Tekan Kenaikan Harga, Jokowi Bagi-bagi Bansos Beras di Maros

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyerahkan bantuan pangan dalam bentuk beras, atau bansos beras kepada sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (22/2/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menjelaskan bahwa kenaikan harga beras saat ini dipicu oleh bencana El Nino yang melanda di seluruh dunia.

Sehingga, kejadian itu berdampak pada kenaikan harga lantaran jumlah produksi menurun, sementara kebutuhan konsumsi masyarakat cenderung tetap atau bahkan mengalami peningkatan.

"Bapak dan Ibu tau kan kenapa mendapatkan bantuan beras? karena saat ini harga beras di seluruh dunia sedang naik, kenaikan harga beras ini disebabkan perubahan iklim karena terjadi El Nino. Meskipun demikian negara kita memberikan bantuan pangan berupa Beras sebanyak 10 kg perbulan kepada jutaan penerima manfaat (KPM)," ungkap Jokowi.

Stok Beras Aman

Menteri BUMN, Erick Thohir yang ikut mendampingi Jokowi pun mengklaim bahwa stok beras milik Perim Bulog saat ini dalam kondisi aman.

Secara nasional, sambung Erick, Bulog sudah menyiapkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan baik untuk pelaksanaan program-program seperti bansos beras.

"Stok beras yang dikuasai BULOG saat ini ada sebanyak 1,4 juta ton dan sangat cukup untuk kebutuhan penyaluran bantuan pangan beras sampai dengan bulan Juni," kata Erick Thohir.

"Kemudian untuk penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dan menghadapi puasa serta lebaran. Program bantuan beras ini juga terbukti efektif meredam gejolak harga beras yang terjadi sebagai dampak El Nino," imbuh dia.

Cukupi Kebutuhan

Sementara Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi juga menambahkan, salah satu tujuan dari program bantuan pangan beras ini untuk mencukupi kebutuhan beras bagi keluarga penerima manfaat.

"Jadi mereka yang mendapatkan bantuan itu tidak perlu lagi pergi ke pasar, mereka punya beras. Kemudian bagi keluarga yang tidak dapat pembagian bisa membeli beras SPHP yang juga sudah semakin tersedia di mana-mana," sebut Bayu.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan program bantuan sosial (bansos) sudah lama dijalankan pemerintah. Dia merespons isu bansos yang jadi perbincangan berbagai pihak belakangan ini.

Misalnya, ramai soal politisasi bansos karena disebar pemerintah menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, pekan ini. Erick menyebut, bansos sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI.

"Bansos itu merupakan kebijakan yang diambil pemerintah bersama DPR ya dan sudah dianggarkan oleh Menteri Keuangan," kata Erick Thohir di Ramayana Klender, Jakarta, Senin (12/4/2024).

Diapun mengaku heran kalau bansos ini baru menjadi perbincangan belakangan ini. Menurutnya, program bansos bahkan jadi tumpuan bagi beberapa kelompok yang membutuhkan.

"Program bansos itu berjalan sudah lama gitu, jadi saya juga bingung kenapa mesti diributin sekarang gitu dan saya rasa untuk orang yang tidak perlu (masyarakat mampu) ya mungkin gampang bicara, tetapi kalau masyarakat yang di bawah yang memerlukan masa kita setop program-program seperti ini?," urainya.

Pada konteks membantu masyarakat ini, Erick menegaskan ada program subsidi energi untuk listrik dan BBM sebesar Rp 540 triliun. Dia bilang, bansos sudah jadi kesepakatan program pemerintah melalui Kementerian Sosial dan BUMN terlibat dalam distribusinya.

"Saya rasa, ingat program bansos ini sudah berjalan lama dan tentu sudah diprogramkan oleh bu Mensos (Tri Rismaharini) juga, ya bapak Presiden juga kami dari BUMN hanya membantu suplainya," kata dia.

"Kita tidak pernah, saya pribadi tidak pernah melakukan bansos, tetapi kalau intervensi pasar murah pada saat Covid pun kita melakukan dan tidak ada yang ribut. Ya jadi percayalah kebijakan ini memang diambil untuk tadi melayani masyarakat yang tadi belum mampu," tegas Erick Thohir.