Pemerintah Tambah Bansos, Pengusaha: Perhatikan Juga Kelas Menengah

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani, menyoroti terkait naikknya jumlah anggaran bantuan sosial (Bansos) pada 2024 yang naik Rp 20 triliun, sehingga menjadi Rp 496 triliun dibanding tahun 2023 sebesar Rp 476 triliun.

Menurut Shinta, langkah Pemerintah menaikkan anggaran bansos tahun ini sebagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Ya karena pemerintah itu kan tadi mencoba menjaga dari segi daya beli, jadi dia terus aja tuh bansos supaya semuanya akan terbantu kalau daya belinya naik," kata Shinta saat ditemui di Kantor APINDO, Kamis (1/2/2024).

Kendati demikian, kata Shinta, Pemerintah juga penting untuk memperhatikan masyarakat kelas menengah (middle class), dimana mereka sudah mulai menggunakan tabungannya.

"Saya juga ambil contoh sudah (ada yang) nguras tabungan segala itu mungkin lebih ke yang middclass, tapi itu suatu hal yang harus jadi perhatian jika mereka sudah menggunakan tabungan untuk spending itu juga agak bahaya," ujarnya.

Dunia usahapun mengakui bahwa bansos masih penting untuk membantu daya beli masyarakat miskin. Tapi masyarakat menengah ke bawah juga patut diperhatikan.

"Saya rasa kita dalam satu sisi bansos paling penting tapi yang middclass yang punya tabungan juga berpengaruh," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, telah menyediakan anggaran sebesar Rp 11,25 triliun untuk  bantuan langsung tunai (BLT) kepada 18,8 juta penduduk miskin, yang merupakan pengganti bantuan El Nino.

Diketahui, BLT tersebut senilai Rp 200.00 per bulan, yang akan diberikan selama tiga bulan hingga Maret 2024.

"Kalau untuk 3 bulan itu Rp 11,25 triliun untuk 18 juta KPM. (Selama) Januari, Februari, Maret," kata Menkeu saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Lebih lanjut, bendahara negara ini menjelaskan alasan Pemerintah belum menyalurkan BLT tersebu pada Januari, sebab pada Januri pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk proses penyaluran BLT-nya.

"Karena kan ini udah hampir selesai (Januari), tapi dari Kemensos untuk urusan DIPA-nya, dan penggunaan datanya dan appoitment terhadap costnya," ujar Menkeu.

Menkeu menegaskan, untuk penyaluran belum diketahui apakah akan disalurkan sekaligus selama 3 bulan atau per bulan. Pihak Kemenkeu masih melihat kesiapan dari Kemensos.

"3 bulan sekaligus, nanti kita liat kesiapan dari Kemensos," ujarnya.

Pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 18,8 juta penduduk miskin senilai Rp 200.00 per bulan, yang akan diberikan selama tiga bulan hingga Maret 2024.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers Hasil High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), di kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (29/1/2024).

"Jumlahnya Rp 200 ribu per bulan, sehingga tentu ini kita baru anggarkan yang disetujui Bu Menkeu dievaluasi 3 bulan, jadi sampai Maret dulu nanti kita evaluasi nanti berikutnya, kita lihat kembali," kata Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga menegaskan, bantuan kali ini berbeda dengan bantuan pangan yang telah diberikan Pemerintah sebelumnya.

"Biasanya masyarakat di bawah bertanya kenapa saya dapat beras tapi tidak dapat BLT cash. Tentu dengan data yang berbeda itu tergantung kepada kemarin data yang dari Kemenko PMK," jelas Airlangga.