Alokasi APBN 2024 untuk Bangun IKN Rp 40 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menjelaskan, pemerintah hanya mengalokasikan Rp 40 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 untuk membangun infrastruktur dasar di kawasan Ibu Kota Nusantara.

"APBN 2024 mengalokasikan sekitar Rp 40 triliun untuk pembangunan infrastruktur IKN," kata Bambang Susantono dikutip dari Antara, Senin (8/1/2024).

Infrastruktur di IKN yang dibangun dengan dana APBN ini bersifat barang publik (public goods). Artinya, pembangunan tidak komersial harus dilakukan pemerintah pusat seperti infrastruktur jalan, penyediaan air bersih, sektor persampahan dan yang lain-lain.

"Alokasi dana dari APBN itu juga termasuk untuk pembangunan Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) Kota Nusantara," ujarnya.

Mengenai rincian pembangunan lanjutan infrastruktur dasar ibu kota negara masa depan Indonesia dengan dana Rp 40 triliun dari APBN 2024 berada di tangan Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Pastinya anggaran Rp 40 triliun dari APBN digunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Kota Nusantara," tambahnya.

Otorita IKN menargetkan pembangunan IKN pada 2024 sudah menampakkan satu ekosistem sebagai kota yang cerdas untuk memudahkan dan membuat penghuni lebih nyaman hidup dan tinggal di kawasan itu. Membangun satu ekosistem kota yang cerdas itu, kata dia, turut melibatkan investor domestik, asing maupun investor domestik-internasional (gabungan/kerja sama).

Pembangunan IKN di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, salah satu proyek yang dibiayai APBN.

Kemudian dana pembangunan IKN juga berasal dari kemitraan pemerintah dengan swasta (public private partnership) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta dari investasi sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sebelumnya, Proyek IKN Nusantara terus dikebut. Seperti diketahui, proyek IKN menjadi salah satu simbol dari pemerataan pembangunan Indonesia. Dengan adanya IKN, diharapkan investasi tidak terpusat di Pulau Jawa.

Dalam percepatan pembangunan ini, Otorita IKN menyebutkan target investasi dana pembangunan Ibu Kota Nusantara bukan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (non-APBN) pada 2024 lebih kurang Rp100 triliun.

"Kami optimistis akan lebih banyak lagi investor yang menanamkan modal jangka panjang di Kota Nusantara pada 2024," kata Kepala OIKN Bambang Susantono dikutip dari Antara, Minggu (7/1/2023).

Ia mengatakan, dana pembangunan ibu kota negara masa depan Indonesia di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur itu disebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih kurang Rp466 triliun dengan hitungan sekitar 19-20 persen berasal dari APBN.

Sepanjang 2023, menurut dia, 23 investor dari dalam negeri yang telah melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda mulai melakukan pembangunan di ibu kota negara baru Indonesia dengan nilai investasi non-APBN lebih kurang Rp41 triliun.

Menurut dia, investasi yang sudah masuk dan yang bakal masuk di ibu kota negara baru itu, berasal dari berbagai sektor dengan skala investasi yang berbeda-beda.

Presiden Jokowi akan melakukan lagi peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan fisik baru di Kota Nusantara pada Januari sampai Februari 2024 yang dikerjakan sekitar 15 investor.