Mahfud MD: Konglomerat Sawit Kuasai Tanah 39 Ha, Petani Hanya Punya 1/2 Ha

Liputan6.com, Jakarta Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Mahfud MD menyoroti program Reforma Agraria yang belum berhasil diwujudkan di Debat Cawapres. Menurut dia, itu terbukti dari porsi kepemilikan tanah yang masih didominasi oleh konglomerat besar ketimbang petani.

"Kalau melihat ketimpangan penguasaan tanah memang lihat bisnis sawit itu 39 ha, hanya segelintir orang di bisnis sawit. Sementara para petani kita sebanyak 17 juta orang kalau dirata-ratakan hanya menguasai setengah hektar," ujarnya dalam sesi debat cawapres kedua, Minggu (21/1/2024).

Mahfud lantas menekankan, itulah sebabnya program Reforma Agraria yang ditugaskan kepada presiden wajib segera dilakukan.

Tiga Bagian

Menurut dia, Reforma Agraria terbagi menjadi tiga bagian, yakni legalisasi, redistribusi, dan pengembalian klaim-klaim hak atas tanah.

"Ini yang sekarang belum satupun ada sertifikat untuk redistribusi. Yang ada itu legalisasi, yaitu orang sudah punya lalu diberi sertifikat di situ. Yang lain belum dapat redistribusi ya," ungkapnya.

Pernyataan itu diberikan guna membalas omongan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang berjanji menguatkan dan menyempurnakan Reforma Agraria.

Lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pemerintah diklaim sudah membagikan 110 juta sertifikat. Sementara dulu disebutnya hanya bisa menghasilkan 500.000 sertifikat.

"Sekarang sudah ada program redistribusi tanah, disimpan di bank tanah. Sekarang juga ada program one map policy untuk kurangi konflik-konflik sengketa tanah hingga mafia tanah. Reforma Agraria akan dilanjutkan dan dikuatkan," tuturnya.

Calon Wakil Presiden urut 3, Mahfud MD mengungkapkan bahwa ia berjanji meningkatkan pemberdayaan petani jika terpilih dalam Pemilu 2024. 

“Kita punya petani bangga bertani, dan nelayan sejahtera,”  ujar Mahfud dalam Debat Cawapres ke-4, disiarkan pada Minggu (21/1/2024).

Mahfud MD menyebut, sektor pertanian dalam negeri belum berdaulat, hal itu lantaran petani semakin sedikit tetapi subsidi pupuk semakin besar.

“Pasti ada yang salah. Kemudian laut kita juga berlimpah, tetapi udara kita meracuni. Investor masuk, industrialisasi terjadi, lingkungan rusak, rakyat menderita,” ucapnya.

Kemudian sumber daya alam juga menjadi sengketa rakyat antara rakyat, katanya. 

Mahfud MD pun menyampaikan bahwa sumber daya alam yang memihak pada rakyat itu memiliki 4 ukurannya, yaitu pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan leluhur.

“Kita akan menggunakan keempat tolak ukur itu, tetapi saya tidak melihat Pemerintah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita,” sebutnya.

”Jangan misalnya seperti food estate, yang gagal dan merusak lingkungan..yang benar saja..rugi dong kita,” kata Mahfud MD, tanpa menyebut secara spesifik kekurangan pada kinerja di sektor tersebut.