Top 3: Pendaftaran CPNS 2024 Sudah Dibuka atau Belum?

Berikut tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Rabu, 1 Mei 2024.

oleh Agustina Melani diperbarui 01 Mei 2024, 09:00 WIB

Diterbitkan 01 Mei 2024, 09:00 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan formasi untuk rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN), baik untuk CPNS 2024 maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar 1,28 juta formasi.

Saat ini, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang melakukan verifikasi dan validasi rincian formasi ASN termasuk PNS yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah.

Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, pendaftaran bisa dimulai segera setelah proses validasi selesai berdasarkan hasil pengisian/input rincian formasi dari masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda).

"Kementerian PANRB dan BKN sudah lakukan percepatan pada proses verifikasi dan validasi formasi ASN dari input yang dilakukan K/L dan Pemda. Kami harap K/L dan Pemda yang belum merampungkan input di sistem BKN untuk segera menyelesaikan agar pendaftaran CASN segera dibuka karena sudah ditunggu-tunggu publik," pintanya saat memimpin rapat tematik mengenai rekrutmen CASN di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa, 30 April 2024.

Artikel Pendaftaran CPNS 2024 Sudah Dibuka atau Belum? Ini Bocorannya menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com? Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum, Rabu (1/5/2024):

1.Pendaftaran CPNS 2024 Sudah Dibuka atau Belum? Ini Bocorannya

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan formasi untuk rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN), baik untuk CPNS 2024 maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar 1,28 juta formasi.

Saat ini, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang melakukan verifikasi dan validasi rincian formasi ASN termasuk PNS yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah.

Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, pendaftaran bisa dimulai segera setelah proses validasi selesai berdasarkan hasil pengisian/input rincian formasi dari masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda).

Berita selengkapnya baca di sini

2.Mau Beli Benih Lobster Indonesia, Vietnam Harus Bayar Segini

Kementerian KKP lepasliarkan 89.018 Benih Bening Lobster (BBL) hasil sitaan di Pantai Marapalam, Nagari Sungai Pinang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Dok KKP

Vietnam memungkinkan untuk mendatangkan benih bening lobster (BBL) atau benur asal Indonesia secara legal. Harganya diusulkan sebesar Rp 8.500 per ekor.

Angka ini diusulkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dia menyebut langkah ini bisa menjadi keuntungan bagi Vietnam, apalagi benur akan dilengkapi dengan sertifikat atas legalitasnya.

"Kalau harga patokan teknis ya di pak Dirjen sudah melakukan itu semua, tentu mellaui sosialisasi publik. Harga patokan di angka minimal Rp 8.500/ekor," ucap Trenggono dalam Konferensi Pers di Jakarta, dikutip Selasa, 30 April 2024.

Kerja Sama dengan Vietnam

Perlu dicatat, Indonesia menjalin kerja sama dengan Vietnam untuk budidaya lobster di dalam negeri. Jika hal itu terealisasi, maka sejumlah BBL bisa diekspor ke Vietnam untuk budidaya di sana.

Berita selengkapnya baca di sini

3.BI Bakal Tambah Insentif Likuiditas Rp 81 Triliun ke Perbankan

Tukar Uang Rusak di Bank Indonesia Gratis, Ini Syaratnya

Karyawan menghitung uang kertas rupiah yang rusak di tempat penukaran uang rusak di Gedung Bank Indonessia, Jakarta (4/4). Selain itu BI juga meminta masyarakat agar menukarkan uang yang sudah tidak layar edar. (Merdeka.com/Arie Basuki)

Bank Indonesia (BI) bakal menambah insentif likuiditas makroprudensial sebesar Rp 81 triliun kepada perbankan.

Kepala Grup Sektor Keuangan Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Nugroho Joko Prastowo mengatakan, insentif ini diperuntukkan kepada bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor tertentu.

Insentif yang diberikan oleh bank sentral ini berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan giro wajib minimum (GWM). Adapun sektor yang akan menerima pendanaan bertambah dengan memperluas cakupan sektor prioritas.

“Sektornya yakni sektor penunjang hilirisasi, konstruksi dan real estate produktif, ekonomi kreatif, otomotif, perdagangan, Listrik Gas-Air Bersih (LGA), dan jasa sosial,” kata Joko dalam acara pelatihan jurnalis di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Minggu (28/4/2024).

Adapun sektor tambahan ini akan mulai mendapatkan insentif pada 1 Juni 2024 mendatang, besaran insentif yang diberikan tetap sebesar 4%.

Berita selengkapnya baca di sini