Hukuman Penjara Menanti Pelaku Jastip Kosmetik Jika Langgar Aturan Ini

Liputan6.com, Jakarta - Sekarang para pelaku usaha jasa titip (jastip) kosmetik tidak bisa sembarangan beroperasi. Pasalnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mewajibkan pelaku jastip untuk menyertakan izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Zulkifli Hasan menjelaskan, beleid izin edar ini sudah termuat dalam peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.

Penegakan ketentuan izin edar bagi pelaku jastip kosmetik bertujuan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dari kemungkinan efek samping yang ditimbulkan akibat penggunaan barang impor tersebut.

"Misalnya kamu bawa jualan beauty (kosmetik) terus muka orang rusak, terus mau bagaimana, makanya harus ada izin POM-nya, ini layak, enggak (peredarannya)," kata Mendag di Kawasan Sunter, Jakarta Utara, Sabtu (4/5/2024).

Begitu pun dengan jastip makanan. Aturan untuk mengantongi izin edar ini bertujuan mencegah risiko kesehatan konsumen atas konsumsi produk makanan asing.

"Begitu juga kalau saya beli makanan tenteng, sampai sini orangnya keracunan, siapa tanggung jawab?," tanya dia.

 

Oleh karena itu, Zulkifli Hasan meminta pelaku bisnis jastip makanan atau kosmetik untuk menaati aturan pemerintah dengan mengantongi izin edar BPOM. Mengingat, adanya ancaman pidana bagi pelaku jastip yang terbukti membahayakan konsumen.

"Harus (ada izin edar), kalau enggak, gimana? bisa masuk penjara, misalnya kamu bawa jasa bedak, sampai sini orang mukanya rusak terus, kan bisa masuk penjara, dituntut," ucap Zulkifli Hasan.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan intensifikasi pengawasan kosmetik yang khusus menyasar klinik kecantikan jelang lebaran 2024.

Intensifikasi pengawasan dilakukan serentak di seluruh Indonesia oleh 76 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM pada 19 hingga 23 Februari 2024.