Stabilkan Rupiah, Cadangan Devisa Indonesia Maret 2023 Turun Jadi USD 140,4 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2024 tetap tinggi yaitu mencapai USD 140,4 miliar. Nilai cadangan devisa Indonesia ini turun dibandingkan posisi pada akhir Februari 2024 sebesar USD 144,0 miliar.

"Penurunan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah, antisipasi kebutuhan likuiditas valas korporasi, dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah seiring dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global," kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, dalam keterangannya, Jumat (5/4/2024).

Adapun posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi nasional yang terjaga, seiring dengan sinergi respons bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo melantik 6 pemimpin satuan kerja baru di Kantor Pusat BI, Jakarta pada Senin 1 April 2024. Pelantikan pimpinan baru ini adalah bagian dari implementasi transformasi organisasi dan sumber daya manusia (SDM).

Transformasi organisasi untuk memperkuat kredibilitas kebijakan dan kredibilitas kelembagaan Bank Indonesia dilakukan melalui pembentukan tujuh satuan kerja, terhitung mulai 1 April 2024, yaitu:

1. Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA),
2. Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (DPPK baru),
3. Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan Market (DSMM),
4. Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen (DSPK),
5. Departemen Pengelolaan Aset Perkantoran (DPAN),Departemen Pengelolaan Aset Perumahan dan Non-Perkantoran (DPRN)  dan
6. Departemen Layanan Aset Umum dan Fasilitas (DLAF).

Dengan mulai diimplementasikannya ke-tujuh satuan kerja baru tersebut, maka fungsi Departemen Pengelolaan Moneter, Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (lama), Departemen Surveilans Sistem Keuangan, dan Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas dinyatakan berakhir.

Perry Warjiyo menyampaikan amanat bagi para pemimpin yang dilantik khususnya dalam implementasi transformasi kelembagaan BI ke depan untuk selalu meningkatkan service excellence dan mengedepankan optimalisasi proses bisnis yang bertata kelola.

Selain itu, ditekankan pentingnya aspek kerjasama, kolaborasi dan strategic spritual leadership dalam membangun bangsa dan negara.