Soal Bansos Beras Setelah Juni 2024, Mendag: Tunggu Kondisi APBN

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan turut mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat (16/2/2024).

Mendag Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah melanjutkan program bantuan melalui pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga Juni untuk saat ini.

“Tadi saya mendampingi Bapak Presiden menyalurkan beras dari program Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di daerah Cibitung, Kabupaten Bekasi. Presiden menekankan, pemerintah akan melanjutkan penyaluran bansos beras bantuan sampai Juni 2024,” kata Mendag Zulkifli Hasan.

Tunggu Kondisi APBN

Sementara itu, pelaksanaan untuk bulan-bulan setelahnya akan memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terlebih dahulu. “Akan lihat kondisi APBN,” kata Mendag Zulkifli Hasan.

Saat ini, terpantau stok beras BULOG tersedia cukup melimpah yang tercatat lebih dari 1 juta ton. Pemerintah pun siap menyalurkan beras BULOG baik melalui program Bantuan Pangan beras kepada KPM maupun melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di tingkat konsumen.

Dalam kegiatan penyaluran beras di Cibitung hari ini, turut hadir Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur Jawa Barat

Presiden Joko Widodo mengatakan di negara lain tidak ada bantuan pangan beras layaknya yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat.

Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam acara Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat.

"Kalau di negara lain kan nggak ada bantuan pangan beras seperti yang kita miliki. Kita hitung-hitung, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita (bisa)," tutur Jokowi dikutip dari Antara, Jumat (16/2/2024).Dia mengatakan fungsi negara adalah memberikan bantuan pangan manakala ada kenaikan harga beras.

Oleh karenanya, kata dia, pemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 kg per keluarga, per bulan.

Dia mengaku dapat memahami apabila bantuan beras 10 kg tidak mencukupi untuk kebutuhan per bulan. Namun dia mengatakan setidaknya bantuan bisa membantu masyarakat.

"Ya kalau ditanya cukup nggak, pasti nggak cukup. Saya sudah tahu jawabannya seperti itu. Tapi tetap kan ini membantu kan," ujar dia.

Dia juga berjanji apabila APBN mencukupi maka bantuan akan terus disalurkan setelah Juni.

"Nanti kita lihat di APBN kalau pemerintah punya kemampuan akan dilanjutkan berikutnya. Tapi janji saya yang sampai Juni dulu. Nanti hitung-hitung APBN kira-kira, masih punya duit, bisa ditambah," imbuh Jokowi.

Pada kesempatan itu Presiden menyalurkan secara simbolik bantuan pangan beras kepada perwakilan masyarakat yang hadir.

Sebelumnya, pada Kamis (15/2), Presiden Joko Widodo mengatakan bantuan sosial atau bansos beras yang diberikan pemerintah kepada masyarakat membantu dalam pengendalian harga beras di pasar.

"Tidak ada hubungannya sama sekali (kenaikan harga beras) dengan bantuan beras. Karena justru ini (bansos pangan) yang bisa mengendalikan, karena suplai-nya lewat bansos ke masyarakat," kata Jokowi usai meninjau stok beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Kamis (15/2).

Menurut Presiden, bansos pangan yang diberikan pemerintah memenuhi kebutuhan beras di masyarakat, sehingga menahan atau membantu mengendalikan harga beras agar tidak naik.

Joko Widodo mengatakan penyebab kelangkaan beras dan meningkatnya harga beras belakangan disebabkan beras hasil panen belum masuk ke pasar. Selain itu, distribusi juga terpengaruh oleh banjir, misalnya, yang terjadi di Grobogan, Demak, Jawa Tengah.