Bansos Beras Terus Jalan, Harga Beras Kok Masih Mahal?

Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengklaim program penyaluran bansos pangan, terutama beras mampu menurunkan angka inflasi beras. Meskipun di sisi lain harga beras terpantau masih fluktuatif.

Bayu menjelaskan, inflasi beras pada 2023 sukses dimitigasi berkat penyaluran program bansos beras sebanyak 1,49 juta ton.

Ia menceritakan, inflasi beras pada Februari 2023 masih menembus angka 2,63 persen. Pasca penyaluran bantuan pangan tahap pertama, inflasi beras melandai jadi 0,7 persen per Maret, 0,55 persen pada April, hingga menjadi 0,02 persen pada Mei.

Fenomena serupa juga terjadi pada bantuan pangan tahap kedua, dimana inflasi beras yang sempat memuncak di September 2023 terpangkas jadi 1,72 persen pada Oktober, 0,43 persen pada November, dan bertahan di 0,43 persen pada Desember.

"Bantuan pangan yang juga didukung oleh SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) di tahun 2023 banyaknya mencapai 1,2 juta ton, itu mampu menahan gejolak harga, mampu membuat harga beras kita menjadi flat, relatif datar. Dan ini menunjukkan keberhasilan dari bantuan pangan itu," terang Bayu di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Sisi Produksi

Kendati begitu, ia melanjutkan, penyaluran bansos beras rupanya belum mampu menurunkan harga beras secara signifikan. Menurut dia, itu disebabkan oleh kondisi produksi beras yang masih berat.

"Mengapa belum berhasil menurunkan harga? Karena memang kondisi produksi situasinya masih berat, bahkan berlanjut sampai dengan saat ini," ungkapnya.

Memitigasi situasi itu, pemerintah dan Perum Bulog pada akhirnya memperluas jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) untuk program bansos beras di 2024.

"Dan jumlah KPM-nya naik dari 21,3 juta menjadi 22 juta KPM. Dan ini kira-kira akan mampu menjangkau sekitar 88 sampai 90 juta penduduk Indonesia," pungkas Bayu.

Perum Bulog menjamin penyaluran program bantuan sosial atau bansos beras 10 kg selama 3 bulan pada Januari-Maret 2024 bisa tersalurkan tanpa unsur politik jelang Pemilu 2024 yang akan digelar pada Februari mendatang.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi meyakini hal itu lantaran pihaknya sudah memegang data, siapa saja 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang berhak menerima bansos beras tersebut.

Menurut dia, penyaluran program bantuan sosial pangan tersebut akan turut didukung oleh para transporter yang juga merupakan profesional logistic company.

"Bagi kami, urusannya adalah keluarga KPM itu terima 10 kg beras dan bisa kita pertanggungjawabkan prosesnya. Yang lain kita enggak ikut mikir," tegas Bayu di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Menindaki banyaknya pemberian bansos yang terindikasi unsur politik akibat adanya atribut-atribut tertentu yang menempel, ia meyakinkan Perum Bulog telah melakukan proses pembagian bansos secara seksama di semua tempat.

"Kita semua confirm bahwa di dalam semua proses itu tidak ada atribut apapun. Tidak boleh ada atribut apapun, kecuali yang memang natural ada di situ. Kami sangat komitmen untuk itu. Ini adalah program negara, punyanya rakyat," imbuhnya.

Demi meyakinkan penyaluran bansos beras aman politisasi, Bayu lantas mempersilakan semua pihak untuk ikut melakukan pengawasan. "Silakan Bawaslu dan satgas pangan melaksanakan tugasnya. Saya kira beliau sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kita hanya melaksanakan saja," pungkas Bayu.