Bisnis Mal Diramal Lesu Pasca Lebaran 2024

Liputan6.com, Jakarta Pengusaha pusat perbelanjaan memprediksi akan terjadi stagnasi pertumbuhan ritel di Indonesia pasca momen ramadhan dan Idul Fitri tahun 2024.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja (APPBI) Alphonzus Widjaja, mengatakan stagnasi pertumbuhan ritel tersebut diperkirakan imbas dari penerapan pembatasan impor, sehingga akan membuat barang impor ilegal membanjiri Indonesia.

"Kami memprediksi setelah idul fitri jika tidak diatasi (barang impor ilegal dan pembatasan impor), maka akan terjadi stagnasi pertumbuhan ritel Indonesia. karena ramadhan dan idul fitri high season puncaknya penjualan ritel di Indoensia, setelah itu akan stagnasi itu yang kami prediksi," kata Alphonzus dalam konferensi pers Revisi Kebijakan & Pengaturan Impor APRINDO dan APPBI, di Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2024).

Oleh karena itu, APPBI mengusulkan kepada Pemerintah agar membatalkan rencana pembatasan impor dan mengatasi impor barang ilegal masuk ke dalam negeri.

"Usulan kami kepada Pemerintah produk lokal ini harus didukung diberikan kemudahan bukan dibatasi impor, kalau produk ilegalnya tidak dicegah dan diatasi maka akan terjadi ancaman. Situasi ini menjadi keprihatinan supaya pemerintah bisa membatalkan rencana pembatasan impor," tegasnya.

Sebab, memasuki tahun 2024 banyak retailer-retailer yang membatalkan membuka usaha ritel baru di pusat perbelanjaan, dikarenakan mereka kesulitan mendapatkan barang merek global imbas pembatasan impor.

"Saat memasuki tahun 2024 ini banyak retailer-retailer yang membatalkan membuka usaha retail baru. Padahal untuk mengembalikan usaha itutidak bisa mengandalkan toko-toko yang ada, untuk mendapatkan pertumbuhan yang signifikan harus dilakukan dengan membuka toko-toko yang baru," katanya.

Dampak Buruk

Lebih lanjut, dampak buruk lainnya dari pembatasan impor akan menyebabkan kelangkaan barang, sehingga harga barang menjadi mahal dan membebani konsumen. Alhasil, industri ritel akan lesu.

"Dengan pembatasan impor ini akan terjadi kelangkaan barang, sehingga harga mahal dan membebani konsumen, kalau terjadi industri peritel akan lesu. Jadi, inilah kekhawatiran kami terhadap situasi ini, sebetulnya kami sudah menghimbau kepada pemerintah bukan membatasi impor, tapi diimpor ilegal," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meyakinkan Jakarta akan tetap menjadi kota bisnis meski ibu kota negara meski nantinya ibu kota negara akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2024.

Kepastian soal Ibu Kota Negara Jakarta ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Haryati di hadapan para pengusaha ritel dalam Indonesia Retail Summit (IRS) 2023 di Jakarta, Senin (14/8/2023).

"Bapak-Ibu sekalian mengetahui bahwa Insya Allah 2024 nanti IKN akan berpindah ke Kalimantan. Tetapi sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa Jakarta tetap akan menjadi kota bisnis, kota ekonomi berskala global," kata dia melansir Antara.

Menurut Sri, pihaknya dengan pemerintah pusat terus melakukan pembahasan agar Jakarta tetap bisa menjaga kestabilan ekonominya ke depan meski bukan lagi sebagai ibu kota negara.

Hal itu lantaran Jakarta menyumbang 16-17 persen terhadap perekonomian nasional sehingga kestabilan ekonominya akan sangat mempengaruhi ekonomi Indonesia.

Sri menambahkan, pihaknya tidak bisa sendirian menjaga ekonomi Jakarta. Oleh karena itu, ia meminta pelaku usaha, termasuk para pengusaha ritel untuk saling bahu membahu menjaga agar sektor tersebut bisa terus berkembang dan mendukung ekonomi Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membuka diri jika ada regulasi atau masukan yang perlu didukung. Pemprov DKI Jakarta siap duduk bersama untuk membahas masukan pengusaha.

"Intinya segala upaya tentu kita lakukan agar pergerakan ekonomi Jakarta terus meningkat karena saya tahu persis kontribusi dari industri ritel ini terhadap lapangan pekerjaan dan lain-lain itu juga sangat-sangat tinggi sehingga itu perlu kita sama-sama support agar ini dapat berjalan dengan baik," tutur Sri.

Berdasarkan data Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), jumlah pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta mencapai 96 unit per 16 Januari 2023. Jumlah tersebut terdiri atas 76 mal dan 20 pusat perdagangan (trade center).

Adapun Kemenko Perekonomian mencatat pada tahun 2023 ini, secara nasional terdapat peningkatan jumlah pengunjung di pusat-pusat perbelanjaan. Sejumlah pusat perbelanjaan menjadi tempat favorit masyarakat khususnya di saat libur lebaran yang lalu.

Jumlah pengunjung dilaporkan sudah mencapai 100 persen, meningkat dibandingkan 2022 yang berkisar di angka 90 persen.

Peningkatan pengunjung disinyalir terjadi menyusul pencabutan status PPKM. Di sisi lain, peningkatan pengunjung itu juga sejalan dengan peningkatan indeks keyakinan konsumen (IKK) yang pada Juni 2023 berada pada level 127,1 atau meningkat 6 persen dari posisi akhir tahun lalu dan termasuk pada kategori zona optimis.