji 3 kali dan akan naik nanti karena menjelang Pemilu mungkin naik gajinya," tutur dia.

Selain itu, lanjut Anies, peningkatan kesejahteraan para anggota TNI/Polri juga selama ini belum diupayakan secara serius. Berbeda dengan kesejahteraan PNS di sejumlah kementerian yang tunjangan kinerjanya (tukin) diupayakan untuk naik.

"Tetapi di sisi lain, kesejahteraannnya tidak dipikirkan serius, tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka," ungkap Anies.

Sementara itu terkait dengan penggunaan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia atau Alutsista bekas, Anies juga menyoroti soal keselamatan para anggota TNI. Hal ini dinilai berbanding terbalik dengan upaya anggota TNI selama ini dalam mengamankan wilayah Indonesia.

"Lalu kita lihat alutsista bekas, itu risikonya keselamatan prajurit TNI kita, mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini, tetapi mereka tidak didukung oleh policy," tutup Anies Baswedan.