Mundurnya Komisaris Buat Ikut Kampanye Tak Ganggu Kinerja BUMN

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah menilai banyaknya komisaris BUMN yang mundur tak akan mengganggu kinerja dari perusahaan pelat merah. Pasalnya, jumlah komisaris BUMN yang mundur masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris.

Piter memandang, langkah mundurnya komisaris jadi upaya yang tepat secara etika. Mengingat, ada larangan di BUMN untuk adanya keterlibatan pengurus perusahaan ke sektor politik.

Terbaru, ada Abdee 'Slank' yang melepas posisi Komisaris Telkom Indonesia dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang melepas Komisaris Utama Pertamina. Piter memandang, langkah itu tak menggoyahkan gerak BUMN.

"Mundurnya mereka tidak akan mengganggu kinerja BUMN," kata Piter kepada Liputan6.com, Senin (5/2/2024).

Menurutnya, susunan Dewan Komisaris di BUMN yang ditinggalkan masih cukup proporsional. Kemudian, fungsi pengawasan sebagai tugas dari komisaris juga dinilai tak akan terganggu.

Informasi, sebelum ada nama Ahok dan Abdee 'Slank', banyak nama komisaris yang mundur. Mulai dari Rosan Roeslani, Arief Rosyid, Budiman Sudjatmiko, hingga Andi Gani Nena Wea.

"Mereka kan komisaris, satu dari sekian anggota dewan komisaris. Fungsi komisaris juga hanya pengawasan, jadi sama sekali tidak mengganggu kinerja BUMN," terangnya.

Sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan mundur dari posisi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Langkah ini menyusul mundurnya Abdee 'Slank' yang juga melepas jabatan Komisaris Independen Telkom Indonesia.

Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah menilai, sudah seharusnya komisaris BUMN mundur ketika terlibat dalam kampanye. Apalagi, jika orang tersebut masuk dalam jajaran tim sukses salah satu pasangan calon presiden (Capres).

"Sudah seharusnya komisaris yang jelas-jelas masuk dalam timses, atau ikut aktivitas kampanye mengundurkan diri dari jabatannya di BUMN," kata Piter kepada Liputan6.com, Senin (5/2/2024).

Dia turut mengapresiasi langkah mundurnya beberapa pihak yang terang-terangan mendukung capres. Menurutnya, upaya itu jadi satu bagian dari etika secara poltitik.

"Itu menyangkut etika dan ketentuan di Kementerian BUMN. Sejauh ini setahu saya memang tidak ada direksi dan komisaris BUMN yang secara terang-terangan menyatakan mendukung salah satu paslon," urainya.

Dihubungi terpisah, Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menilai aturan yang diterapkan di BUMN mengahruskan tokoh-tokoh politik yang memberikan dukungan untuk mundur.

Dia tak menampik ada sejumlah sosok politis yang menduduki posisi komisaris BUMN. Hanya saja, menurutnya, jika tak ada gelagat untuk ikut kampanye, maka posisi tersebut tak jadi masalah.

"Orang-orang parpol (partai politik) tentu ada, asal tidak ikut kampanye dan bagian dari timses mungkin masih aman," ungkap dia.