Dibanding Orang Politik, Bankir Dinilai Lebih Kompeten Isi Kursi Menteri Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad berharap sosok profesional seperti bankir besar lebih diprioritaskan untuk mengisi menteri ekonomi di kabinet selanjutnya ketimbang orang politik.

Menurut dia, sosok bankir lebih teruji dalam membaca pasar dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang tak menentu.

"Saya kira akan lebih baik kalau yang profesional. Akan lebih baik yang profesional," ujar Tauhid kepada Liputan6.com, Selasa (20/2/2024).

"Biasanya bankir-bankir, lembaga keuangan, swasta yang besar-besar, itu jelas pasti punya kompetensi lah. Kalau orang internal misalnya Wamen, atau mantan dirjen. Kalau di luar pasti dari bank-bank," paparnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menarik sejumlah mantan direktur utama bank besar ke dalam kabinetnya. Mulai dari Budi Gunadi Sadikin yang malang melintang berkarir sebagai bankir hingga menjadi Direktur Utama Bank Mandiri (2013-2016), sampai Kartika Wirjoatmodjo yang juga sempat menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri (2016-2019).

Lebih lanjut, Tauhid pun meminta kepada kabinet pemerintahan selanjutnya agar tidak memasang target ekonomi muluk-muluk. "Evaluasinya adalah belum tercapainya target-target untuk perbaikan kondisi ekonomi, termasuk misalnya target untuk pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Itu harus lebih realistis, namun juga optimis," urainya.

Pasalnya, ia menilai kabinet ke depan harus terus bersiaga terhadap banyaknya faktor-faktor di luar kendali pemerintah yang sulit diprediksi. Sehingga pada akhirnya mempengaruhi ekonomi.

"Seperti misalnya kondisi ekonomi makro global yang di luar kapasitas pemerintah kita untuk bisa mengendalikan. Misal kasus Rusia Ukraina, Palestina, termasuk negara-negara Jepang dan Inggris yang resesi. Sedikit banyak pasti pengaruh ke ekonomi kita," imbuhnya.

Selanjutnya, ia juga menyoroti sektor ekonomi nasional yang dihadapkan pada situasi masih banyaknya tingkat kemiskinan atau pengangguran. Tauhid mengatakan, meski ada penurunan, namun problem utama masyarakat wajib dibenahi.

"Termasuk tantangannya adalah pembenahan data sasaran, ketidaktepatan sasaran program, termasuk mekanisme dan sebagainya. Itu yang menjadi challenge dan harus diperbaiki ke depan dengan pendekatan yang lebih progresif," tuturnya.

"Karena kalau tidak dilakukan upaya seperti itu, maka akan sangat sulit, karena target pemerintah bahkan banyak yang lebih kecil dari 5 persen, dan sebagainya," pungkas Tauhid.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal kabar Hadi Tjahjanto dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada Rabu, 20 Februari 2024.

Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok pukul 10.00 WIB.

"Besok ditunggu saja jam 10," kata Jokowi usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024 di Ecovention Hall, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (19/2/2024).

Saat ditanya apakah Hadi Tjahjanto yang menjadi Menko Polhukam pengganti Mahfud Md, Jokowi tak memberi jawaban pasti.

Hal yang sama juga disampaikan saat awak media mengkonfirmasi apakah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR).

"Besok dilihat jam 10. Besok dilihat saja," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membenarkan adanya pelantikan Menko Polhukam dan Menteri ATR di Istana Negara pada Rabu besok.

Namun, Ari enggan membeberkan siapa menteri-menteri yang akan dilantik.

"Rabu besok, 21 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, diagendakan pelantikan Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN oleh Presiden di Istana Negara," jelas Ari kepada wartawan.

"Mengenai siapa yang akan diangkat dan dilantik oleh Bapak Presiden untuk mengisi dua posisi itu, kita tunggu besok ya," sambung dia. 

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengaku tak masalah jika Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengisi jabatan sebagai Menko Polhukam.

Hal ini dikatakan Mahfud Md yang juga calon wakil presiden, setelah beredar kabar jika Hadi Tjahjanto lah yang akan mengisi jabatan Menko Polhukam.

"Saya mendengar, baca dari berita anda, kan sudah terberitakan. Ya gapapa," kata Mahfud, di Kawasan Jakarta Pusat, Selasa (20/2).

Lebih lanjut, Mahfud mengaku mengenal dekat dengan Hadi Tjahjanto. Sehingga, dirinya tak mempermasalahkan siapapun sosok yang akan menjadi Menko Polhukam.

"Boleh juga, boleh juga. Saya kenal baik sama beliau. Dia orangnya baik," pungkas Mahfud.

Mahfud menjabat sebagai Menko Polhukam pada 23 Oktober 2019 hingga 1 Februari 2024. Dia mengundurkan diri dari jabatan tersebut saat menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo untuk bertarung dalam Pilpres 2024.