Di Sidang MK, Airlangga Hartarto Ungkap Bukan Cuma Indonesia yang Beri Bansos ke Warga

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan bukan hanya Indonesia saja yang menggelontorkan bantuan sosial (bansos) karena dampak dari El Nino.

Menko Airlangga menjelaskan, sejak Desember 2023 berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El Nino, di mana beberapa tempat produksi pangan terutama beras mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal dan hal ini membuat pasokan pangan seperti beras mengalami gangguan yang tentunya sangat mengganggu dan berdampak signifikan terhadap masyarakat miskin.

"Oleh karena itu, beberapa negara melakukan bantuan sosia (bansos)," kata Airlangga saat menyampaikan laporannya ke Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri sidang sengketa Pilpres, di gedung MK, Jumat (5/4/2024).

Adapun deretan negara yang memberikan bantuan sosial diantaranya, Singapura memberikan bantuan berupa paket dukungan biaya hidup sebesar 800 dolar Singapura per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup, yang disalurkan periode September-Desember 2023.

Kemudian, India memberikan bantuan pangan berupa gandum atau beras, yang disalurkan kepada 800 juta orang. Anggaran yang digelontorkan untuk bantuan ini sebesar Rp 2.200 triliun. Penyaluran antara bulan September sampai dengan November tahun lalu.

Tak hanya bantuan pangan, India juga memberikan bantuan subsidi pupuk yang berlangsung hingga tahun 2024 dengan anggaran Rp 25,5 miliar.

AS Juga Ada Bansos

Selanjutnya, Malaysia juga memberikan bantuan keluarga Malaysia untuk 8,7 juta keluarga atau 25,4% penduduk dengan anggaran setara dengan Rp 25 triliun selama periode Januari sampai Desember 2023 dan dilanjutkan 2024 sampai dengan September.

Lalu, Filipina juga memberikan bantuan tunai untuk 2,3 juta petani untuk membantu mereka mengatasi El Nino dan biaya produksi yang naik. Bantuan ini mencapai Rp 3,47 triliun pada September 2023.

Sementara, Amerika Serikat memberikan bantuan dalam bentuk food stamp untuk 41 juta orang atau 21,6 juta rumah tangga dan bantuan paket inflasi senilai USD 17 juta dan perlindungan dampak perubahan iklim ekstrem dengan nilai setara Rp 835 triliun.

"Nah, bantuan sosial di Indonesia misalnya bantuan pangan itu diberikan kepada 22 juta orang atau 7,9% dari penduduk, ini lebih rendah dari Malaysia yang 25,6%, Singapura 41,7 persen dan India 55,6 persen dan Amerika 12,1%," pungkasnya.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan alasan keterlibatan kementeriannnya dalam pembagian bansos jelang Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024). 

“Mengenai keterlibatan kami dalam penyaluran bantuan sosial maupun penyaluran bantuan pangan beras adalah sesuai dengan tugas Kemenko PMK yang diatur dalam Perpres Nomor 35/2020,” kata Muhadjir dalam paparannya di Gedung MK.

 Muhadjir berdalih, bansos tidak bisa dipisahkan dengan tugas utama Kemenko PMK.

“Bantuan sosial adalah bagian yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi Kemenko PMK, sesuai dengan Permenko Nomor 4 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kemenko PMK,” ujarnya.

Selain itu, Muhadjir juga mengklaim Cadangan Beras Pemerintah (CBP) itu merupakan progran lama yakni 2023, bukan 2024 atau jelang Pilpres.

“Terkait bantuan program CBP,  yang diberikan keada masyarakat Januari-Juni 2024, adalah merupakan program perpanjangan dari 2023,” kata Muhadjir.

Menurutnya, pemberian CBP untuk mengurangi risiko bencana kelaparan akibat elnino.

“Tujuannya untuk memitigasi resiko bencana El Nino dan untuk mempertahankan daya beli masyarakat,” kata dia.

Dia menegaskan, CBP bukan bagian dari bansos reguler seperti Kemensos. “Merupakan kewenangan Bapanas, bantuan pangan beras CBP adalah bukan merupakan bagian dari bantuan sosial reguler. Namun merupakan bantuan pangan oleh pemerintah,” kata dia.

“CBP dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan,” sambungnya.

Sebelumnya, empat menteri telah tiba di Mahkamah Konstitusi MK, Jumat 5 April 2024. Adapun empat menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto.

Mereka akan diminta bersaksi terkait tugas dan fungsinya yang disebut mempengaruhi hasil dari Pilpres.