BI Pindah ke IKN Mulai Agustus 2024, Perry Warjiyo: Pusat Operasional Tetap di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, pihaknya sudah siap berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). 

"InsyaAllah 17 Agustus kami bersama pemerintah berkantor pusat di IKN," kata Perry kepada media saat konferensi pers Rapat Dewan Gubernur Maret 2024 di Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Meski kantor pusat Bank Indonesia akan pindah, Perry Warjiyo memastikan, sebagian besar operasional bank sentral masih akan berjalan di Jakarta, termasuk cadangan devisa, transaksi moneter, dan berbagai aktivitas keuangan lainnya.

"BI punya cabang di seluruh Indonesia, tentu saja Jakarta tetap akan menjadi suatu pusat kegiatan karena operasional sebagian besar pembayaran, moneter, cadangan devisa, sektor keuangan ada di Jakarta," ujar dia.

Selain itu, disebutkan juga, aktivitas perumusan kebijakan BI tidak akan terpengaruh setelah kantor pusatnya pindah ke IKN. Hal itu karena BI sudah terbiasa dengan teknologi digital.

"Pola kerjanya sudah hybrid, seperti sekarang Pak Juda meski sedang dinas di Brussel, 2 hari ini ikut RDG (rapat dewan gubernur) dan itu sah sesuai peraturan dewan gubernur,” ujar Perry Warjiyo.

Groundbreaking ke-5 di IKN

Sebelumnya diberitakan, groundbreaking atau peletakan batu tahap 5 pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur bakal digelar pada 29 Februari - 1 Maret 2024.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga.

"Akan ada groundbreaking tahap 5, ya minggu ini, Kamis-Jumat tanggal 29 (Februari) dan 1 Maret (2024). Ini saya pikir melengkapi groundbreaking sebelumnya yang sudah 4 tahap digelar," tutur Danis dalam acara webinar Kesiapan Pembangunan Infrastruktur IKN di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat,  Senin, 26 Februari 2024.

Danis menuturkan, groundbreaking tahap kelima akan diisi oleh sejumlah perusahaan di sektor keuangan yang tertarik berinvestasi di IKN. Antara lain Bank Mandiri, Bank BRI, hingga BPJS.

"Goundbreaking itu bank, Bank Mandiri, Bank BRI, kemudian sektor keuangan BPJS dan sebagainya," kata dia.

Danis tidak mengungkap besaran investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan sektor jasa keuangan yang tertarik bergabung di IKN. Namun,  saat ini, masih tersedia ruang yang luas bagi pelaku usaha sektor keuangan untuk berinvestasi di IKN.

"Bapak-ibu yang berbahagia, potensi kerjasama dan investasi khususnya bagi pelaku usaha jasa konsumsi IKN tergolong masih sangat luas. Oleh sebab itu, besar harapan saya dengan seminar ini dapat memberikan tambahan pemahaman mengenai potensi investasi dalam upaya pemenuhan pembangunan infrastruktur desain serta dapat meningkatkan investasi," ujar Danis.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui hingga kini belum ada investor asing yang menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Namun, dia meyakini investor asing akan segera masuk dan berinvestasi di pembangunan IKN.

Hal ini karena semakin banyaknya investor dalam negeri yang menanamkan modalnya di IKN. Dengan begitu, investor luar negeri tidak ragu berinvestasi di IKN.

"Sampai saat ini belum ada (investor luar negeri). Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti pasti akan masuk," kata Jokowi usai bertemu para pebisnis dalam APEC CEO Summit yang digelar di Main Ballroom, Moscone West, San Francisco, Amerika Serikat.

Dia mengatakan, investasi asing di IKN akan diprioritaskan untuk tiga hal. Mulai dari, pendidikan hingga teknologi. "Pendidikan, kesehatan, juga teknologi," ujarnya.

Di depan para pebisnis, Jokowi pun mempromosikan pembangunan IKN yang berkonsep smart forest city. Dia menyampaikan pembangunan IKN tersebut memiliki potensi investasi yang terbuka dalam sejumlah sektor. 

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan, penggunaan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp68,59 triliun. Saat ini, progres pembangunan infrastruktur fisik IKN mencapai 42,45 persen.

"Kementerian pekerjaan umum sedang membangun sarana dan prasarana dasar guna menunjang pembangunan IKN dengan total dana sampai saat ini sebesar kurang lebih Rp 68,6 triliun yang didistribusikan ke dalam 89 paket pekerjaan konstruksi," kata Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga dalam acara webinar Kesiapan Pembangunan Infrastruktur IKN di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat,  Senin (26/2/2024).

Danis merinci penggunaan APBN tersebut meliputi pembangunan istana negara tempat berkantor presiden di IKN. Adapun perkembangan pembangunan istana negara di IKN mencapai 56,371 persen.

"Jadi, sudah sekitar 56 persen itu ya istana negara," ucap Danis menekankan.

Selanjutnya, penggunaan APBN juga meliputi kawasan perkantoran hingga kompleks perumahan menteri. Selain itu, APBN juga digunakan untuk pembangunan waduk dan  jaringan instalansi  air minum.

Danis melanjutkan, uang APBN juga dipakai untuk pembangunan jalan tol seksi 3B yang merupakan akses utama menuju IKN. Adapun progres pembangunan fisik jalan tol seksi 3B mencapai 70 persen.

"Selain dari infrastruktur yang dibangun oleh kementerian PUPR,  juga saya informasikan Anda juga dari ESDM melalui PLN, kemudian dari Pertamina untuk gas, kemudian dari eh Telkom fiber optik nah itu dilakukan juga," imbuh Danis mengakhiri.